AksesInfoPolisi.ORG Akan Percepat Pemenuhan Hak Informasi Publik

Home / Kegiatan / Akses Informasi / AksesInfoPolisi.ORG Akan Percepat Pemenuhan Hak Informasi Publik

JAKARTA—Kebutuhan akses informasi publik di era Internet semakin menyadarkan diperlukannya medium transaksi informasi yang cepat dan mudah. Atas dasar pemikiran ini, sejumlah organisasi sipil yang terdiri dari MediaLink, AirPutih, Kontras dan Yayasan Tifa membuat satu gerakan yang bertujuan untuk mempermudah informasi publik dalam wadah AksesInfoPolisi.Org. Inisiatif ini digerakkan dengan kerjasama dengan badan publik terkait melalui diskusi “Situs Web Keterbukaan Informasi Publik Sektor Kepolisian”, Rabu (27/06/2012). Hadir dalam diskusi tersebut badan publik seperti Kepolisian RI, Komisi Informasi Pusat (KIP), Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah elemen masyarakat sipil.

Tanti B Suryani dari TifaFoundation mengatakan, pengembangan AksesInfoPolisi.Org diharapkan dapat mempermudah informasi dan membantu badan publik. “Kenapa pilihannya sektor kepolisian lebih dahulu, karena menurut kami kepolisian terlihat paling siap dan memiliki PID cukup banyak,” ujar Tanti.

Pihak kepolisian menyambut baik inisiatif masyarakat sipil tersebut. Menurut PLH Karo Pusat Informasi dan Dokumentasi (PID) Polri Kombes Pol. Drs. Zahirwan Marza, upaya ini akan membantu kepolisian dalam menyediakan informasi publik. Selama ini, kendalanya adalah mengenai keabsahan peminta informasi dan mekanisme secara online PID Polres belum menyediakan, karena ada beberapa kendala seperti operator. “Jadi mekanismenya kami masih menggunakan datang resmi dan mengisi form yang tersedia,” ujar Zahirwan.

Zahirwan juga menambahkan, ada kendala lain, yakni kesiapan operator serta kesediaan fasilitas jaringan internet yang masih terbatas di daerah. Oleh sebab itu, lanjut Zahirwan, “Mekanisme AksesInfoPolisi.org ini membantu pihak kami namun nantinya perlu ada koordinasi antara pihak organisasi sipil  dan pihak kami.”

Mohammad Dawam, Komisioner KIP DKI Jakarta mengapresiasi inisiatif pengembangan situs web ini dengan memperhatikan pasal 2  yakni prinsip pelayanan secara cepat. “Secara real hukum peraturan penting namun alternatif untuk prinsip kecepatan informasi, situs web AksesInfoPolisi.Org ini dapat menjadi satu alternatif untuk menunjang prinsip kecepatan informasi bagi publik,” ujar Dawam.

Sementara itu, Alamsyah Saragih dari Komisi Informasi Pusat menilai bahwa situs ini diharapkan dapat membentu mempercepat pelaksanaan Undang-Undang KIP. Peraturan Undang-Undang KIP sudah mengatur tentang mekanisme transaksi informasi publik. “Ketika orang memberikan identitas maka orang berhak mendapatkan informasi, tidak perlu bukti fisik,” ujarnya.

Alamsyah juga menaruh harapan bahwa dengan proses dikembangkannya situs web AksesInfoPolisi.Org dan seiringan dengan perkembangan infrastruktur harapannya akan ditemukan pola-pola yang pas untuk mengelola akses informasi ini.

Diskusi pematangan fasilitas online permintaan informasi publik ini berlangsung hangat. Selama dua jam lebih, berbagai pihak mengapresiasi dan member masukan terkait inisiatif pengembangan situs AksesInfoPolisi.org. Dalam waktu dekat, situs web tersebut akan diluncukan ke publik dan siap dimanfaatkan.

(cc) MediaLink

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.