Archives

Ini pelajaran bagi seluruh instansi pemerintah yang menolak membuka dokumen publik. Meski tak sampai ke ranah pidana, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda akhirnya bersedia memberikan dokumen lingkungan kepada Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Tentu setelah organisasi nonpemerintah itu menyengketakan BLH di Komisi Informasi (KI) Kaltim.

Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda, akhirnya dipanggil Komisi Informasi Kaltim. Ini terkait sengketa informasi yang diadukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Senin, 19 November 2012.

Senin (17/12/2012) Komisi Informasi Provinsi Kaltim akan melakukan mediasi antara Pemkot Samarinda dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Demikian dikatakan Dinamisator Jatam Kaltim Kahar Al Bahri kepada Tribun belum lama inin terkait sengketa informasi antara Jatam dan BLH Samarinda.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin rencana kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem nomor polisi (nopol) ganjil genap didukung warga Jakarta. Ia akan melakukan survei untuk mengetahui pro kontra aturan itu.

Antusiasme warga DKI Jakarta terhadap program Kartu Jakarta Sehat membuat permintaan akan kartu tersebut melonjak. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menambah mesin pencetak untuk memenuhi kebutuhan akan kartu tersebut.

Gubernur DKI Jakarta Jokowi menjanjikan akan menambah tiga sampai empat blok untuk rusunawa Marunda.

Sengketa informasi antara Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kaltim dengan Kelompok Kerja (Pokja) 30 memasuki babak baru.