MediaLink

medialin

Medialink Bersama INFID Dorong Penguatan Partisipasi Anak Muda dalam Implementasi Local OGP di Indonesia

by

Jakarta, Open GovWeek – Perkumpulan medialink bersama INFID mendorong penguatan partisipasi anak muda dalam implementasi local Open Government Partnership melalui rangkaian kegiatan Open GovWeek tahun 2022. kegiatan ini dihadiri Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti dan Nana Storada Dwi Martadi dari Asisten II Setda Kota Semarang sebagai daerah yang telah menerapkan Local OGP, Tanti Budi Suryani dan Darwanto dari MediaLink dan Diandra Aruna Mahira perwakilan Child Campaigner serta Denisa Amelia Kawuryan selaku Program Officer SDG’S INFID.

Perjalanan kemitraan pemerintahan terbuka (Open Government Partnership) di Indonesia sudah dilaksanakan sejak tahun 2012 ketika inisiatif ini digagas di tingkat global. Implementasi OGP di tingkat daerah mendapatkan sambutan positif dari pemerintah daerah, terbukti ada 4 jurisdiksi Pemerintah Daerah yang menjadi anggota Local OGP di tingkat Global yaitu: Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes dan Kota Semarang, Jawa Tengah; dan Konsorsium Kabupaten Sumbawa Barat+Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dikancah internasional, Kabupaten Banggai, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Semarang mendapatkan penghargaan dalam OGP Impact Award di tahun 2021, sementara Bupati Brebes mendapat pengakuan dunia menjadi salah satu Pemimpin Perempuan yang cukup berhasil menggerakkan implementasi keterbukaan pemerintah daerah, yaitu menjadi salah satu pembicara di Konferensi Tingkat Tinggi Open Government Partnership tentang Local OGP di akhir tahun 2021, hadir bersama dengan pemimpin perempuan lainnya dari Bogota dan Catalunya.

Saat membuka kegiatan, Tanti Budi Suryani selaku Program Development Manager Medialink menjelaskan bahwa “Ditingkat global, PBB memiliki harapan pada pemuda untuk jadi bagian dari transformasi di tahun 2030 tentang pengurangan kemiskinan, keterlibatan sosial, kesehatan, konservasi keanekaragaman hayati, dan mitigasi perubahan iklim. Harapan ini penting karena potensi pemuda untuk mengupayakan keadilan antar generasi. Artinya pembangunan saat ini akan mempengaruhi masa depan pemuda. Juga potensi pemuda untuk mengambil bagian dalam transformasi kualitas demokrasi kita yang saat ini dinilai oleh banyak ahli politik dalam kondisi stagnan. OGP di tingkat lokal dengan inovasinya akan dapat mewadahi pelibatan para pemuda ini” ujarnya.

Akselerasi implementasi Kemitraan Pemerintahan Terbuka yang berjalan saat ini telah membuka ruang pelibatan peran anak muda misalnya di Kabupaten Brebes (dan kota Semarang) yang menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelibatan Pemuda dalam Pembangunan. Hal ini perlu direplikasi di daerah-daerah lain.

Hj. Idza Priyanti menyebutkan “keterlibatan pemuda di sambang bansos untuk verifikasi bantuan sosial agar tepat sasaran dan juga satu data Brebes”

Darwanto menyebutkan bahwa “pemerintah daerah harus melibatkan anak muda (meaningfully co-creation) dalam proses kebijakan sejak perencanaan, sehingga hak-hak anak muda dapat terakomodir”

Sebagai keterwakilan anak muda, Aruna menyebutkan “perlu ada wakil anak muda di OGP, untuk membuka batas-batas antara pemerintah dan anak muda dalam pembangunan di tingkat daerah. karena pemuda adalah pemilik masa depan”.

Nana Storada Dwi Martadi menyebutkan ada tiga peran pemuda di kota semarang yaitu sebagai agen pembaharuan, agen pengaduan yang ikut memberikan pengaduan melalui call center pengaduan masalah publik dan agen informasi.

Denisa Amelia Kawuryan dari INFID selaku moderator menyimpulkan hasil diskusi ini menjelaskan bahwa sudah seharusnya orang muda terlibat dalam kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Dengan jumlah generasi milenial dan generasi z yang mencapai lebih dari 50% populasi Indonesia, pemerintah perlu memastikan pemenuhan hak dasar sehingga orang muda dapat memaksimalkan potensi dirinya untuk mendorong pembangunan yang maju, inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, perlu mendorong institusionalisasi partisipasi dan keterwakilan orang muda dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan di tingkat lokal, nasional dan global sejak perencanaan dan evaluasi, termasuk melalui kerangka open government partnership.

Respon Working Group Environment, Climate Justice, And Energy Transition Terhadap Pertemuan Pertama G20 ETWG

by

Jakarta (27/03/2022) – Dalam pembukaannya pada saat konferensi pers pertemuan pertama Energy Transition Working Group (ETWG), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arifin Tasrif mengatakan bahwa perlunya menjamin akses energi bagi masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, teknologi andal, serta pembiayaan untuk sektor energi.

Dengan berakhirnya pertemuan pertama kelompok kerja transisi energi (ETWG), maka maka kelompok kerja C20 untuk Lingkungan, Keadilan Iklim, dan Transisi Energi (ECEWG) akan memberikan respon atas pertemuan tersebut. Respon ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan lebih lanjut bagi pertemuan ETWG kedepannya.

ETWG memiliki tiga isu prioritas, yaitu: menjamin aksesibilitas energi, meningkatkan teknologi energi pintar & bersih, serta mengedepankan pembiayaan untuk sektor energi. Kelompok kerja kami mendukung dan menyokong ketiga isu prioritas yang diangkat oleh ETWG. ECEWG juga mengafirmasi peran penting Negara anggota G20 dalam mengarahkan transisi energi dari energi fosil menuju energi terbarukan, baik dalam kebijakan iklim maupun investasi. Meskipun ECEWG mendukung isu yang telah diangkat oleh ETWG, kami merasa masih ada ruang untuk penyempurnaan, terutama dalam isu-isu berikut:

Pertama, diskusi mengenai penghentian batu bara secara bertahap dan isu mengenai potensi batu bara sebagai aset terdampar belum sepenuhnya menjadi perhatian G20. Dalam rangka menjamin akses energy yang terjangkau, inklusif, berkeadilan, dan juga selaras dengan proteksi keanekaragaman hayati, skema transisi energi harus mempertimbangkan potensi carbon lock-in, serta resiko dan dampak finansial dari batu bara sebagai aset terdampar dikarenakan meningkatnya daya saing energi terbarukan. Penghentian batu bara memiliki dampak sosial seperti hilangnya pekerjaan secara masif, stagnasi ekonomi regional, dan beberapa dampak yang terkait dengan hak asasi manusia dalam komunitas. Resiko tersebut seringkali dibebankan kepada pekerja dan komunitas. Sejauh ini, perusahaan-perusahaan telah menikmati keuntungan besar dari subsidi yang diberikan dalam industri bahan bakar fosil tanpa memberikan ganti rugi atas kerusakan yang ditimbulkan dan juga penghindaran pajak. Nyatanya, gugatan perusahaan energi ‘kotor’ terhadap negara tidak dapat disahkan, dimana mereka mengajukan klaim untuk kompensasi seiring dengan penerapan kebijakan untuk transisi energy yang menyebabkan aset terdampar. Dengan banyaknya negara yang akan menghentikan penggunaan batu bara, permasalahan serupa dapat timbul lagi, sehingga menjadi hambatan untuk transisi energi.

Kedua, permasalahan mengenai transfer teknologi untuk mengembangkan energi terbarukan seharusnya menjadi fokus G20. G20 harus membahas rintangan yang dapat menjadi penghalang atau pembatas transfer teknologi, seperti biaya yang mahal untuk beberapa perjanjian mengenai pengadaan teknologi dan perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual (HaKI). Distribusi yang timpang dalam hal kemampuan teknologi antar negara menjadi hambatan dalam mengakselerasi pertumbuhan teknologi hijau di dunia. Salah satu aspek penting dalam pengembangan teknologi adalah membangun kapasitas lokal. Tantangan tersebut tidak konsisten dengan ketetapan yang ada dalam UNFCCC dan juga Paris Agreement mengenai transfer teknologi dari negara maju ke negara berkembang. Oleh karena itu, kami melihat bahwa negara-negara G20 perlu memfasilitasi proses yang lebih inklusif untuk pengadaan teknologi dan kapasitas teknologi hijau, terutama melalui peningkatan fleksibilitas HaKI untuk produk-produk yang berkaitan dengan lingkungan.

Akhir kata, ECEWG ingin menekankan bahwa karakteristik G20 Indonesia adalah inklusivitas dan representasi yang seimbang. Untuk menjamin inklusivitas dan proses yang demokratis dalam forum G20, ECEWG mendorong kelompok kerja pemerintah agar lebih transparan dan inklusif dalam prosesi pertemuan, dengan menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan prosesi pertemuan dan juga turut serta mengundang engagement groups untuk berpartisipasi dalam pertemuan ETWG. ECEWG akan senang jika ETWG membuka kesempatan untuk berdiskusi bersama membicarakan isu-isu prioritas ECEWG dan ETWG yang bersinggungan dan juga untuk menyampaikan rekomendasi ECEWG yang dapat dipertimbangkan untuk pertemuan ETWG selanjutnya.

 

Signed,

The Environment, Climate Justice and Energy Transition Working Group If you have further inquiries, please contact wgecjet@civil-20.org

Bupati Banggai Komitmen Dukung Partisipasi Masyarakat Sipil di Pemerintahan

by

Jakarta, OGPNews Indonesia – Bupati Banggai Amirudin Tamoreka mengatakan bahwa akan berkomitmen untuk mendukung partisipasi masyarakat sipil dalam pemerintahan. hal ini disampaikan saat sambutan kegiatan pendaftaran rencana aksi daerah open government partnership (OGP) lokal Banggai secara online di ruang rapat kantor bupati Banggai, pada jum’at (30/7/2021).

Kegiatan ini dihadiri oleh sekretariat open government Indonesia (OGI) Bappenas, MediaLink, INFID, kepala Bappeda Litbang Banggai dan beberapa pejabat organisasi perangkat daerah kabupaten Banggai lainnya.

Amiruddin Tamoreke mengungkapkan sesuai visi misi kami tahun 2021-2026 yaitu mewujudkan banggai maju, mandiri dan sejahtera berbasis kearifan lokal dimana pada misi ke-enam yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel sangat bersesuaian dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka antara lain partisipatif, transparan, akuntabel dan inklusif.

“kami berterima kasih karena bisa bergabung dengan inisiatif global pemerintahan yang mempromosikan keterbukaan, keterlibatan masyarakat, akuntabilitas dan penggunaan teknologi untuk memperkuat pemerintahan karena sesungguhnya inilah yang menjadi tuntutan dan harapan masyarakat di daerah kami saat ini” tuturnya.

lebih lanjut, pemerintahan kabupaten Banggai berkomitmen untuk meningkatkan ketersediaan informasi tentang kegiatan-kegiatan pemerintah, menyelenggarakan standar integritas professional yang terbaik dalam menjalankan administrasi publik untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang serta mencoba untuk meningkatkan akses terhadap penggunaan teknologi yang dapat mendukung keterbukaan, akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Adapun komitmen program rencana aksi implementasi local OGP Banggai tahun 2020-2022 terdiri dari empat rencana aksi yaitu pertama, satu juta satu pekarangan atau pemanfaatan lahan pekarangan secara partisipatif dan inklusi melalui system pertanian terintegrasi, kedua satu data banggai, ketiga pemberdayaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di perkotaan melalui prinsip reduce, reuse dan recycle, dan keempat, aplikasi online untuk pemantauan ibu hamil berkaitan dengan standar pelayanan minimal ibu hamil.

(RLH)

Medialink dan Gebrak Kawal Pendaftaran Rencana Aksi OGP Local Brebes

by

Jakarta, OGPNews Indonesia – Perkumpulan Medialink selaku sekretariat CSO OGP Indonesia bersama Gerakan Pemberantasan Korupsi (Gebrak) Brebes mengawal langsung pemerintah kabupaten Brebes saat melakukan pendaftaran Rencana Aksi daerah Local Open Government Partnership Brebes tanggal 28 Juli 2021.  Pendaftaran ini dipimpin langsung oleh Hj Idza Priyanti SE MH selaku Bupati Brebes yang didampingi oleh Baperlitbangda dan perangkat OPD lainnya di kantor Bupati Brebes.

Adapun dua komitmen program rencana aksi yang didaftarkan adalah program Sambang Bansos yaitu sistem yang dibangun untuk memadankan data penerima bantuan sosial pandemi covid-19 dan program Gerakan Kembali Bersekolah (GBK) yang bertujuan untuk membantu pemerintahan dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dan memutus rantai kemiskinan antar generasi di kebupaten brebes.

Hj Idza Priyanti SE MH menjelaskan GBK adalah program kerjasama antara Baperlitbangda, Dindikpora, Dinpermades dan forum masyarakat peduli pendidikan (FMPP). lewat advokasi FPMM dilakukan pemberian bantuan kepada anak tidak sekolah dan orang dewasa tidak sekolah untuk kembali bersekolah. sementara pemerintah kabupaten brebes fokus memberikan dukungan anggaran dan fasilitas pendidikan disekolah formal dan pusat pembelajaran kegiatan masyarakat yang menampung anak tidak sekolah dan orang dewasa tidak sekolah untuk kembali bersekolah.

Lebih lanjut, pemerintah bersama LSM gerakan pemberantasan korupsi (Gebrak) Brebes  berupaya untuk menyediakan data kesejahteraan yang akuntabel melalui implementasi program sambang bansos. “program ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan data penerima bantuan sosial sehingga bantuan sosial dapat tersalurkan kepada penerima yang tepat,” katanya.

Prinsip local OGP mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan inklusifitas yang sangat relevan dengan misi pembangunan kabupaten Brebes. Dimana pemerintah kabupaten brebes berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik serta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam implementasi pelaksanaan program rencana aksi ini, pemerintah kabupaten Brebes akan melibatkan FMPP, Gebrak, media, swasta dan masyarakat brebes yang ada diluar daerah. pemerintah juga mendorong keterlibatan kelompok penyandang disabilitas, kelompok perempuan dan forum anak untuk terlibat aktif didalamnya.

(RLH)

Sumber: http://panturanews.com/index.php/panturanews/baca/256867/29/07/2021/pemkab-brebes-daftarkan-dua-dokumen-kegiatan-untuk-dipantau-dunia.html

Sambut OGW Global, CSO OGI Laksanakan Webinar Penanganan Pandemi COVID-19

by

Jakarta, OGPNews Indonesia – Perkumpulan Media Lintas komunitas (MediaLink) bersama Ford Foundation kembali berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan open government week (OGW) di indonesia dengan tema transparansi dan akuntabilitas penanganan pandemi dan vaksinasi COVID-19. Kegiatan ini adalah rangkaian kegiatan dari berbagai inisiatif seluruh negara anggota Open Government Partnership (OGP) di dunia dan diselenggarakan secara bersamaan diseluruh dunia selama 3 hari (tanggal 17 sampai 21 Mei 2021).

Di Indonesia, inisiasi OGW dilaksanakan oleh sekretariat Open Government Indonesia (OGI) bersama seluruh organisasi yang bergabung di open government partnership indonesia dan beberapa kementerian/lembaga Negara, civil society Organization (CSO) serta pemerintah daerah yang sudah diterima menjadi anggota baru di local OGP seperti Kabupaten Brebes, Kota Semarang, Sumbawa Barat dan Kabupaten Banggai.

Darwanto selaku Program Manager MediaLink sekaligus kepala sekretariat CSO OGI menjelaskan ada empat inisiatif yang telah dilakukan pemerintah daerah sebagai anggota local OGP yang merespon kondisi pandemi covid-19 yaitu pertama inisiatif tentang transparansi, integrasi data bansos yang dilakukan oleh kabupaten brebes, kedua inisiatif baik dari Sumbawa barat yang menghadapi pandemi covid-19 dengan program gotong royong, dan ketiga kabupaten banggai yang membangun pasar tani online untuk menghindari kerumunan di masa pandemi covid-19, serta keempat inisiatif kota semarang tentang integrasi satu data kaitannya dengan data vaksinasi.

Djoko Gunawan sekretaris daerah kabupaten Brebes menjelaskan untuk penanganan covid-19 pemerintah telah menganggarkan Rp.100,7 Miliar tahun 2020 dan disiapkan Rp.99 Miliar di tahun 2021 dimana peruntukkannya adalah untuk penanganan covid-19, untuk dukungan vaksinasi, dukungan anggaran kelurahan, INAkes dan belanja kesehatan lainnya dalam rangka penanganan covid-19. Untuk sumber bantuan sosial penerima terdampak covid-19 terdiri dari beberapa sumber yaitu (1) bantuan sosial tunai (BST), (2) bantuan pangan non tunai (BPNT), (3) jaring pengaman sosial (JPS) provinsi dan (4) jaring pengaman sosial (JPS) kabupaten. Dari beberapa sumber anggaran ini dimungkinkan ada anggota keluarga yang akan menerima ganda karena waktu yang mepet dan pemerintah tidak sempat sortir data penerima bansos secara keseluruhan sehingga masih dijumpai beberapa yang overlap.

Lebih lanjut “Kondisi ini kemudian muncul ide untuk melaksanakan proses pemadanan data bansos dengan nama kegiatan SAMBANG BANSOS. Sambang Bansos adalah system yang dibangun untuk pemadanan data penerima bantuan pandemi covid-19 dan sebagai pendukung terciptanya data tunggal kabupaten brebes. Hasil temuan yang dijumpai saat pemadanan data yaitu adanya data ganda, ktp belum online, ketidaksesuaian nama antara ktp dengan data siak dan NIK yang salah atau tidak valid. Implementasi aplikasi sambang bansos yang mensortir data penerima bansos yang bersumber dari APBD senilai Rp.9,5 Miliar untuk penerima berjumlah 47.898 orang telah menemukan adanya koreksi data tidak valid sebanyak 9.916 orang yang memicu adanya penghematan anggaran hingga sebesar Rp.1.98 Miliar” katanya.

Selain itu, perbaikan data terpadu juga dilakukan di SIKS-NG dimana dari 4.507 rumah tangga yang disortir ditemukan data tidak valid sebanyak 1.196 rumah tangga. Jadi dengan system ini kita bisa melacak seseorang mendapatkan bantuan atau belum. Selanjutnya dalam rangka mendukung PKH dan BNPT juga dilakukan pemadanan data sebanyak 17.318 jiwa dan menemukan NIK yang tidak valid adalah sebanyak 1.685 jiwa atau sekitar 10 persen serta DTKS sebanyak 15.619 jiwa dan Non DTKS sebanyak 14.

Sementara Benny Tanaya staf khusus bupati sumbawa barat menyebutkan jauh sebelum pandemi covid-19 melanda dunia pemerintah sumbawa barat telah terapkan pilar ke-2 STBM yaitu cuci tangan pakai sabun (CTPS). Tahun 2018 sudah membiasakan warga untuk CTPS sehingga tahun 2019 sudah tuntas pilar ke-2 100% dan itu dilakukan oleh masyarakat di kabupaten Sumbawa Barat. kegiatan ini dilakukan dengan system gotong royong yang melibatkan TNI, POLRI, BABINSA BABINKANTIBMAS, kader posyandu, sanitarian, dasawisma dan sebagainya melalui program pemberdayaan masyarakat dengan gotong royong. Program ini ditetapkan melalui Perda nomor 3 tahun 2016 tentang penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong. Melonjaknya angka covid-19 tidak serta merta menghilangkan praktik baik yang sudah berjalan ini.

selanjutnya ia menambahkan “ketika Sumbawa Barat menjadi bagian dari local OGP tahun 2020, pemerintah terus melibatkan masyarakat dalam kegiatan gotong royong. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan adalah forum yasinan setiap malam jumat dimana warga hadir dalam forum itu untuk menyampaikan pendapatnya, aspirasi publiknya atau persoalan yang menjadi masalah di masyarakat kepada kepala daerah, DPRD, TNI-POLRI, kepala desa dan stakeholder terkait. di forum itu juga penyelesaian masalahnya ditangani dan dituntaskan dengan baik oleh institusi yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Konektivitas terhadap kegiatan kegotongroyongan ini kemudian menjadi satu modalitas yang dianggap sebagai hal yang paling representatif dalam upaya menekan angka penyebaran covid-19 di Sumbawa barat” katanya.

Disisi lain, Ramli Ramtoko kepala Bappeda kabupaten Banggai menjelaskan adanya inisiasi pasar tani online di kabupaten banggai yang dikolaborasikan dengan star-up lokal karya anak muda kabupaten banggai yang membuat transportasi online “drive”. Keberadaan pasar tani online ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kerumunan masyarakat dimasa pandemi covid-19 dipasar tradisional. Pasar tani online ini dikolaborasikan dengan transportasi online “drive” agar pasar tani yang ada bukan hanya melayani secara offline tetapi juga melayani secara online dan ini memang rame ketika pada puncak-puncaknya pandemi covid-19. Upaya pemda untuk membatasi penyebaran covid-19 dengan keberadaan ojek online “drive” itu sangat membantu masyarakat untuk memesan dan belanja di pasar tani online ini.

Dalam perkembangannya keberadaan transportasi online ini tidak hanya melayani di wilayah kabupaten banggai tapi sudah merambah di 11 daerah dan ingin menguasai wilayah sulawesi. Hal ini yang kemudian mensupport upaya pemerintah daerah untuk mengembangkan pasar tani online. Selanjutnya keberadaan drive tidak hanya untuk kepentingan pasar tani online tetapi juga untuk kepentingan belanja online lainnya bagi masyarakat. Saat ini mereka sudah bekerja sama dengan hampir 100 lebih UMKM kuliner, pangan didalam kota luwuk yang bisa dipesan oleh masyarakat melalui transportasi online drive ini.

Sementara Mohamad Abdul Hakam kepala dinas kesehatan Kota Semarang menjelaskan bahwa inisiasi satu data dilakukan dalam bentuk system aplikasi penanganan covid-19 “strong” yang memuat laporan kasus covid-19 real time berdasarkan faskes, kemudian disitu juga ada laporan kapolres, data grafik penemuan kasus baru, mapping wilayah kasus covid-19, rencana operasional kegiatan meliputi anggaran covid-19, prokes, data rumah sakit serta data microzonasi. Selain itu, pemerintah kota semarang juga memiliki aplikasi victori yang memuat manajemen vaksinasi lansia, terverifikasi dengan data dukcapil, waktu vaksinasi dikelola oleh faskes dibawah kendali dinas kesehatan dan skrinning mandiri dengan e-Rapuh.

Ia menambahkan bahwa efektifitas vaksin itu ternyata jauh lebih bagus daripada orang yang tidak dilakukan vaksinasi dan menurunkan angka penyebaran dan kematian yang ada dikota semarang. Jadi memang kalau dilihat kasus covid-19 turun dan yang terpapar juga turun stabil karena adanya vaksinasi. Strategi yang dilakukan adalah drive thru malam hari untuk membuat lansia yang ada dikota semarang banyak melakukan vaksinasi, jemput bola ke RT/RW. Jadi kita ke puskesmas untuk melakukan vaksinasi dan diluar juga dilakukan vaksinasi. Jadi setelah kecamatan sudah selesai balik ke kelurahan sudah selesai dan kemudian turun ke RW-RW.

(RLH)

5 Pemerintah Daerah di Indonesia Bergabung dengan Kemitraan Global Untuk Mempromosikan Pemerintahan Terbuka

by

 

Jakarta, Indonesia – Lima Pemerintah Kabupaten di Indonesia terpilih untuk bergabung dengan Open Government Partnership (OGP), sebuah organisasi yang mempertemukan pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, inklusif, dan partisipatif. Pemerintah daerah tersebut adalah Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat. Sebagai anggota baru OGP, mereka akan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil setempat dan anggota OGP lainnya untuk memajukan agenda open government di tingkat lokal dan mentransformasi cara pemerintah melayani warganya.

Sekretariat CSO-OGP Indonesia, menyambut baik masuknya lima pemerintah daerah tersebut ke dalam Kemitraan dan berharap dapat belajar dari anggota OGP di tingkat nasional dan daerah untuk memajukan gerakan open government. Kepala Sekretariat CSO-OGP Indonesia, Darwanto menyampaikan “Selamat bergabung di Open Government Partnership, sebagai anggota baru di OGP mereka diharapkan dapat meningkatkan inovasi-inovasi yang sudah ada dalam kemitraan dengan pemangku kepentingan lokal dan memasukkan pembelajaran dari anggota OGP lainnya”.

Sugeng Bahagio, Direktur International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) yang juga anggota CSO-OGP Indonesia menyampaikan bahwa “Prinsip-prinsip Open Government Partnership (OGP) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan inklusivitas sangat relevan dengan misi pembangunan di lima pemerintah daerah tersebut. Mereka berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dengan masuknya pemerintah daerah dalam inisiatif OGP Lokal diharapkan menjadi tanda mulainya inisiatif pemerintahan terbuka sebagai sebuah gerakan nasional di mana pemerintah transparan dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya bagi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pengelolaan negara menjadi lebih akubtabel.

Ahmad Faisol dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (Medialink) yang juga sekretarit CSO-OGP Indonesia mencatat pentingnya kolaborasi masyarakat sipil dan pemerintah untuk mewujudkan reformasi yang menjawab kebutuhan warga di lima pemerintah daerah tersebut dan OGP menawarkan metode serta platform untuk mencapai reformasi pelayanan publik. Medialink yakin bahwa dengan bergabung pada OGP Lokal akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan cara-cara yang tidak biasa dan ambisius untuk meningkatkan pelayanan publik. Pengelolaan pemerintah yang lebih terbuka dan partisipatif akan menghasilkan akuntabilitas dalam pemerintahan. Masyarakat akan semakin percaya dengan layanan yang diberikan kepada mereka. Mereka dapat mengadu secara langsung atau tidak langsung terhadap layanan yang diperoleh. Pemerintah akan merespon dan terus melakukan peningkatan pelayanan publik.

OGP menyambut 55 anggota lokal baru lainnya yang terdiri dari 64 pemerintah daerah dari 32 negara untuk bergabung dengan OGP Lokal. Ekspansi ini, yang terbesar dalam sejarah OGP, terjadi pada saat yang krisis karena kota dan komunitas lokal berada di garis depan dalam upaya menanggapi COVID-19 sementara juga menghadapi anggaran yang terbatas dan ketidakamanan iklim. 56 anggota baru dipilih dari 112 yang mengirimkan Letter of Support.

Anggota OGP Lokal telah menjadi yang terdepan dalam inovasi, mengambil langkah berani untuk mengatasi tantangan yang terus-menerus. Misalnya, di Buenos Aires, Argentina, pemerintah dan masyarakat sipil bermitra untuk memastikan masyarakat yang terpinggirkan memiliki akses ke kesehatan reproduksi dan, di Sekondi-Takoradi, Ghana, warga negara dapat mengakses informasi secara digital tentang aplikasi untuk proyek infrastruktur yang memberdayakan mereka untuk memerangi korupsi dan kegiatan konstruksi ilegal. Menyusul keberhasilan 20 anggota pertama OGP lokal, Komite Pengarah OGP sepakat untuk memperluas anggota pada tahun 2020.

Penilaian dilakukan oleh OGP Global melalui Panitia Seleksi yang terdiri dari anggota Panitia Pengarah OGP, anggota OGP Lokal saat ini dan perwakilan masyarakat sipil. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah; Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah; Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah; dan Gabungan Provinsi Nusa Tenggara Barat-Kabupaten Sumbawa Barat, dipilih berdasarkan penilaian kriteria yang diuraikan dalam call for proposal, serta faktor-faktor lain yang dipertimbangkan untuk memastikan kelompok regional yang beragam, dengan berbagai jenis dan ukuran entitas dan kekuatan unik untuk melengkapi tujuan OGP Lokal.

OGP menerima lebih dari 100 lamaran bersama dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil di tingkat lokal pada tahun 2020 yang menyatakan minat mereka untuk bergabung dengan OGP Lokal. Semua pelamar telah diundang untuk bergabung dengan Komunitas yang mempraktikan OGP Lokal dan berkontribusi untuk mengembangkan pengetahuan OGP tentang pemerintahan terbuka daerah dan berpartisipasi dalam kegiatan peer learning OGP untuk meningkatkan reformasi di tingkat nasional dan lokal bagi semua anggota OGP.

 

[ENGLISH] Press Release Sekretariat OGP Local New Member 2020

 

New Members OGP Local