Aturan Digitalisasi Penyiaran seharusnya Dalam UU

Home / Kegiatan / Media / Aturan Digitalisasi Penyiaran seharusnya Dalam UU
By
In Media

Jakarta (02/02). Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) berpendapat pengaturan tentang penerapan digitalisasi penyiaran seharusnya dalam bentuk Undang-Undang (UU), bukan hanya dalam peraturan menteri (Permen). Pengaturan dalam bentuk undang-undang tersebut diperlukan untuk menjamin adanya diversity of ownership dan diversity of content. MediaLink memandang penerapan digitalisasi merupakan peluang untuk menciptakan keragaman isi dan kepemilikan melalui maksimalnya pemanfaatan frekuensi penyiaran.

Media Link berpendapat Permen No 22/2011 berpotensi memunculkan monopoli dalam industri penyiaran. Pasal 5 ayat 4 Permen 22/2011 menyatakan bahwa Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M) dibolehkan menguasai multipleks lebih dari satu zona siaran. Terkait zona, Permen tersebut menetapkan wilayah Indonesia dibagi menjadi 15 zona layanan.

“Peraturan itu jelas-jelas melanggar UU 32/2002 tentang Penyiaran yang menegaskan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran”, tegas Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif Media Link.

“Sangat wajar jika ada kekhawatiran kalau ke-15 zona itu hanya akan dikuasai dua-tiga LP3M milik segelintir pengusaha besar. Kita akan lihat, apakah pengelola multipleksing akan diserahkan kepada empat besar industri penyiaran.”, ujar Faisol.

Permen tersebut tidak mengatur pembatasan harga bagi LP3S. Sehingga, LP3M berpotensi untuk mencipatakan barrier dengan cara membuat syarat-syarat dan harga bagi LP3S yang ada dalam saluran multipleksing-nya. Untuk itu, MediaLink mendesak Komisi I DPR memasukkan pengaturan tentang digitalisasi penyiaran dalam materi revisi UU Penyiaran yang sedang dikerjakan.

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.