Banyak Tambang di Samarinda Tidak Punya Amdal

Home / Peristiwa / Daerah / Banyak Tambang di Samarinda Tidak Punya Amdal

SAMARINDA-Berangkat dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan bahwa sebagian besar Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dikeluarkan Pemkot Samarinda tidak mengantongi dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), maka Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim meminta Pemkot Samarinda membeberkan hal tersebut kepada publik. Diakibatkan Pemkot dalam hal ini Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda tidak merespon hal tersebut maka Jatam membawa persoalan sengketa informasi ini kepada komisioner Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

“Dalam investigasi kami sekitar bulan Juni, selain temuan BPK kami juga menemukan surat permohonan dari BLH ke Distamben Samarinda untuk mendapatkan dokumen AMDAL. Mereka meminta dokumen AMDAL pertambangan yang ada di Samarinda. Dokumen AMDAL disusun oleh BLH keluarnya di BLH. Ini kan aneh, BLH tidak memiliki dokumen itu dan tidak pernah mau mengeluarkan pernyataan di media dimana posisi dokumen itu,” kata Kahar Al Bahri, dinamisator Jatam Kaltim, Senin (26/11/2012).

Saat ini menurutnya, pihaknya masih menunggu mediasi antara Pemkot Samarinda dan Jatam yang difasilitasi KIP. Namun, bila akhirnya tidak ada mediasi dan data AMDAL tidak dibeberkan maka Pemkot Samarinda akan dilaporkan kepada pihak Kepolisian.

“Kenapa kami masih menunda laporan pidananya, kami masih menunggu mediasi yang akan dilakukan oleh KIP. Kalau ternyata dalam mediasi pemkot Samarinda mau memberikan data itu, maka kami anggap masalah itu selesai.Tapi seandainya mediasi tidak dilakukan, pemkot tetap menolak maka kami akan melaporkan perbuatan menghalang-halangi untuk mendapatkan informasi publik. Pejabat yang menghalang-halangi itu konsekuensinya adalah pidana,” kata Kahar.

Kepala BLH Samarinda, Endang Liansyah mengatakan bahwa Dinas Pertambanganlah yang paling tahu terkait dokumen AMDAL tadi.

“Kan Distamben yang mengeluarkan IUP. Jadi kalau tidak ada dokumen AMDAL-nya tapi ada IUP-nya silahkan tanya ke Distamben bukan ke BLH,” katanya.

Tak Pelit Informasi

Menanggapi hal ini, Wakil Walikota Samarinda, Nusyirwan Ismail mengatakan bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Samarinda akan menaati keterbukaan informasi publik.

“Kalau dikatakan pemerintah tidak memberikan saya rasa tidak. Saya menjamin bahwa pemerintah kota hanya mentaati aturan keterbukaan. Hanya kita pilah, secara seksama mana yang urgensinya memang harus kita sampaikan,” kata Wawali, Senin (26/11/2012).

Data IUP yang diminta menurut Wawali harus lebih spesifik dan tidak bersifat kuantitatif.

“Bisa saja Jatam membuat tabulasi yang pilihannya ada atau tidak, kalau itu bisa kita berikan. Kalau sedang mendalami kasus yang sedang dikawal LSM, yang nyata berdampak merugikan atau berdampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan dan ingin melihat AMDAL-nya secara utuh maka kita keluarkan,” kata Wawali.

Menurut Wawali juga, sepanjang itu logis bahwa ada masalah yang dikeluhkan masyarakat dan bukan LSM tentunya disertai bukti pasti akan dibeberkan. Bahkan bila dibutuhkan, dokumen AMDAL bisa dipakai hingga ke pengadilan atau kepolisian.

“Bila ada kerugian lingkungan akibat dari suatu kegiatan perusahaan, baik industri yang menggangu lingkungan, karena kasus maka kita berikan. Kalau kasusnya tidak ada dan Jatam minta?. Harus ada pemilihan dan eksplisit yang diminta.,” katanya.

Sumber : www.tribunnews.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.