MediaLink

CSO dampingi 13 daerah gabung Local OGP

 

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mengkoordinasikan CSO Indonesia untuk mendampingi beberapa Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi. Pemerintah daerah ini memiliki pengalaman baik dalam implementasi nilai-nilai OGP dan sudah melakukan kolaborasi dengan oragnisasi masyarakat sipil (OMS).

Berdasarkan pemberitahuan dari Komite Seleksi Local OGP ada 13 Pemerintah Daerah yang mengajukan Expression of Interest (EoI) Local OGP yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Siak, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Jember.

Adapun CSO yang memasukkan EoI untuk daerah masing-masing adalah Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), INFID, Solidarity Association for Democracy (SOLUD), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), LSDP SD Inpers, AKATIGA Foundation (Center for Social Analysis), Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen – Civil Society Forum Kebumen, Pattiro Semarang, Transparency Internasional Indonesia, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Indonesia Forum for Budget Transparency of Riau Province – FITRA RIAU).

Selanjutnya adalah Forum Masyarakat Riau Anti Rasuah (Forum Marwah), Perkumpulan Elang, HWDI Lombok Barat (Association of Woman with Disability), Publish What You Pay Indonesia (Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif); Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI-NTB), Fitra NTB dan Yayasan Zamrud Khatulistiwa (Zamrud Khatulistiwa Foundation). Focus area kebijakannya sangat beragam yang berkaitan dengan isu transparency, antikorupsi, gender, public services, Kesehatan, Pendidikan environment dan open data.

Bagi Pemda dan CSO yang lolos dalam seleksi EoI, maka harus Menyusun Full Application yang harus di submit pada paling lambat pada tanggal 25 September 2020. Pemda akan mendapatkan beberapa manfaat jika bergabung dengan OGP Local yaitu mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.

Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sektor masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.

Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia terus mengawal proses OGP Local ini. Sehingga diharapkan ke depan, ada beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang lolos dan dapat mewakili Indonesia untuk terlibat aktif dalam inisiatif ini.

Beberapa Pemda siap daftar OGP Local

Jakarta, OGPNews Indonesia – Antusiasme pemerintah daerah untuk bergabung dengan OGP Local sangat besar. Hal ini terlihat dari FGD daring yang dilakukan oleh Medialink untuk menjaring kabupaten/kota dan provinsi terkait OGP Local. Medialink telah melakukan pendampingan beberapa daerah untuk menyiapkan Expression of Interest (EoI) Local OGP sejak tanggal 6 – 15 Juli 2020. Adapun pemerintah daerah yang sudah confirm untuk subit EoI Local OGP tersebut adalah Pemerintah Provinsi Riau,

Pemerintah Kabupaten Siak – Riau, Pemerintah Kabupaten Brebes – Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Jember, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar – NTB. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya juga sangat tertarik untuk bergabung pada OGP Local. Ada beberapa Pemerintah Kabupaten yang sudah menghubungi Medialink untuk didampingi dalam penyiapan EoI Local OGP. Hal ini karena masih ada peluang untuk batas waktu pendaftaran yang sebelumnya ditutup tanggal 17 Juli 2020, namun ada perpanjangan waktu ditutup pada tanggal 14 Agustus 2020.

Medialink, memberikan asistensi dalam penyusunan EoI Local OGP yang berkaitan dengan isian yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan CSO mitranya. Dalam pengisian format bentuk online yang semestinya dipersiapkan yang matang, sehingga tidak ada kendala dalam submit form online tersebut. Medialink juga memberikan kisi-kisi pertanyaan yang harus dipenuhi oleh pendaftar baik dari pemerintah maupun CSO. Pemerinah daerah harus menjelaskan track record perjalanan reformasi pemerintahan yang kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam perbaikan layanan public atau pemenuhan hak dasar rakyat. Pemerintah daerah juga harus menjelaskan modalitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan praktik keterbukaan, partisipasi maupun akuntabilitas dalam layanan public.

Selain itu, pemerintah daerah dan CSO yang akan menjadi mitra harus memberikan informasi yang sama dalam isian form online, sehingga perlu ada pembahasan antara pemerintah daerah dengan CSO. Termasuk dalam memilik tematik area yang akan dikembangkan ke depannya. Medialink, selaku CSO – OGP Indonesia sangat berharap beberapa pemerintah daerah yang submit OGP Local bisa lolos dalam proses seleksi berikutnya. Hal ini akan menjadi modalitas kuat bagi CSO dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan praktik-praktik baik yang akan membantu dalam penyelesaian persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh warga.

Medialink dorong Pemda bergabung OGP Local

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mendorong kepada pemerintah daerah untuk bergabung di OGP Local. OGP Local merupakan sebuah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan CSO untuk berkolaborasi dalam mengembangkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah di tingkat subnasional atau lokal.

Sejak dimulai pada tahun 2016, sudah ada 20 pemerintah daerah (kota/kabupaten/provinsi) diseluruh dunia yang menjadi anggota OGP Local. Pada tahun 2020, OGP memutuskan untuk memperluas keanggotaan OGP Local dengan membuka pendaftaran bagi 50 calon anggota OGP Local.

Saat ini OGP sedang membuka Expression of Interest (EoI) bagi pemerintah daerah dan mitra CSO yang berminat bergabung dengan OGP Local. Periode EoI dibuka dari 1 Juni 2020 hingga 17 Juli 2020, yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 14 Agustus 2020. Bagi Pemda yang bergabung dengan OGP Local akan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.

Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sector masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.

Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia melakukan “FGD daring” dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi bergabung dengan OGP Local. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui platform zoom meeting sejak tanggal 6 Juli 2020 hingga tanggal 15 Juli 2020. Hasilnya, beberapa pemda sangat antusias dan tertarik untuk bergabung dengan OGP Local.

Pers Release: “Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia”

Sejak merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga 2 April 2020 data di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional adalah 1.677 kasus positif, 1.417 dirawat, 103 sembuh dan 157 yang meninggal. Banyak factor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran wabah ini, salah satunya masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara utuh tentang COVID-19.

Pundemikian dengan informasi pelayanan untuk penanganan (tindakan) yang masih banyak belum diketahui khalayak. Masih banyak ditemukan persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Layanan Kesehatan dan Publik.Kesimpangsiuran arus informasidan tidak terintegrasinya informasi menyebabkan masyarakat bertambah bingung dalam menyikapi persoalan ini. Paling tidak ada beberapa persoalan:

  1. Keterbukaan maupun pencatatan data atau informasidalam penanganan wabah corona virus baru di Indonesia belum baik. Padahal, keberadaannya penting untuk penerapan epidemiologi, sehingga proses penyebarannya dapat efektif ditekan. Data merupakan instrumen penting dalam melacak penyebaran penyakit. Setidaknya informasi tentang riwayat pasien bagi petugas surveilans, bermanfaat untuk melakukan pelacakan orang-orang berpotensi terjangkit dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi orang yang positif terjangkit. Informasi lain yang seharusnya dapat mudah diakses oleh masyarakat seperti data kesiapan rumah sakit, jumlah tempat tidur, ruang isolasi, jumlah alat test, jumlah Alat Plindung Diri (APD) bagi tenaga medis, hingga ketersediaan tenaga medis yang berperan vital dalam menghadapi pandemic corona.
  2. Program-program dan kegiatan yang menyedot anggaran sangat besar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, pemerintah belum memberikan informasi yangu tuh. Dana Tambahan APBN2020 senilai RP405,1triliun untuk bidang kesehatan sebesar Rp75t riliun, perlindungan social Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun dan Rp150 triliun untuk. Termasuk anggaran yang digelontorkan diseluruh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kotayang bersumber dari realokasi Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Bagi Hasil(DBH) yang harus transparan.

Hal ini penting, agar public dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja untuk penanganan dan pecegahannya, serta public dapat ikut melakukan pengawasannya.

Ketika public mendapatkan informasi-informasi penting tersebut, akan memberikan dorongan kepada public untuk berperan  secara aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Harapannya, ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dalam menghadapi wabah ini. Oleh karenaitu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka(Open Government Partnership) di Indonesia, untuk akselerasi penanganan CODIV-19 diIndonesia, kami meminta kepadaPemerintah:

  1. Pemerintah haruslebih transparanter hadap informasi terkait penanganan virus corona. Informasi mengenai wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar, riwayat aktivitas pasien COVID-19 dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien. Pemerintah juga harus membuka data kesiapan rumah sakit, jumlah tempat tidur, ruang  isolasi, jumlah alat test, jumlah Alat Plindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang tersedia, hingga ketersediaan tenaga medis yang berperan vital dalam menghadapi pandemic corona. Agar seluruh pihak dapat berperan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan.
  2. Pemerintah harus lebih transparan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dampak corona virus ini. Pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya terhadap Dana Tambahan APBN 2020 senilai RP405,1 triliun secara berkala.
  3. Pemerintah harus membangun mekanisme keterbukaan infomasi yang lebih terintegrasi antar lintas kementrian/lembaga teknis serta mempersiapkan tim pelaksana lapangan yang cepat dan tangggap untuk pencegahan dan penanganan covid-19 serta tidak membingungkan publik.
  4. Kementerian Dalam Negeri harus memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengumumkan secaraber kala berapa anggaran untuk penanganan COVID-19 yang disiapkan, daftar kebutuhan untuk menopang sistem kesehatan dan perlindungan social ekonomi dan realisasi belanjanya.
  5. Pemerintah harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi public untuk berkolaborasi dalam memaksimalkan peran masing-masing untuk percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19.

Indonesia, 03 April 2020

KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMITRAAN PEMERINTAHAN TERBUKA

ACEH: Gerak Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh SUMATERA UTARA: FITRA Sumut, PUSAKO Padang, RIAU: FITRA Riau, LAMPUNG: ECOTON, YKWS, SUMATERA SELATAN : Puspa Indonesia, BANTEN: TRUTH Banten, PATTIRO BANTEN, PATTIRO Serang, Banten Bersih, KOMPAK Lebak, JAWA BARAT: Perkumpulan INISIATIF Bandung, CRPG, Fahmina Institute, Garut Government Watch (GGW) AKATIGA, B-TRUST, LBH Bandung, JAWA TENGAH: PATTIRO Semarang, KP2KKN, LBH Semarang, Gebrak Brebes, INSAN Wonosobo, MP3 Wonosobo, Formasi (Kebumen), Laskar Batang, PATTIRO KENDAL, DI YOGYAKARTA: INFEST, IDEA, LKIS, SIGAB, JAWA TIMUR: FITRA Jatim, WALHI Jatim, Komunitas Averroes, IDFOS, Migran Care Jember, Bojonegoro Institute, Malang corruption Watch(MCW), SUMATERA  BARAT: Integritas, KALIMATAN BARAT: Gemawan (Kalbar), Link-AR Borneo (Kalbar), KALIMANTAN TIMUR: POKJA30, JATAM Kaltim, KALIMANTAN TENGAH: AMAN, KH2 Institute, SULAWESI SELATAN: YASMIB, KOPEL Makasar, MALUKU UTARA: FORMAMA, PUSPAHAM, ARIKA MAHINA, SULAWESI TENGGARA: ALPEN, Pusdaya, NUSA TENGGARA  TIMUR: PIAR Kupang, WALHI NTT, Bengkel APEK, NUSA TENGGARA BARAT: SOMASI, FITRA NTB, SOLUD, Konsepsi, BALI: SLOKA Institute, LBH Bali, PAPUA dan PAPUA BARAT: KIPRA, PTPPMA, Perdu, Mnukwar, DKI Jakarta: PATTIRO, YAPPIKA-Action Aid, IPC, ICW, MAPPIFHUI, PERLUDEM, ICEL, PWYP Indonesia, FITRA, IBC, KPPOD, Epistema Institute, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), AJI Jakarta, Transparency International Indonesia(TII), YLBHI, LBH Jakarta, WALHI Pusat, ELSAM, Wahana Visi Indonesia, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Prakarsa, KOPEL, Migran Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Intitute Kapal Perempuan, Wahid Institute, ICJ, PSHK, ILAB, P3M, INFID, AJI Indonesia, JATAM, SBMI, KODE Inisiatif, JPPR, JPIK, Article 33, Sawit Watch, SULAWESI TENGAH: Komunitas Perempuan dan Anak (KPPA Sulteng), Lingkar Belajar Untuk Perempuan(LibuSulteng).

Pers Release: “Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia”

PROVINSI BELUM TERBUKA UNTUK ANGGARAN COVID19

 

 

Jakarta, OGPNews Indonesia – Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, dinilai oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) belum terbuka soal anggaran penanganan covid-19. Hal ini muncul pada saat diskusi daring “mendorong transparansi dan akuntabilitas dana bansos covid-19 di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY”. Diskusi melalui daring ini digagas oleh Medialink untuk menghimpun masukan dari CSO, berkaitan dengan akuntabilitas dana bansos covid-19 (4 April 2020).

Widi Nugroho, Direktur PATTIRO Semarang menilai bahwa Provinsi Jawa Tengah belum terbuka soal anggaran penangan covid-19. Pasalnya masyarakat sulit sekali mendapatkan informasi secara update berapa alokasi anggaran yang akan diperuntukkan penanganan covid-19 di Jawa Tengah. PATTIRO Semarang, hanya mendapatkan informasi dari media online. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak menyediakan informasi anggaran tersebut pada website atau pun platform informasi lainnya.

Hal senada disampaikan oleh Dahkelan, Direktur FITRA Jatim yang mengungkapkan bahwa untuk mendapatkan informasi anggaran covid19 yang dialokasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. FITRA Jatim hanya mendapatkan informasi dari DPRD melalui pendekatan tertentu. Sementara di DIY, Tenti Kurniawati (Direktur IDEA Yogyakarta) menyampaikan bahwa transparansi anggaran covid-19 di Provinsi DIY belum dilakukan oleh pemerintah setempat.

Sekretariat CSO – OGP Indonesia meminta kepada seluruh pemerintah Provinsi agar menyediakan informasi anggaran covid-19 melalui media yang mudah diakses oleh publik. Hal ini sejalan dengan janji Pemerintah Pusat yang akan membuat kanal khusus terkait line anggaran covid-19.

 

Komitmen anggaran covid19 provinsi masih rendah

Pemerintah Provinsi di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, dinilai oleh Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) tidak patuh terhadap instruksi Pemerintah Pusat terkait anggaran Covid19. Pemerintah Pusat telah memberikan perintah kepada Provinsi untuk merealokasi dan refocusing anggaran sebesar 50% dari total Belanja Barang dan Jasa serta 50% dari total Belanja Modal. Namun prakteknya, dari tiga provinsi ini masih belum memenuhi sesuai dengan perintah pusat.

Mayadina, Direktur FITRA Jateng mengungkapkan bahwa realokasi dan refocusing anggaran yang dilakukan oleh Pemeritah Provinsi Jawa Tengah masih jauh dari instruksi Pusat. Provinsi Jawa Tengah hanya menganggarkan untuk penangan covid-19 ini baru sebesar Rp2,3 triliun, padahal total dari APBD Provinsi Jawa Tengah sekitar Rp28,3 triliun. Angka ini masih jauh dari arahan pusat. Di Jawa Timur, Dahkelan, Direktur FITRA Jatim, menginformasikan bahwa Pemprov Jatim belum mengalokasikan anggaran untuk penangan covid19 belum sesuai harapan.

Atasi Sengkarut Data Bansos dengan Radar Bansos

Jawa Timur, OGPNews Indonesia – Banyaknya warga tidak terdaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial RI, Pemkab Jember telah menyiapkan laman yang diberi nama Radar Bansos. Laman itu dikelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember. Alamatnya di https://sites.google.com/jemberkab.go.id/dtks2020.

Laman ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ingin berpartisipasi dan mengetahui informasi seputar bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Menurut Rudi B. Prakoso, kepala bidang pengembangan smart city, Dinas Komunikasi dan Informatika, Kabupaten Jember, Radar Bansos ini merupakan platform yang menyediakan informasi tentang bantuan sosial yang diberikan pemerintah pusat melalui Kemensos RI, Pemerintah Provinsi Jatim, dan Pemerintah Kabupaten Jember.

“Masyarakat bisa mengakses nama-nama penerima bantuan sesuai yang tercatat di DTKS Kemensos di Radar Bansos. Di sini terdapat data penerima bantuan dari pemerintah pusat yang dikeluarkan Kemensos sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan DTKS,” ujar Rudi.

Dengan adanya laman ini, pemerintah desa dan masyarakat dapat mengunduh atau download, mengecek, dan mencetak DTKS 2020 sendiri sesuai kecamatan dan desanya masing-masing.

Selain bantuan dari pemerintah pusat, pada laman tersebut terdapat penjelasan mengenai bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember yang berasal dari APBD Kabupaten Jember. Bantuan ini diberikan kepada kelompok masyarakat seperti lansia, cacat berat, duafa, nelayan, buruh tani, tenaga kerja (PHK), PKL, GTT, guru ngaji, insan transportasi, kader posyandu, tukang jagal, dan takmir masjid.

“Tetapi data penerima masih dalam proses pemetaan dan masih akan terus diperbarui (update) sesuai data penerima bantuan dari Pemerintah Kabupaten Jember nanti,” terangnya. Kemudian, di dalam laman itu juga terdapat form pendaftaran yang bisa diakses untuk masyarakat Jember yang perlu mendapat bantuan. Di laman sudah tercantum persyaratan pengajuan bantuan. “Tentu pengajuan ini akan melalui proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember,” jelas Rudi.

Tidak hanya form pendaftaran. Di laman tersebut ada form pengaduan yang dapat diakses masyarakat. “Misalnya, memberitahukan siapa saja masyarakat yang dirasa sudah mampu dan tidak berhak mendapatkan bantuan sosial,” pungkasnya. Kehadiran platform Radar Bansos itu, sangat mengharapkan masyarakat Jember untuk berpartisipasi dengan menyampaikan pelaporan data atau pengajuan data warga yang layak untuk mendapatkan bantuan.

“Semakin tinggi partisipasi masyarakat, akan membuat data kemiskinan menjadi terbarukan. Tentu, dengan proses verifikasi dan validasi, pelaporan maupun pengajuan oleh warga bisa bermanfaat untuk pembangunan di Jember,” pungkasnya.

Hal ini disampaikan pada saat Diskusi Daring “Mengatasi Sengkarut Data Bansos Covid-19 di Jember” yang diadakan oleh Perkumpulan Medialink selaku Sekretariat SC-CSO OGP Indonesia bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember dan SD Inpers, salah satu CSO di Jember yang concern dalam pemantauan pelayanan public. Hadir dalam Diskusi ini Kepala Dinas Kominfotik, Bappeda, Dinsos, Perwakilan Camat, Perwakilan Paguyuban Desa, dan beberapa CSO yang ada di Kabupaten Jember

Diskusi ini bertujuan untuk mencari solusi dalam sengkarut data bansos covid-19 di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Jember. Dengan modalitas yang cukup kuat di Jember, untuk melakukan pembenahan pada data kesejahteraan sosial, dapat diintegrasikan dengan “Jember Satu Data”.

MEDIALINK DORONG TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA BANSOS COVID-19

Jakarta, OGPNees Indonesia – Untuk memberi perlindungan sosial dan ekonomi masyarakat karena pandemic covid-19, Pemerintah telah menyiapkan berbagai skema bantuan sosial. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang cukup besar melalui perluasan Program Kartu Pra Kerja, Program Keluarga Harapan, perluasan Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Tunai.

Sementara dalam skema provinsi juga diharapkan mengalokasikan anggaran APBD Provinsi sebesar 50% dari Belanja Barang dan Jasa serta 50% dari Belanja Modal, yang dialokasikan salah satunya untuk jaring pengaman sosial. Di tingkat Kabupaten/Kota juga harus mengalokasikan anggaran dengan merealokasi dan refocusing anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, Cukai Tembakau (DBH CHT) dan beberapa sumber lainnya. Di tingkat Desa, Pemerintah Desa harus mengalokasikan anggaran sekitar 25%-35% dari total Dana Desa yang diterima untuk Bantuan Sosial Tunai warganya.

Dalam prakteknya, masih banyak terjadi persoalan diantaranya data calon penerima yang masih tumpang tindih. Data yang dipakai masih menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Terpadu (DTKS) lama yang belum dilakukan verifikasi faktual. Sehingga berpotensi bantuan sosial ini tidak tepat sasaran, karena masih banyak terjadi inclusive error maupun exclusive error.

Merespon kondisi ini, Medialink selaku Sekretariat CSO – Open Government Partnership (OGP) Indonesia mendorong transparansi dalam pelaksanaan bansos covid-19. Sebagai pilot projectnya adalah implementasi di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan DI Yogyakarta. Media link bekerjasama dengan berbagai jaringan CSO di tiga provinsi tersebut untuk melakukan pemantauan.

Kegiatan diawali dengan melakukan diskusi daring pada hari Senin tanggal 04 April 2020 dengan mengupas secara tuntas skema anggaran bansos covid-19 di tiga provinsi dari berbagai skema. Medialink menjadi host kegiatan ini dengan mengundang narasumber dari setiap perwakilan, Jawa Timur diwakili oleh FITRA JATIM, Jawa Tengah diwakili Pattiro, DIY diwakili oleh IDEA Yogyakarta dan dimoderatori oleh YAPPIKA Action-Aid. Kegiatan ini diikuti oleh jaringan CSO yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur dan DIY.

Tujuan dalam kegiatan ini, adalah menyamakan persepsi dan gerakan untuk melakukan pemantauan anggaran covid19 baik secara nasional maupun di daerah. Dalam diskusi ada kesepakatan untuk melakukan monitoring secara bersama dalam realisasi bantuan sosial covid-19.

Diskusi berikutnya akan dijadwalkan kembali dengan beberapa jaringan di seluruh Indonesia. Medialink akan mengajak diskusi dengan melibatkan seluruh jaringan untuk pengawalan anggaran covid19 dari pusat hingga daerah.