Terkait Pengalihan Subsidi BBM, Masyarakat Sipil Desak Jokowi-JK Terbuka

Home / Kegiatan / Media / Terkait Pengalihan Subsidi BBM, Masyarakat Sipil Desak Jokowi-JK Terbuka

JAKARTA—Sejumlah 50 organisasi masyarakat sipil se-Indonesia mendesak Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk segera menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan terbuka dalam pemerintahannya, terutama terkait dengan langkah pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Sugeng Bahagijo, Direktur International NGO for Indonesian Development (INFID), menyatakan, ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan tata kelola pemerintahan terbuka (open government). “Pertama, Indonesia adalah inisiator gerakan Open Government Partnership (OGP), bahkan sempat menjadi ketua (chair) pada 2013-2014. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap menjaga komitmen yang sudah dibuat,” ujarnya.

Kedua, lanjut Sugeng yang saat ini duduk sebagai anggota Steering Committe OGP Global dari perwakilan masyarakat sipil, implementasi prinsip OGP menjadi penting untuk memastikan langkah pengalihan alokasi BBM tepat sasaran dan terhindar dari korupsi. Pemerintah berjanji dana pengalihan subsidi akan dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, program pendidikan dan program jaminan kesehatan.

“Pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi publik dan akuntabilitas dalam pengelolaan program-program tersebut. Ini untuk memastikan agar program-program tersebut tepat sasaran dan tidak menjadi sarang korupsi baru,” tandas Sugeng.

Ahmad Faisol, Direktur Perkumpulan MediaLink Jakarta, menambahkan, prinsip pemerintah terbuka juga harus segera diterapkan pada sejumlah area penting. “Koalisi masyarapat sipil untuk pemerintah terbuka telah mengidentifikasi enam area penting, yakni anggaran dan perpajakan; sumber daya alam dan lingkungan; penegakan hukum dan hak asasi manusia; pelayanan publik; parlemen dan partai politik; dan implementasi Undang-Undang Desa,” ujarnya. Menurutnya implementasi OGP akan mempercepat pembentukan pemerintahan partisipatif seperti visi –misi Presiden Jokowi menciptakan tata kelola pemerintahan yang terbuka dan transparan.

Sementara itu, Ilham Saenong, Direktur Program Transparency International Indonesia (TII), menegaskan, Pemerintahan Jokowi-JK harus segera merealisasikan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, sebagaimana janjinya dalam Nawa Cita. “Pengalihan subsidi BBM oleh Jokowi-JK dapat menimbulkan keraguan publik terhadap janji-janji Jokowi. Karena itu, untuk memastikan kepercayaan publik, prinsip-prinsip open governance yang mengedepankan transparansi dan partisipasi publik harus segera diterapkan di seluruh sektor,” tegasnya.

Pertemuan nasional masyarakat sipil dengan tema “Memperkuat Jaringan Kerjasama Masyarakat Sipil yang Efektif dan Kredibel untuk Pelaksanaan OGP di Indonesia” digelar di Jakarta, 19-20 November 2014. Pertemuan ini diikuti sekitar 50 organisasi masyarakat sipil dari Aceh hingga Maluku. Pertemuan ini mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Jokowi-JK agar segera menerapkan prinsip-prinsip pemerintah terbuka ke dalam berbagai sektor krusial.

Menurut jaringan organisasi masyarakat sipil tersebut, ada enam sektor yang perlu menjadi prioritas penerapan prinsip tata kelola pemerintahan terbuka, yaitu:

  1. Keterbukaan anggaran dan sektor perpajakan
  2. Pelayanan publik, khususnya untuk sektor pendidikan, kesehatan dan administrasi kependudukan
  3. Lingkungan dan sumber daya
  4. Sektor penegak hukum dan lembaga peradilan
  5. Pembangunan Desa
  6. Keterbukaan sektor parlemen dan partai politik

Pertemuan nasional tersebut juga mendesak Pemerintah Jokowi-JK agar segera menetapkan lembaga khusus di pemerintahan yang bertugas mengawal implementasi inisiatif Open Government Partnership.

Foto : Business Lounge

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.