Antara Cak Rokhim dan Wapres Boediono

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Antara Cak Rokhim dan Wapres Boediono

BESUKI-Tulisan ini tidak berpretensi membandingkan sosok Cak Rokhim dengan Wapres Boediono. Cak Rokhim yang hanya seorang buruh tani dan tinggal di pinggiran Tanggul Lumpur Lapindo tentu tidak dapat disamakan dengan sosok Sang Wapres. Tapi, ada ironi di antara keduanya dalam peringatan Hari Hak untuk Tahu sedunia yang diperingati 28 September kemarin.

Dalam sebuah acara di Istana Wakil Presiden dan di hadapan pejabat Komisi Informasi seluruh Indonesia, Wapres Boediono menyatakan komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), terutama menunjuk Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) di setiap lembaga pemerintah. Statemen Wapres Boediono menjadi ironi karena diucapkan setelah lebih dari dua tahun UU KIP diberlakukan, Mei 2010. Bagaimana mungkin, komitmen baru diberikan setalah UU diberlakukan selama dua tahun.

Sementara  di pinggiran tanggul Lumpur Lapindo,  Cak Rokhim sudah sejak dua tahun yang lalu terus-menerus berusaha memperkenalkan keberadaan UU KIP dan mengajak tetangganya di Desa Besuki Timur Sidoarjo untuk memanfaatkannya. Segala cara dia tempuh untuk memperkenalkan undang-undang yang dianggapnya dapat membantu warga Besuki dalam menyelesaikan persoalan akibat semburan Lumpur Lapindo yang dihadapi.

Melalui Radio Komunitas Besuki Timur (KBT)yang dikelola bersama warga Besuki lainnya, Cak Rokhim bersiaran memperkenalkan isi UU KIP. Tak cukup di udara, KBT juga menginisiasi acara off air yang disebut Jagongan Warga. Kini, Cak Rokhim menjadi kepala sekolah perkumpulan Jimpitan Sehat yang dibentuk oleh kelompok perempuan Besuki Timur. Dalam pertemuan mingguan setiap Sabtu malam, tak henti-hentinya dia menyampaikan pesan manfaat UU KIP bagi masyarakat.

Pengetahuan warga Besuki tentang UU KIP mungkin lebih baik dari Pejabat di Pemkab Sidoarjo sekalipun. Pada saat awal pemberlakuan UU KIP, 23 warga Besuki Timur mengajukan permintaan informasi daftar penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) ke Dinas Kesehatan Sidoarjo. Permintaan yang diajukan secara tertulis dan bersamaan ini membingungkan pejabat Dinkes Sidoarjo yang menganggapnya sebagai demonstrasi. Bukannya menjawab, sang pejabat justru mengirim Kepala Puskesmas Kecamatan Jabon untuk berdialog dengan warga Besuki. Di situlah ada pengakukan sang pejabat tentang ketidaktahuan akan UU KIP.

Saat ini, Cak Rokhim dan KelompokPerempuan anggota Jimpitan Sehat sedang melakukan pendataan warga Besuki yang seharusnya layak  menerima. Pendataan ini dimaksudkan untuk memverifikasi apakah data yang dikeluarkan Pemkab Sidoarjo, penerima Jamkesmas dari Besuki sudah tepat atau belum. Pendataan oleh warga juga merupakan tindak lanjut dari informasi yang diberikan Kepala Puskesmas Sidoarjo, pembaruan data penerima Jamkesmas atau Jamkesda selalu dilakukan Pemkab Sidoarjo melalui camat atau kepala desa.

Kisah Cak Rokhim di atas menjadikan komitmen yang diucapkan Wapres Boediono saat peringatan Hari Hak Untuk Tahu menjadi ironis. Tak berlebihan apabila komitmen ini hanya menjadi pencitraan belaka, karena seharusnya diucapkan sejak dua tahun yang lalu. Jika setelah dua tahun pemberlakuan pemerintah masih sebatas komitmen, menunjukkan betapa rendahnya komitmen pemerintah menjalankan UU KIP.

Mungkin masih banyak Cak Rokhim-Cak Rokhim lain di pelosok Indonesia yang peduli dengan pemanfaatan akses informasi dan UU KIP untuk kepentingan masyarakatnya. Tapi, kisah mereka masih diabaikan karena bukan siapa-siapa. Jujur, kita masih banyak yang silau dengan kemilau seremoni yang sebenarnya menjadi sebuah ironi. Seperti komitmen yang disampaikan Wapres Boediono untuk menjalankan UU KIP.

Sumber : (cc) MediaLink
Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.