MediaLink

CSO-OGP Indonesia, bahas Strategi Penyusunan Rencana Aksi OGI

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, membahas
strategi dalam implementasi Open Government Partnership yang ada di Indonesia. Merujuk
pada pelaksanaan rencana aksi sebelumnya, ada beberapa kelemahan yang dihadapi baik di
tingkat Kementerian/Lembaga maupun pada masyarakat sipil. Dengan kendala-kendala
yang dihadapi, maka CSO menyusun strategi dalam implementasi rencana aksi OGI.

Strategi yang akan dijalankan oleh CSO dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP
Indonesia (Medialink) melalui engagement antara Kementerian/Lembaga dengan CSo sejak
awal pembahasan rencana aksi. Komunikasi yang intensif antara CSO dan Pemerintah harus
dilakukan sejak awal perencanaan. Pembahasan ini juga merujuk pada Rencana Kerja
Pemerintah yang didetailkan pada Rencana Kerja yang ada di Kementerian/Lembaga. Hal ini
untuk menjamin, adanya dukungan anggaran dalam setiap implementasi rencana aksi.

Strategi berikutnya, rencana aksi harus merujuk pada program prioritas pemerintah dalam
beberapa tahun ke depan, misalnya program 100 janji presiden terpilih yang akan menjadi
focus pada pemerintahan ke depan. Rencana Aksi penguatan satu data menjadi salah satu
pilihan yang akan dikoordinasikan dengan isu perempuan, isu indigenous, isu layanan public
dan isu-isu penting lainnya. Sehingga ke depan, tidak perlu memiliki banyak rencana aksi,
namun dalam pelaksanaannya dikawal “dikeroyok” oleh banyak CSO dan
Kemernterian/Lembaga.

Saalah satu pendekatan dalam penyusunan rencana aksi, juga melakukan kemitraan dengan
Kementerian Koordinator (Kemenko). Kementerian Koordinator memiliki kewenangan yang
cukup strategis dalam mengkoordinasikan program-program yang akan dijalankan oleh
Kementerian/Lembaga. Hal yang tidak kalah penting, terkait potensi dukungan dari mitra
pembangunan pemerintah menjadi salah satu strategi untuk penyusunan renaksi.

CSO-OGP Indonesia, tetapkan kriteria Renaksi OGI 2018-2020

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, menetapkan
kriteria rencana aksi OGI untuk tahun 2020-2022. Sesuai dengan hasil evaluasi, kriteria yang
akan diusulkan kepada pemerintah bahwa rencana aksi OGI ke depan harus memenuhi
kriteria ini. Adapun kriteria yang dimaksud pertama adanya komitmen yang sama kuat
antara CSO dan Kementerian/Lembaga yang akan melaksanakan rencana aksi. Tanpa adanya
komitmen yang kuat antara CSO dan Pemerintah, maka rencana aksi akan menemukan
kendala-kendala dalam pelaksanaannya.

Kriteria kedua bahwa rencana aksi harus berkaitan dengan nilai-nilai OGP yaitu transparan,
partisipasi, akuntabilitas, pemanfaatan teknologi untuk inovasi dan nilai inklusif. Sehingga
dalam penyusunan rencana aksi harus berkaitan dengan nilai-nilai tersebut. Kriteria ketiga
adalah harus cukup spesifik dan mudah terukur. Semakin spesifik, semakin lebih baik
penilaian pada rencana aksi.

Kriteria keempat berkaitan dengan dampak dari implementasi renaksi. CSO menyepakati,
usulan rencana aksi yang akan diusulkan berikut harus memiliki dampak yang
transformative. Artinya, rencana aksi yang dilaksanakan secara bersama dapat memiliki
dampak yang luar bisa dalam penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi oleh warga.
Empat kriteria inilah yang akan disampaikan kepada Pemerintah melalui Sekretariat OGI
untuk menjadi bahan pertimbangan. Sehingga usulan rencana aksi yang tidak memenuhi
kriteria tersebut, untuk tidak ditetapkan sebagai rencana aksi, agar dalam implementasinya
lebih focus pada masalah-masalah krusial yang dihadapi oleh public.

CSO-OGP Indonesia, evaluasi Renaksi OGI 2018-2020

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, melakukan
evaluasi pada implementasi rencana aksi OGI 2018-2020. Dalam pembahasan ini sesuai
dengan hasil evaluasi bersama tentang efektifitas implementasi rencana aksi OGI. Catatan
bersama masyarakat sipil terkait implementasi rencana aksi sebelumnya memberikan
catatan beberapa hal. Komitmen di kementerian/Lembaga dinilai masih kurang,
indikatornya rencana aksi OGI yang ada di Kementerian/Lembaga masih hanya sebagai
kegiatan rutin yang ada di instansi tersebut.

Evaluasi berikutnya adalah terkait, kurangnya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri
untuk implementasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Rencana Aksi yang
dijalankan, pelaksanaan di daerah sangat tergantung dari dukungan Kemendagri, karena
yang memilikikan kewenangan secara structural dalam memberikan instruksi kepada
Pemerintah Daerah. Ada beberapa rencana aksi memiliki kendala dalam implementasinya,
seperti Rencana Aksi pada “Akuntabilitas Data PBI”. Kementerian Sosial (Kemensos) tidak
dapat memaksa kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk
data kepesertaan PBI melalui mekanisme yang sudah disiapkan oleh Kemensos yaitu Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Hal ini, karena Kemensos tidak
memiliki kewenangan untuk memerintah Pemerintah Daerah.

Seangkan evaluasi lainnya adalah terkait pola komunikasi antara CSO yang mengawal
rencana aksi dengan Kementerian yang melaksanakan Renaksi. Ko-kreasi hanya terjadi pada
saat penyusunan rencana aksi, namun dalam implementasinya Kementerian/Lembaga tidak
melibatkan CSO. Begitu juga berkaitan dengan penurunan indicator capaian rencana aksi
yang diturunkan oleh pihak Kementerian/Lembaga tanpa ada persetujuan dulu dari
Kementerian/Lembaga.

Hasil evaluasi ini, akan menjadi rujuakan dalam penyusunan rencana aksi OGI pada periode
2020-2022 yang sudah mulai disusun oleh masing-masing CSO. Usulan renaksi dari CSO,
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP Indonesia yaitu Medialink, dengan
menyiapkan “template” yang akan segera dikirimkan ke jaringan CSO.

CSO-OGP dorong Penguatan Civic Space

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, menekankan
pada Pemerintah agar membuat rencana aksi secara khusus yang berkaitan dengan
penguatan civic space. Hal ini mendasarkan pada catatan Indonesia Report Mechanism
(IRM) yang menunjukkan bahwa adanya penyempitan pada civic space (shrinking civic
space).

Dalam kegiatan ini menyepakati, untuk penyusunan rencana aksi akan diusulkan oleh
masing-masing CSO sesuai dengan isu yang menjadi concer nya. Usulan dari seluruh CSO
akan dikompilasi secara bersama, dan akan diusulkan kepada Kementerian/Lembaga terkait
melalui mekanisme ko-kreasi yang akan difasilitasi oleh Sekretariat OGI dan Sekretariat CSO-
OGP Indonesia.