Fungsi PPID Polda Bali Belum Maksimal

Home / Peristiwa / Daerah / Fungsi PPID Polda Bali Belum Maksimal
By
In Daerah

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari memperoleh memiliki menyimpan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Bunyi pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 ini menegaskan Negara menjamin setiap warganya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi sebagai kebutuhan pribadi dan sosial.

Namun, selama puluhan tahun hak tersebut dirampas oleh Pemerintah rezim orde baru yang membatasi akses komunikasi dan informasi khususnya menyangkut isu-isu sensitif situasi politik dalam negeri. Memasuki era reformasi perlahan dinding tebal keterbatasan informasi pun mulai runtuh dan kini masyarakat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan.

Satu dekade pasca reformasi, muncul sebuah produk Undang-Undang yang mengatur lebih rinci akses informasi publik. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik ini “memaksa” lembaga publik untuk lebih terbuka kepada masyarakat dalam hal komunikasi dan informasi.

Sayangnya, sampai saat ini belum banyak lembaga publik yang paham apalagi menerapkan Undang-Undang tersebut khususnya di Pulau Dewata, Bali. Padahal Wakil Ketua Komisi Informasi Bali, Agus Astapa menegaskan dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 mewajibkan setiap lembaga publik untuk menyiapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“PPID tidak hanya mencatat daftar informasi tapi juga memberi informasi kepada publik,” jelas Astapa di Denpasar. Jika lembaga publik tidak memiliki PPID dalam batas waktu yang ditentukan akan dikenakan sanksi yang telah diatur oleh Undang-Undang.

Dari pengamatan pria yang memulai karirnya sebagai jurnalis ini, salah satu lembaga publik di Bali yang sudah memiliki PPID adalah Polda Bali. “Kita sambut baik kalau Polda ada PPID, luar biasa itu, sekarang tinggal menyiapkan perangkatnya,” ungkapnya.

Sesuai Peraturan Kapolri nomor 22 tahun 2011 tentang pokok-pokok organisasi dan tata cara kerja kepolisian daerah, diatur juga mengenai PPID yang secara struktural berpusat di Divisi Humas Mabes Polri.

Di Polda Bali, struktur PPID berada di bawah bidang humas. Fungsi PPID ini tak hanya terbatas di Polda, namun di setiap satuan wilayah Polres hingga Polsek juga sudah menjalankan fungsi ini. “Kalau di Polres namanya Kasubag Humas disana juga ada operator PID yang menyediakan informasi. Di Polsek namanya Kasi Humas,” tutur Kasubid Penmas Polda Bali, AKBP Sri Harmiti di Mapolda Bali.

Tugas PPID antara lain melakukan pelayanan informasi seperti data kambitbmas, rencana kerja satker di Polri berupa data setiap saat, berkala,  hingga serta merta atau informasi yang pengaruhnya besar, seperti bencana alam, wabah penyakit, hingga serangan teroris.

Namun tidak semua informasi bisa diberikan kepada publik dan ada beberapa pengecualian karena bersifat rahasia dan dapat menimbulkan konsekuensi negatif. “Seperti kasus yang masih dalam lidik, kita juga tidak bisa mengungkap identitas informan, pelapor, dan saksi,” jelas Sri Harmiti.

Sekitar 4 bulan PPID berjalan, fungsi PPID Polda Bali masih dihadapkan dengan berbagai kendala teknis seperti keterbatasan sumber daya manusia dan informasi teknologi (IT). “Jaringan dan perangkat IT dari masing-masing satuan kerja seperti Ditnarkoba belum terpasang,” ungkap Sri Harmiti.

Akibatnya informasi yang disampaikan kepada publik masih lamban dan tidak maksimal. Kalangan media khususnya jurnalis sering mengalami hambatan untuk menggali informasi yang dibutuhkan karena keterbatasan ini.

“Mereka kurang mempunyai data seperti nyari data ini, mereka harus hunting dulu dan hunting itu kan memerlukan waktu, dan mereka tidak terkoordinasi antara satuan kerja seperti humas dengan reskrim, humas dengan narkorba,” keluh Lestari, salah seorang jurnalis media elektronik di Bali.

“Ke depannya semoga semua informasi bisa terbuka, bisa didapat dengan mudah,” harapnya.

Sri Harmiti pun mengakui selama ini proses pengelolaan informasi di Polda Bali masih dilakukan secara manual. “Kalau ada wartawan yang minta informasi biasanya humas telepon ke Ditnarkoba atau Ditreskrim, baru mereka memberi data, seharusnya jika sudah selesai penyelidikan langsung lapor kesini (humas),” beber Sri.

Kasubbid PID Polda Bali, AKBP Shobirin juga membenarkan jika PPID Polda Bali masih banyak kekurangan dalam memenuhi kebutuhan informasi publik. Tak hanya di satuan kerja Polda Bali, menurutnya kendala yang lebih besar justru ada di satuan wilayah. “Selama ini kita ketergantungan pada pengiriman email, harusnya satuan wilayah memiliki sistem yang terkoneksi ke Polda,” kata Shobirin.

Idealnya, seluruh satuan kerja dan wilayah di Polda Bali memiliki jaringan IT yang terkoneksi satu sama lain sehingga memudahkan untuk mengelola mengirim informasi ke PPID. Menurut informasi yang diterima Shobirin, rencananya tahun 2013 pengadaan sarana PPID di satuan wilayah akan diprioritaskan di Polres-Polres yang menangani banyak kasus hukum.

Sumber http://regional.kompas.com

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.