Akses Informasi ala Kampung Besuki

Home / Kegiatan / KBT FM / Akses Informasi ala Kampung Besuki

Sekelompok warga yang kebanyakan ibu-ibu itu duduk lesehan di teras sebuah rumah yang telah difungsikan layaknya pendopo. Pendopo yang sederhana. Tiang bambu menyangga atap yang terbuat dari ilalang, cukup buat berlindung dari terik matahari ataupun dari sergapan curah hujan. Sesekali bau busuk lumpur Lapindo mampir bersama tiupan angin. Maklum, teras Sanggar Al-Faz di Desa Besuki Timur, Kecamatan Jabon, Sidoarjo, itu berjarak kurang dari satu kilometer dari sisi timur-selatan tanggul lumpur Lapindo.

Petang itu, Rabu 5 Oktober 2011, puluhan kaum ibu itu sedang menggelar jagongan, diskusi santai. Mereka membahas berbagai persoalan hidup sehari-hari, mulai dari masalah kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak, hingga kondisi kesehatan lingkungan yang makin memburuk. Acara yang disebut ‘Jagongan Warga’ ini diinisiasi oleh radio komunitas Kanal Besuki Timur FM alias KBT FM. Abdul Rokhim, salah satu pengasuh KBT FM, memandu jagongan dengan bahasa campuran Indonesia dan Jawa logat khas Sidoarjo.

Salah seorang peserta jagongan mulai angkat bicara. “Kebutuhan warga mulai medale lumpur Lapindo tambah iwuh. Soale kerjoan sing biasane dilakoni warga niku sampun kerendem lumpur kabeh,” ujar Mustakimah.

Kebutuhan warga, katanya, makin sulit diperoleh sejak semburan lumpur Lapindo. Sebab lahan pekerjaan sudah terendam lumpur semua. Warga Besuki Timur seperti Mustakimah mengandalkan hidup dari sawah tetangga. Ketika lumpur panas menenggelamkan sawah-sawah mereka, hilanglah pendapatan mereka. “Biyen nek unsume panen, kulo ngasak gawe nyukupi pangan,” ujarnya. Ketika musim panen dahulu, Mustakimah bercerita, ia bisa ngasak, mencari sisa padi di sawah saat panen, dan dari situ ia bisa mencukupi kebutuhan makan harian.

Mustakimah tidak sendiri. Ibu-ibu lainnya juga ikut membagi cerita soal menipisnya sumber-sumber ekonomi mereka. Mereka mengeluhkan makin sulitnya membiayai sekolah anak-anak mereka. Ketika sakit, biaya pengobatan pun mahal. “Sekarang anak-anak saya akan menghadapi ujian tegah semester di sekolahnya. Saya kebingungan,” kini giliran Mudayati mengeluarkan uneg-uneg-nya.

“Karena untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga saja sulit. Sedangkan anak-anak saya membutuhkan biaya untuk mendapatkan kartu peserta ujian. Kalau anak saya tidak medapatkan kartu ujan, mereka tidak bisa mengikut ujian.” Mudayati menambahkan.

Cak Rokhim, sebagai pemandu jagongan, kemudian mengarahkan keluhan-keluhan tersebut ke persoalan hak informasi warga. Apakah ibu-ibu tahu, Cak Rokhim bertanya, apakah warga tahu bahwa negara punya kewajiban melindungi panguripane warga, hak-hak dasar warga. Cak Rokim pun meneruskan penjelasan adanya skema Jamkesmas dan BOS. Jamkesmas dikeluarkan pemerintah untuk meringankan beban biaya kesehatan warga tak mampu, sedangkan BOS untuk memberikan bantuan pendidikan.  Sang fasilitator kemudian memancing pertanyaan, apakah njenengan-njenangan tahu bagaimana cara memperolehnya, apakah aparat desa sudah memberi informasi cukup tentang Jamkesmas, apakah BOS sudah digunakan dengan semestinya sebab toh ibu-ibu masih disuruh bayar biaya macam-macam.

Informasi Berbasis Kebutuhan

Saat itu, warga Besuki Timur memang tidak sedang menyusun rencana heroik mendatangi badan-badan publik buat menuntut informasi. Mereka sedang melakukan proses sederhana: identifikasi kebutuhan informasi.  Berdasarkan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), memang badan-badan publik pemerintahan diwajibkan menyampaikan informasi publik ke warga. Sebaliknya, warga juga punya hak untuk menuntut informasi ke badan publik. Masalahnya, jenis informasi macam apa yang sungguh-sungguh penting, relevan,  dan dibutuhkan warga? Itulah yang sedang digali.

Pada langkah selanjutnya, yakni meminta informasi ke badan-badan publik, mereka juga tak hendak menyusun langkah per langkah seperti mekanisme permintaan dalam UU KIP.  “Kami akan mengajak teman-teman Posko Keselamatan Korban Lumpur Lapindo untuk membicarakan persoalan ini, bagaimana jalan keluar yang tepat dan mudah,” kata Cak Rokhim.

Teman-teman Posko yang dimaksud adalah sejumlah relawan yang mendampingi korban Lapindo, bermukim di sebelah barat Desa Besuki, persisnya di Desa Mindi, Kecamatan Porong. Cak Rokhim akan menjelaskan ke teman Posko permasalahan yang dihadapi warga dan informasi-informasi apa yang dibutuhkan benar oleh warga.  Teman Posko akan membantu mengidentifikasi badan publik yang bertanggung jawab, dan meminta pejabatnya langsung datang ke Desa Besuki menjelaskan kepada warga.

Seorang pejabat Dinas Kesehatan, misalnya, suatu ketika harus datang memenuhi permintaan warga Besuki Timur. Ia lalu menjelaskan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan warga mengenai bagaimana bisa memperoleh layanan kesehatan gratis. Ia menjelaskan bahwa memang ada keruwetan pendataan mengenai penduduk miskin yang berhak menerima Jamkesmas. Kadang yang tidak berhak malah memperoleh Jamkesmas, yang berhak justru tidak. Meski begitu, kata pejabat Dinas Kesehatan itu, untuk warga yang tidak sempat terdata padahal berha, mereka bisa memperoleh Jamkesmas dengan meminta SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari aparat desa setempat.

Warga merasa informasi kecil ini sangat berharga. Rokhman, salah seorang pemuda yang aktif dalam jagongan, memanfaatkan informasi mengenai SKTM ini untuk membantu ibunya yang sakit.  Ibunya menderita penyakit liver dan harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidoarjo. Keluarga Rokhman tidak memiliki kartu Jamkesmas. Tapi dengan mengurus SKTM, biaya pengobatan ibu Rokhman alhasil bisa diringankan.

Tentu saja tak semua persoalan diselesaikan lewat cara mendatangkan pejabat publik terkait untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Warga Besuki juga aktif mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai kondisi pendidikan anak-anak mereka. Informasi disebarkan dengan tujuan menggalang solidaritas publik lebih luas. “Kita harus mencari jalan keluar sendiri tanpa harus menunggu pihak pemerintah atau Lapindo. Karena mereka tidak pernah menghiraukan masalah yang sedang dihadapi rakyatnya,” ujar Muhammad Irsyad alias Cak Irsyad, salah satu penggerak warga Besuki Timur, dalam jagongan 13 Oktober 2011. “Sekarang ini saya, Cak Rokhim, teman-teman Walhi Surabaya, sedang berusaha menggalang donasi untuk pendidikan anak-anak korban lumpur Lapindo.”

Warga Besuki Timur memang berkeliling ke Surabaya, Malang, dan kota-kota lain untuk memberikan gambaran nasib pendidikan anak-anak korban Lapindo. “Penggalangan ini bisa terlaksana berkat pengorbanan yang kita lakukan. Anak-anak Al-Faz sangat berperan penting di sini. Mereka lah yang membuat masyarakat ikut berpartisipasi dalam kelancaran donasi ini,” tambah Cak Irsyad. Al-Faz merupakan sanggar anak-anak di Desa Besuki. Dalam acara penggalangan donasi di berbagai kota, mereka memperlihatkan foto-foto yang mereka buat mengenai dampak lumpur Lapindo bagi mereka. Anak-anak Al-Faz juga menyampaikan pesan lewat nyanyian dan tarian khas anak-anak.

Hasil donasi kemudian disiarkan lewat radio KBT FM. Begitu pula, pokok-pokok bahasan dalam jagongan juga diinformasikan ke warga yang tak sempat hadir melalui radio komunitas yang bersiaran dari jam 19.00 hingga 24.00 tersebut. Cara warga Besuki mengakses dan menyebarkan informasi semacam itu mungkin memang tidak persis mengikuti mekanisme dan prosedur akses informasi dalam perundang-undangan seperti UU KIP. Tapi seperti itulah cara warga Besuki Timur menggunakan hak informasi mereka. Sebab bagi mereka, yang terpenting penggunaan hak informasi haruslah mampu secara nyata membantu menyelesaikan persoalan hidup mereka.*

–MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.