25 Organisasi di Riau Deklarasikan Koalisi Keterbukaan Informasi untuk Rakyat

Home / Peristiwa / Daerah / 25 Organisasi di Riau Deklarasikan Koalisi Keterbukaan Informasi untuk Rakyat
By
In Daerah

PEKANBARU- Sebanyak 25 organisasi masyarakat sipil di Riau mendeklarasikan Koalisi Keterbukaan Informasi untuk Rakyat (KoKI Rakyat), Rabu (3/9/12) di Radio Republik Indonesia (RRI) Pekanbaru, Riau.

Organisiasi masyarakat sipil (Civil society organizations) yang tergabung dalam koalisi ini, di antaranya Fitra Riau, Jikalahari, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau, Lembaga Pemberdayaan dan Aksi Demokrasi (LPAD) Riau, Kabut Asap Insstitut Sosial dan Ekonomic Change (ISEC) Riau, Yayasan Riau Mandiri (YRM), Greenpeace, Pemuda Riau Bersatu (PRB), Yayasan Bunga Bangsa Riau, Rumpun Perempuan dan Anak Riau (Rupari).

Selain itu juga ada, WWF, Rumah Pohon, Telapak Riau, Riau Corruption Trial (RCT), Siklus, Scale Up, Perkumpulan Elang, Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR), ASPIKOM, AMAN Riau, Yayan Mitra Insani (YMI), YLBHI LBH Pekanbaru.

Ketua Koalisi Keterbukaan Informasi untuk Rakyat (KoKI Rakyat), Triono Hadi mengatakan, Koalisi ini dibentuk dan dideklerasikan untuk mengupayakan dan mendorong adanya keterbukaan informasi publik di Riau. Tambahnya, dengan keterbukaan itu dapat didorong melalui adanya Komisi Informasi Publik (KIP) Riau.

“Karena itu, melalui koalisi ini. Kita mendorong agar Komisi Informasi Publik Riau dibentuk, dengan mendesak Pemprov Riau dan DPRD Riau segera membentuk KIP Riau, kata Triono.
Triono mengatakan, Undang-Undang mewajibkan setiap daerah membentuk KIP daerah paling lambat dua tahun setelah UU diberlakukan. Dan katanya, dua tahun itu sudah lewat tahun 2010 kemarin. Tapi sampai saat ini, proses pembentukan itu masih belum dilaksanakan.

“Untuk itulah kita memandang penting desakan dibentuknya KIP Riau, karena informasi publik sektor korupsi, anggaran, kehutanan, pertambangan dan hak publik lainnya tidak transparan di Provinsi Riau. Kalau fakta ini dibiarkan, hak asasi manusia dilanggar oleh penyelenggara negara,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan Koalisi keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

“Keterbukaan informasi publik adalah wujud negara demokratis dan menjunjung hak asasi manusia. Juga wujud negara bebas korupsi. Dan ini merupakan bentuk perlawanan koalisi terhadap korupsi di bidang anggaran publik, kehutanan dan pertambangan di Riau,” ujarnya.

Sumber : www.riauterkini.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.