Akses Informasi Pelanggaran HAM Masih Terhambat

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Akses Informasi Pelanggaran HAM Masih Terhambat

JAKARTA–Akses informasi publik masih menjadi masalah di berbagai negara  di belahan dunia. Terlebih akses informasi tentang pelanggaran HAM. Hal ini menjadi pekerjaan rumah yang masih perlu dibenahi, terlebih di Indonesia dan ASEAN.

Hal ini disampaikan oleh Haris Azhar pada Rabu, 3 Juli 2013 dalam diskusi  Tshwane Principles on National Security and Right to Information: Konteks dan Tantangan Legislasi Keamanan Bagi Akses Informasi di Indonesia dan ASEAN, di Cikini, Jakarta Pusat.

Menurut Haris, prinsip-prinsip kebebasan akses informasi seperti Tshwane Principles  ini telah menjadi tren dalam dua dekade terakhir. Prinsip-prinsip ini lahir atas dorongan untuk melawan rezim-rezim otoriter yang menutup akses informasi publik. Namun tidak semua negara yang mengadopsi prinsip-prinsip kebebasan akses informasi karena tren, ada beberapa negara yang memang membutuhkan prinsip-prinsip tersebut untuk mendukung kebebasan akses informasi publik di negaranya, misalnya Afrika Selatan.

Prinsip-prinsip yang dibuat dalam forum-forum internasional menjadi hukum-hukum yang universal, namun memiliki kelemahan. “Kelemahan hukum-hukum ini ialah dia tidak bisa menukik kekhasan setiap negara,”. Menurutnya prinsip-prinsip yang dibuat dalam forum-forum internasional tidak bisa serta merta diadopsi ke dalam kebijakan regulasi negara namun dapat dijadikan cermin atas undang-undang yang telah dibuat.“Prinsip ini menjadi bisa dipahami terutama untuk menjadi cermin undang-undang kebebasan informasi tahun 2008.” ujar Haris.

“Yang kedua: harusnya prinsip-prinsip ini bisa menjadi rujukan dalam commonsense untuk regulasi akses informasi. Prinsip ini bisa menjadi bahan riset untuk membuat undang-undang di negeri ini. Atau bahkan implementasi dalam kerja keamanan  nasional,” tambahnya

Terkait dengan pelanggaran HAM, prinsip-prinsip ini dapat membantu untuk mengukapkan fakta-fakta pelanggaran HAM di masa lalu. Karena keluarga korban patut mendapatkan informasi apa yang telah terjadi dengan anggota keluarga mereka. Menurut Haris, negara harus memfasilitasi keterbukaan informasi terkait dengan pelanggaran HAM di masa lalu.

Menurut Haris untuk indonesia dan ASEAN Tshwane Principles ini masih sulit diimplementasi. Beberapa negara di ASEAN dapat menggunakan “keamanan nasional” untuk melegalisasi pelanggaran HAM yang mereka lakukan. Contohnya adalah: Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Burma.

“Karakternya ASEAN; karakter lokal maupun nasional adalah syarat multak untuk keamanan nasional. Atas nama keamanan nasional mereka bisa melakukan pelanggaran HAM,” paparnya.

Tshwane Principles merupakan prinsip-prinsip global mengenai keamanan nasional dan hak mengakses informasi. Prinsip ini berisi aturan-aturan mengakses informasi dan informasi apa yang berhak diketahui publik. Prinsip ini disepakati di Tshwane, Afrika Selatan pada 12 Juni 2013. Dirancang oleh 22 organisasi, dikonsultasikan oleh lebih dari 500 ahli dari 70 negara.

Kalangan masyarakat sipil mengharapkan pemerintah dan DPR dapat memperhatikan keberadaan Tshwane Principles ini dalam penyusunan aturan yang terkait dengan keamanan nasional. Aturan ini harus menjadi perhatian serius karena aturan tentang rahasia negara yang selama ini berlaku berpontensi disalahgunakan untuk menutupi informasi mengenai pelanggaran HAM dengan dalih Keamanan Nasional. Dengan adanya Tshwane Principles ini diharapkan pemerintah tidak lagi menggunakan dalih tersebut untuk menyembunyikan informasi kepada publik. *

(c) Medialink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.