Ini pelajaran bagi seluruh instansi pemerintah yang menolak membuka dokumen publik. Meski tak sampai ke ranah pidana, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda akhirnya bersedia memberikan dokumen lingkungan kepada Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Tentu setelah organisasi nonpemerintah itu menyengketakan BLH di Komisi Informasi (KI) Kaltim.
Tidak hanya membuat sumur resapan, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) juga berencana melakukan terobosan baru untuk membebaskan Jakarta dari banjir. Yaitu dengan membangun deep tunnel atau smart tunnel seperti di Malaysia.
Berkali-kali Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memantau lokasi banjir. Bahkan, dia pernah langsung ‘menceburkan’ diri kedalam genangan air yang merendam berbagai wilayah di Ibu Kota. Berkali-kali pula saat ditanyakan oleh wartawan apa tindak lanjutnya sebagai Gubernur DKI untuk mengatasi permasalahan yang telah menjadi langganan kota metropolitan tersebut, Jokowi menjawab akan melakukan normalisasi kali untuk […]
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Iberamsjah, menanggapi tegas soal penerapan kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), terkait dengan pembatasan penggunaan kendaraan pribadi melalui sistem pelat nomor ganjil-genap. Dia mengatakan akan membentuk satu aliansi bayar pajak 50 persen jika Jokowi tetap memaksakan memberlakukan hal ini. “Masak kita bayar (pajak kendaraan) setahun hanya bisa pakai setengah […]
Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda, akhirnya dipanggil Komisi Informasi Kaltim. Ini terkait sengketa informasi yang diadukan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Senin, 19 November 2012.
Senin (17/12/2012) Komisi Informasi Provinsi Kaltim akan melakukan mediasi antara Pemkot Samarinda dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Demikian dikatakan Dinamisator Jatam Kaltim Kahar Al Bahri kepada Tribun belum lama inin terkait sengketa informasi antara Jatam dan BLH Samarinda.
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) ingin rencana kebijakan pembatasan kendaraan dengan sistem nomor polisi (nopol) ganjil genap didukung warga Jakarta. Ia akan melakukan survei untuk mengetahui pro kontra aturan itu.
Antusiasme warga DKI Jakarta terhadap program Kartu Jakarta Sehat membuat permintaan akan kartu tersebut melonjak. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo akan menambah mesin pencetak untuk memenuhi kebutuhan akan kartu tersebut.