Baru 3 Provinsi Miliki Komisi Informasi Publik

Home / Peristiwa / Daerah / Baru 3 Provinsi Miliki Komisi Informasi Publik
By
In Daerah

MEDAN-Praktisi pers di Medan menyesalkan lambatnya respons pemerintah daerah di Indonesia membentuk Komisi Informasi Publik (KIP), sehingga sengketa antara pemberi informasi dan pengguna informasi harus diselesaikan di tingkat kementerian negara.

“Sampai saat ini baru enam provinsi di Indonesia membentuk KIP, antara lain Jakarta, Jawa Timur, dan Sumatra Utara. Sedangkan daerah lain sama sekali belum membentuk KIP,” ujar War Djamil, Redaktur Senior Harian Analisa, dalam sebuah diskusi tentang jurnalistik, Senin (8/10).

Dia mengemukakan UU No. 12/2008 tentang Ketebukaan Informasi Publik diundangkan 30 April 2008. Setelah UU No, 12/2008 berjalan selama 2 tahun, paparnya, baru tiga dari 33 provinsi di Indonesia yang membentuk KIP.

Pada saat ini, jelasnya, UU tersebut sudah berjalan selama 4 tahun, tetapi provinsi yang sudah membentuk KIP baru enam (termasuk Sumut yang baru saja melantik anggota KIP).

Semestinya, lanjutnya, pemerintah daerah proaktif untuk membentuk KIP di daerah karena menyangkut UU Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain tingkat provinsi, lanjutnya, dalam praktiknya kabupaten/kota juga harus membentuk KIP di daerah.

“Dengan demikian jika terjadi sengketa Keterbukaan Informasi Publik bisa dimediasi dengan cepat,” tuturnya.

Wartawan senior itu mengatakan pemerintah daerah tampaknya kurang memedulikan pengejawantahan UU No. 12/2008 itu karena kurang proaktif menangkap amanah undang-undang itu sendiri.

Padahal, jelasnya, dalam standar operasional prosedur (SOP) jelas bahwa pemerintah daerah wajib membentuk KIP di daerah (provinsi, kabupaten/kota). Anggota legislatif di daerah, katanya, sudah harus menyaring pemilihan anggota KIP dalam periode tertentu.

Kemudian lima dari pelamar yang sudah melalui fit and proper test diajukan kepada gubernur untuk dilantik menjadi anggota KIP. Demikian juga ditingkat kabupaten/kota, tuturnya, anggota legislatif melakukan langkah yang sama.

Kalau KIP sudah terbentuk di daerah, paparnya, sengketa antara  pemberi dan pengguna informasi tidak harus sampai ke Jakarta.

UU KIP, tambahnya lagi, merupakan bagian dari penegakan kebebasan pers, sehingga pihak-pihak yang harusnya menyediakan informasi publik tahu mana yang patut dan sepaturnya diketahui oleh umum.

Berdasarkan UU KIP, paparnya, pers dapat meminta informasi publik tersebut kepada badan-badan publik atau badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.

Sumber : www.bisnis-sumatra.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.