Akuntabilitas Informasi Publik Jamin Keamanan Nasional

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Akuntabilitas Informasi Publik Jamin Keamanan Nasional

JAKARTA–Direktur Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS) Mufti Makaarim menyatakan pandangan yang selama ini mempertentangkan antara penciptaan keamanan nasional dengan pemenuhan hak publik atas informasi sudah tidak relevan lagi. Menurutnya,  pemenuhan hak atas informasi publik oleh sebuah negara dapat mendorong terciptanya pemenuhan jaminan keamanan nasional. Demikian dikatakan Mufti dalam diskusi media “Peluncuran Tshwane Pinciple: Arti Penting bagi Keamanan Nasional dan Akses Infomasi di Indonesia”, Rabu, 3/7/2013 di Jakarta.

 

“Tshwane Principles ini mematahkan mitos yang menganggap bahwa kepentingan keamanan nasional bertentangan dengan hak publik atas informasi. Akuntabilitas informasi publik justru mendorong jaminan keamanan nasional dapat dipenuhi tanpa mengabaikan hak publik atas informasi, sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang atas nama kepentingan tersebut,” tambah Mufti.

Tshwane Principles merupakan penyempurnaan dari Johannesburg Principles yang selama ini lazim menjadi referensi untuk proses legislasi terkait informasi keamanan nasional apa saja yang secara sah dalam rezim demokratis dapat dikecualikan dan wajib dibuka. Prinsip internasional yang disahkan setelah dua tahun pembahasan tersebut, memuat poin penting  terkait informasi tentang pelanggaran HAM wajib dibuka oleh negara atau paling tidak terbukanya informasi tersebut tidak dapat dikenai sangsi. Begitu juga informasi dari whistleblower, tidak akan memperoleh sangsi atas nama kepentingan publik yang lebih besar.

Pada kesempatan yang sama, pegiat organisasi masyarakat sipil di Indonesia menyambut baik kehadiran Tshwane Principles ini, Tanti Budi Suryani dari Yayasan TIFA menyatakan Tasawane Principles memberikan acuan bahwa informasi yg terkait pelanggaran HAM Berat tidak dapat diklasifikasi sebagai rahasia negara. Juga informasi lain yaitu lokasi penghilangan paksa oleh negara, kepemilikan senjata nuklir, informasi kematian dalam penangkapan, keputusan untuk mengambil tindakan militer, dan eksploitasi sumber daya alam.

Direktur LBH Pers Nawawi Bahrudin menyambut baik kehadiran prinsip ini karena dapat menjadi alat untuk menguatkan perlindungan terhadap jurnalis dan sumber beritanya. Hal senada juga dikemukakan oleh Koordinator KontraS Haris Azhar. Menurut Haris, Tshwane Principles dapat digunakan sebagai rujukan untuk memanfaatkan jaminan akses informasi publik sebagai alat mengungkapkan pelanggaran HAM, baik di Indonesia maupun kawasan ASEAN. “Pinsip-prinsip ini bisa dijadikan sebagai rujukan yang baik untuk menggunakan hak atas informasi dalam mengungkapkan pelanggaran HAM di Indonesia atau kawasan ASEAN,” tambah Haris.

Mujtaba Hamdi dari MediaLink menambahkan aspek penting dari Tshwane Principles terkait akses informasi publik ialah adanya prinsip pembatasan sanksi bagi peniup peluit, termasuk dari dalam unsur pemerintah, yang membocorkan rahasia negara untuk membela kepentingan umum, termasuk perlindungan pada sumber informasi oleh jurnalis. “Pada kasus Edward Snoden seorang pegawai kontraktor CIA di Amerika Serikat yang membocorkan tentang adanya perintah penyadapan data yang ada di media jejaring sosial, menurut prinsip ini seharusnya seharusnya tidak dapat dihukum karena membela kepentingan umum,” tambahnya.

Kalangan masyarakat sipil mengharapkan pemerintah dan DPR dapat memperhatikan keberadaan Tshwane Principles dalam penyusunan aturan terkait keamanan nasional. Aturan yang perlu mendapat perhatian serius adalah pengaturan tentang rahasia negara yang selama ini memperdebatkan potensi penyalahgunaan wewenang negara menutup informasi dengan alasan kepentingan keamanan nasional. *

(c) MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.