Bincang Keterbukaan Informasi di JadulFest

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Bincang Keterbukaan Informasi di JadulFest

Dari kiri ke kanan: Bayu Nugroho, Achmad Munawar, Dan Satriana, Mujtaba Hamdi dan Budhi Hermanto. (Foto: Yudha/JadulFest)

MANDALAMEKAR—Dinginnya udara malam tak membuat ratusan warga Desa Mandalamekar, Kecamatan Jatiwaras, Tasikmalaya beringsut. Minggu malam itu (3/6/2012), mereka menyimak dengan antusias acara bincang-bincang “Keterbukaan Informasi Publik di Level Desa”, yang digelar di atas panggung rakyat Festival Jawa Kidul (JadulFest).

“Keterbukaan informasi dalam budaya kita sesungguhnya sudah tidak asing lagi,” ujar Dan Satriana, anggota Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jawa Barat. Kang Dan, demikian ia biasa disapa, mencontohkan bagaimana masjid-masjid senantiasa mengumumkan dana infak yang berhasil dikumpulkan, berapa banyak yang dikeluarkan, serta berpa saldo yang ada. “Setiap sebelum shalat Jumat, takmir masjid biasanya selalu mengumumkan. Itu wujud keterbukaan informasi publik yang sudah mentradisi,” lanjut Kang Dan.

Mujtaba Hamdi dari Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) Jakarta mengungkapkan pandangan senada. Menurut Mujtaba, budaya keterbukaan informasi sudah memiliki dasar dalam kehidupan sehari-hari di desa. “Warga dari berbagai strata, bahkan pamong praja, biasa melakukan jagongan, rembuk desa, dan sejenisnya. Dari forum-forum sosial itu, informasi mengalir,” ujarnya.

Masalahnya, ketika warga membutuhkan informasi publik yang dikuasai badan-badan publik, warga kerap merasa ada hambatan birokrasi. Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang menjamin hak warga atas informasi, menetapkan cara pemerolehan informasi publik melalui prosedur-prosedur tertentu. “Warga tak biasa membuat surat. Kerap merasa kikuk jika berhadapan dengan kantor pemerintah. Jadi bagaimana caranya? Warga bisa datang bersama dengan warga lain. Datang sama-sama, membuat surat sama-sama jika diperlukan,” kata Mujtaba.

“Jika tak berani sendiri, ya, berlima. Jika berlima kurang cukup, ya, bersepuluh. Informasi adalah hak warga. Jadi tidak perlu takut dan tidak perlu malu menanyakan informasi,” lanjutnya.

Bincang-bincang yang dipandu oleh Budhi Hermanto dari Combine Resource Institute (CRI) itu juga menghadirkan dua kepala desa. Yang pertama Bayu Setyo Nugroho, Kepala Desa Dermaji, Kecamatan Lumbir, Banyumas, dan kedua, Achmad Munawar, Kepala Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas. “Kedua kepala desa ini sudah berani terbuka kepada publik,” ujar Budhi.

Bayu dan Achmad bercerita bagaimana desanya menerapkan sistem keterbukaan informasi publik melalui website yang mereka bangun. Berbagai informasi yang wajib diberikan kepada publik disediakan melalui website tersebut. “Dari mulai profil desa, aset-aset desa, hinga kegiatan-kegiatan desa. Semua kami muat di website,” ujar Bayu.

Meski begitu, kedua kepala desa tersebut sadar bahwa tak semua warga desanya bisa mengakses internet. “Koneksi internet di desa kami tidak lancar,” ujar Bayu sembari berharap pemerintah bisa segera menyediakan infrastruktur telekomunikasi yang lebih baik. Di luar penyediaan informasi melalui website, kedua lurah itu juga siap jika ada warga mau menanyakan informasi apapun, termasuk informasi anggaran. “Saya siap menjawab, siap memberikan informasi yang diminta. Memang tidak ada yang perlu ditutup-tutupi,” ujar Achmad.

Talkshow yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut disiarkan secara langsung oleh Ruyuk FM, radio komunitas warga Mandalamekar. Diskusi juga diselingi pertunjukan menghibur seperti degung, calung, dan kasidah. *

(c) MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.