medialin
5 Pemerintah Daerah di Indonesia Bergabung dengan Kemitraan Global Untuk Mempromosikan Pemerintahan Terbuka
Jakarta, Indonesia – Lima Pemerintah Kabupaten di Indonesia terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai anggota baru OGP, mereka akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.
Sekretariat CSO-OGP Indonesia, menyambut baik masuknya lima pemerintah daerah tersebut ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Kepala Sekretariat CSO-OGP Indonesia, Darwanto menyampaikan “Selamat bergabung di Open Government Partnership, sebagai anggota baru di OGP mereka diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi yang sudah ada dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya”.
Sugeng Bahagio, Direktur International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) yang juga anggota CSO-OGP Indonesia menyampaikan bahwa “Prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan di lima pemerintah daerah tersebut. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Dengan masuknya pemerintah daerah dalam inisiatif OGP Lokal diharapkan menjadi tanda mulainya inisiatif pemerintahan terbuka sebagai sebuah gerakan nasional di mana pemerintah transparan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan negara menjadi lebih akubtabel.
Ahmad Faisol dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) yang juga sekretarit CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di lima pemerintah daerah tersebut dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Medialink yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.
OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 yang mengirimkan Letter of Support.
Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.
Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat, dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.
OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.
[ENGLISH] Press Release Sekretariat OGP Local New Member 2020
New Members OGP Local
Kabupaten Brebes Bergabung dengan Kemitraan Global, Mempromosikan Pemerintahan Terbuka
Brebes, Indonesia – Pemerintah Kabupaten Brebes terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.
Hj. Idza Prijanti, S.E., M.H., Bupati Brebes menyambut baik masuknya Kabupaten Brebes ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Idza Prijanti mengatakan prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.
Darwanto dari Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak) yang juga Sekretariat CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Indonesia dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Gebrak yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.
Organisasi masyarakat sipil dan para pemangku kepentingan di pemerintahan telah memperjuangkan pendekatan open government di Kabupaten Brebes. Inisiatif tersebut adalah Gerakan Kembali Bersekolah, Keterlibatan Perempuan dalam Kebijakan Desa “Selapanan”, dan Tata Kelola Data Kesejahteraan “SAMBANG BANSOS”. Sebagai anggota baru OGP, Kabupaten Brebes berharap dapat meningkatkan upaya ini dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya.
OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 aplikasi.
Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.
Chief Executive Officer OGP, Sanjay Pradhan, dengan hangat menyambut baik penambahan anggota baru ke dalam Kemitraan: “Pemimpin lokal – di pemerintahan dan masyarakat sipil – seringkali paling dekat dengan orang yang mereka layani. Pemerintah daerah yang terbuka dapat memberikan dampak transformatif dalam kehidupan masyarakat dan membangun kepercayaan.
Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Brebes dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.
OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.
[ENGLISH ]Press Release Brebes – OGP Local New Member 2020
New Members OGP Local
CSO dampingi 13 daerah gabung Local OGP
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mengkoordinasikan CSO Indonesia untuk mendampingi beberapa Pemerintah Daerah baik Kabupaten, Kota dan Provinsi. Pemerintah daerah ini memiliki pengalaman baik dalam implementasi nilai-nilai OGP dan sudah melakukan kolaborasi dengan oragnisasi masyarakat sipil (OMS).
Berdasarkan pemberitahuan dari Komite Seleksi Local OGP ada 13 Pemerintah Daerah yang mengajukan Expression of Interest (EoI) Local OGP yaitu Kabupaten Brebes, Kabupaten Wonosobo, Kota Semarang, Kota Tangerang Selatan, Kota Siak, Provinsi Riau, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Bima, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Banggai dan Kabupaten Jember.
Adapun CSO yang memasukkan EoI untuk daerah masing-masing adalah Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink), INFID, Solidarity Association for Democracy (SOLUD), Gerakan Berantas Korupsi (Gebrak), Forum Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), LSDP SD Inpers, AKATIGA Foundation (Center for Social Analysis), Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kebumen – Civil Society Forum Kebumen, Pattiro Semarang, Transparency Internasional Indonesia, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Indonesia Forum for Budget Transparency of Riau Province – FITRA RIAU).
Selanjutnya adalah Forum Masyarakat Riau Anti Rasuah (Forum Marwah), Perkumpulan Elang, HWDI Lombok Barat (Association of Woman with Disability), Publish What You Pay Indonesia (Yayasan Transparasi Sumber Daya Ekstraktif); Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi Nusa Tenggara Barat (SOMASI-NTB), Fitra NTB dan Yayasan Zamrud Khatulistiwa (Zamrud Khatulistiwa Foundation). Focus area kebijakannya sangat beragam yang berkaitan dengan isu transparency, antikorupsi, gender, public services, Kesehatan, Pendidikan environment dan open data.
Bagi Pemda dan CSO yang lolos dalam seleksi EoI, maka harus Menyusun Full Application yang harus di submit pada paling lambat pada tanggal 25 September 2020. Pemda akan mendapatkan beberapa manfaat jika bergabung dengan OGP Local yaitu mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.
Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sektor masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.
Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia terus mengawal proses OGP Local ini. Sehingga diharapkan ke depan, ada beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia yang lolos dan dapat mewakili Indonesia untuk terlibat aktif dalam inisiatif ini.
Beberapa Pemda siap daftar OGP Local
Jakarta, OGPNews Indonesia – Antusiasme pemerintah daerah untuk bergabung dengan OGP Local sangat besar. Hal ini terlihat dari FGD daring yang dilakukan oleh Medialink untuk menjaring kabupaten/kota dan provinsi terkait OGP Local. Medialink telah melakukan pendampingan beberapa daerah untuk menyiapkan Expression of Interest (EoI) Local OGP sejak tanggal 6 – 15 Juli 2020. Adapun pemerintah daerah yang sudah confirm untuk subit EoI Local OGP tersebut adalah Pemerintah Provinsi Riau,
Pemerintah Kabupaten Siak – Riau, Pemerintah Kabupaten Brebes – Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Jember, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar – NTB. Pemerintah kabupaten/kota dan provinsi lainnya juga sangat tertarik untuk bergabung pada OGP Local. Ada beberapa Pemerintah Kabupaten yang sudah menghubungi Medialink untuk didampingi dalam penyiapan EoI Local OGP. Hal ini karena masih ada peluang untuk batas waktu pendaftaran yang sebelumnya ditutup tanggal 17 Juli 2020, namun ada perpanjangan waktu ditutup pada tanggal 14 Agustus 2020.
Medialink, memberikan asistensi dalam penyusunan EoI Local OGP yang berkaitan dengan isian yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dan CSO mitranya. Dalam pengisian format bentuk online yang semestinya dipersiapkan yang matang, sehingga tidak ada kendala dalam submit form online tersebut. Medialink juga memberikan kisi-kisi pertanyaan yang harus dipenuhi oleh pendaftar baik dari pemerintah maupun CSO. Pemerinah daerah harus menjelaskan track record perjalanan reformasi pemerintahan yang kolaborasi dengan masyarakat sipil dalam perbaikan layanan public atau pemenuhan hak dasar rakyat. Pemerintah daerah juga harus menjelaskan modalitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengembangkan praktik keterbukaan, partisipasi maupun akuntabilitas dalam layanan public.
Selain itu, pemerintah daerah dan CSO yang akan menjadi mitra harus memberikan informasi yang sama dalam isian form online, sehingga perlu ada pembahasan antara pemerintah daerah dengan CSO. Termasuk dalam memilik tematik area yang akan dikembangkan ke depannya. Medialink, selaku CSO – OGP Indonesia sangat berharap beberapa pemerintah daerah yang submit OGP Local bisa lolos dalam proses seleksi berikutnya. Hal ini akan menjadi modalitas kuat bagi CSO dan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan praktik-praktik baik yang akan membantu dalam penyelesaian persoalan-persoalan krusial yang dihadapi oleh warga.
Medialink dorong Pemda bergabung OGP Local
Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku secretariat CSO – OGP Indonesia mendorong kepada pemerintah daerah untuk bergabung di OGP Local. OGP Local merupakan sebuah inisiatif OGP yang menghubungkan pemerintah daerah dengan CSO untuk berkolaborasi dalam mengembangkan Rencana Aksi Keterbukaan Pemerintah di tingkat subnasional atau lokal.
Sejak dimulai pada tahun 2016, sudah ada 20 pemerintah daerah (kota/kabupaten/provinsi) diseluruh dunia yang menjadi anggota OGP Local. Pada tahun 2020, OGP memutuskan untuk memperluas keanggotaan OGP Local dengan membuka pendaftaran bagi 50 calon anggota OGP Local.
Saat ini OGP sedang membuka Expression of Interest (EoI) bagi pemerintah daerah dan mitra CSO yang berminat bergabung dengan OGP Local. Periode EoI dibuka dari 1 Juni 2020 hingga 17 Juli 2020, yang kemudian diperpanjang hingga tanggal 14 Agustus 2020. Bagi Pemda yang bergabung dengan OGP Local akan mendapatkan beberapa keuntungan yaitu, dukungan dari OGP berbentuk seminar, pelatihan, dan konsultasi dari praktisi, ahli, dan mitra OGP bagi pemerintah; akses ke komunitas internasional untuk “showcase” inovasi kebijakan dalam keterbukaan pemerintah, mendapat dukungan dari pemerintah dan CSO negara lain. Disamping itu, Pemda juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan Multi Donor Trust Fund (MDTF) untuk membiayai implementasi keterbukaan pemerintah yang telah direncanakan.
Begitu juga dengan CSO yang menjadi mitra dalam Local OGP juga mendapatkan manfaat yaitu kesempatan untuk berkontribusi langsung kedalam pembuatan kebijakan pada sector masing-masing melalui mekanisme OGP Local. CSO juga akan mendapatkan akses kepada komunitas CSO dan Pemerintah nasional dan internasional. Termasuk akan mendapatkan peluang dukungan langsung dari OGP Support Unit Global yang serupa dengan pemerintah daerah.
Medialink selaku Secretariat CSO – OGP Indonesia melakukan “FGD daring” dengan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi bergabung dengan OGP Local. Kegiatan ini dilakukan secara virtual melalui platform zoom meeting sejak tanggal 6 Juli 2020 hingga tanggal 15 Juli 2020. Hasilnya, beberapa pemda sangat antusias dan tertarik untuk bergabung dengan OGP Local.
Pers Release: “Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia”
Sejak merebaknya wabah COVID-19 di Indonesia, tercatat hingga 2 April 2020 data di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa kasus terkonfirmasi COVID-19 secara nasional adalah 1.677 kasus positif, 1.417 dirawat, 103 sembuh dan 157 yang meninggal. Banyak factor yang mempengaruhi cepatnya penyebaran wabah ini, salah satunya masyarakat yang kurang mendapatkan informasi secara utuh tentang COVID-19.
Pundemikian dengan informasi pelayanan untuk penanganan (tindakan) yang masih banyak belum diketahui khalayak. Masih banyak ditemukan persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,Layanan Kesehatan dan Publik.Kesimpangsiuran arus informasidan tidak terintegrasinya informasi menyebabkan masyarakat bertambah bingung dalam menyikapi persoalan ini. Paling tidak ada beberapa persoalan:
- Keterbukaan maupun pencatatan data atau informasidalam penanganan wabah corona virus baru di Indonesia belum baik. Padahal, keberadaannya penting untuk penerapan epidemiologi, sehingga proses penyebarannya dapat efektif ditekan. Data merupakan instrumen penting dalam melacak penyebaran penyakit. Setidaknya informasi tentang riwayat pasien bagi petugas surveilans, bermanfaat untuk melakukan pelacakan orang-orang berpotensi terjangkit dan tempat-tempat yang pernah dikunjungi orang yang positif terjangkit. Informasi lain yang seharusnya dapat mudah diakses oleh masyarakat seperti data kesiapan rumah sakit, jumlah tempat tidur, ruang isolasi, jumlah alat test, jumlah Alat Plindung Diri (APD) bagi tenaga medis, hingga ketersediaan tenaga medis yang berperan vital dalam menghadapi pandemic corona.
- Program-program dan kegiatan yang menyedot anggaran sangat besar untuk pencegahan dan penanganan COVID-19, pemerintah belum memberikan informasi yangu tuh. Dana Tambahan APBN2020 senilai RP405,1triliun untuk bidang kesehatan sebesar Rp75t riliun, perlindungan social Rp110 triliun, insentif perpajakan dan stimulus KUR sebesar Rp70,1 triliun dan Rp150 triliun untuk. Termasuk anggaran yang digelontorkan diseluruh Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kotayang bersumber dari realokasi Dana Alokasi Khusus(DAK) dan Dana Bagi Hasil(DBH) yang harus transparan.
Hal ini penting, agar public dapat mengetahui program dan kegiatan apa saja untuk penanganan dan pecegahannya, serta public dapat ikut melakukan pengawasannya.
Ketika public mendapatkan informasi-informasi penting tersebut, akan memberikan dorongan kepada public untuk berperan secara aktif dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Harapannya, ada kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat sipil dalam menghadapi wabah ini. Oleh karenaitu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kemitraan Pemerintah Terbuka(Open Government Partnership) di Indonesia, untuk akselerasi penanganan CODIV-19 diIndonesia, kami meminta kepadaPemerintah:
- Pemerintah haruslebih transparanter hadap informasi terkait penanganan virus corona. Informasi mengenai wilayah dan tempat mana saja yang terdampak atau terpapar, riwayat aktivitas pasien COVID-19 dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas pasien. Pemerintah juga harus membuka data kesiapan rumah sakit, jumlah tempat tidur, ruang isolasi, jumlah alat test, jumlah Alat Plindung Diri (APD) bagi tenaga medis yang tersedia, hingga ketersediaan tenaga medis yang berperan vital dalam menghadapi pandemic corona. Agar seluruh pihak dapat berperan untuk berpartisipasi aktif dalam melakukan pencegahan.
- Pemerintah harus lebih transparan terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan dampak corona virus ini. Pemerintah harus membuka informasi seluas-luasnya terhadap Dana Tambahan APBN 2020 senilai RP405,1 triliun secara berkala.
- Pemerintah harus membangun mekanisme keterbukaan infomasi yang lebih terintegrasi antar lintas kementrian/lembaga teknis serta mempersiapkan tim pelaksana lapangan yang cepat dan tangggap untuk pencegahan dan penanganan covid-19 serta tidak membingungkan publik.
- Kementerian Dalam Negeri harus memerintahkan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota untuk mengumumkan secaraber kala berapa anggaran untuk penanganan COVID-19 yang disiapkan, daftar kebutuhan untuk menopang sistem kesehatan dan perlindungan social ekonomi dan realisasi belanjanya.
- Pemerintah harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi public untuk berkolaborasi dalam memaksimalkan peran masing-masing untuk percepatan pencegahan dan penanganan COVID-19.
Indonesia, 03 April 2020
KOALISI MASYARAKAT SIPIL UNTUK KEMITRAAN PEMERINTAHAN TERBUKA
ACEH: Gerak Aceh, Koalisi NGO HAM Aceh SUMATERA UTARA: FITRA Sumut, PUSAKO Padang, RIAU: FITRA Riau, LAMPUNG: ECOTON, YKWS, SUMATERA SELATAN : Puspa Indonesia, BANTEN: TRUTH Banten, PATTIRO BANTEN, PATTIRO Serang, Banten Bersih, KOMPAK Lebak, JAWA BARAT: Perkumpulan INISIATIF Bandung, CRPG, Fahmina Institute, Garut Government Watch (GGW) AKATIGA, B-TRUST, LBH Bandung, JAWA TENGAH: PATTIRO Semarang, KP2KKN, LBH Semarang, Gebrak Brebes, INSAN Wonosobo, MP3 Wonosobo, Formasi (Kebumen), Laskar Batang, PATTIRO KENDAL, DI YOGYAKARTA: INFEST, IDEA, LKIS, SIGAB, JAWA TIMUR: FITRA Jatim, WALHI Jatim, Komunitas Averroes, IDFOS, Migran Care Jember, Bojonegoro Institute, Malang corruption Watch(MCW), SUMATERA BARAT: Integritas, KALIMATAN BARAT: Gemawan (Kalbar), Link-AR Borneo (Kalbar), KALIMANTAN TIMUR: POKJA30, JATAM Kaltim, KALIMANTAN TENGAH: AMAN, KH2 Institute, SULAWESI SELATAN: YASMIB, KOPEL Makasar, MALUKU UTARA: FORMAMA, PUSPAHAM, ARIKA MAHINA, SULAWESI TENGGARA: ALPEN, Pusdaya, NUSA TENGGARA TIMUR: PIAR Kupang, WALHI NTT, Bengkel APEK, NUSA TENGGARA BARAT: SOMASI, FITRA NTB, SOLUD, Konsepsi, BALI: SLOKA Institute, LBH Bali, PAPUA dan PAPUA BARAT: KIPRA, PTPPMA, Perdu, Mnukwar, DKI Jakarta: PATTIRO, YAPPIKA-Action Aid, IPC, ICW, MAPPIFHUI, PERLUDEM, ICEL, PWYP Indonesia, FITRA, IBC, KPPOD, Epistema Institute, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), AJI Jakarta, Transparency International Indonesia(TII), YLBHI, LBH Jakarta, WALHI Pusat, ELSAM, Wahana Visi Indonesia, Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI), Prakarsa, KOPEL, Migran Care, Koalisi Perempuan Indonesia, Intitute Kapal Perempuan, Wahid Institute, ICJ, PSHK, ILAB, P3M, INFID, AJI Indonesia, JATAM, SBMI, KODE Inisiatif, JPPR, JPIK, Article 33, Sawit Watch, SULAWESI TENGAH: Komunitas Perempuan dan Anak (KPPA Sulteng), Lingkar Belajar Untuk Perempuan(LibuSulteng).
Pers Release: “Pemerintah Harus Transparan dalam Pencegahan dan Penanganan COVID-19 di Indonesia”