Blogs

Artikel & Berita
Home / Blogs

Langkah Mundur Jika LPP Di Bawah Kominfo

Siaran Pers, MediaLink #Revisi UU Penyiaran Jakarta, 10 Oktober 2011. Mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Paulus Widiyanto menyatakan, rencana pemerintah untuk menjadikan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informasi dalam revisi UU Penyiaran merupakan langkah mundur. “Itu berarti kembali ke cara lama, cara berpikir Orde Baru”, ujarnya di Jakarta. Pernyataan ini dibuat […]

Ubah Dewan Pengawas TVRI Menjadi ‘Public Broadcasting Board’

Siaran Pers, MediaLink #Revisi UU Penyiaran Jakarta, 10 Oktober 2011. Mantan Ketua Pansus RUU Penyiaran Paulus Widiyanto mengusulkan agar Dewan Pengawas TVRI dan lembaga penyiaran publik diubah konsepnya menjadi Public Broadcasting Board (PBB) yang bekerja profesional, independen, dan nonpartisan. Usulan ini menanggapi carut-marutnya pemilihan Dewan Pengawas TVRI yang hingga sekarang tak kunjung usai. Seperti diketahui, […]

Siaran Pers: Posisi Masyarakat Sipil terhadap Open Government Partnership (OGP) Regional Meeting, Bali 4 – 7 Mei 2014 – ‘Nilai Strategis OGP untuk Kepentingan Nasional Indonesia’

JAKARTA—Pemerintah Indonesia, selaku chairman inisiatif global Kemitraan untuk Pemerintahan Terbuka/Open Government Partnership (OGP), akan menyelenggarakan OGP Regional Meeting di Bali, 4-7 Mei mendatang. Event tersebut rencananya akan dibuka dan dihadiri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Organisasi masyarakat sipil menilai, pertemuan tersebut jika dimanfaatkan sungguh-sungguh akan sangat strategis untuk kepentingan nasional. “Pertemuan tersebut dapat menjadi momentum […]

Koalisi Independen Penyiaran gugat Kominfo dan KPI

JAKARTA, 16 September 2014. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) akan mengajukan gugatan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. KIDP berpendapat, Kominfo dan KPI lalai dalam menjalankan Undang-Undang Penyiaran terkait pengaturan pembatasan kepemilikan lembaga penyiaran. Salah satu kuasa hukum KIDP Nawawi Bahrudin mengatakan, Pasal 18 Ayat […]

Jokowi Perlu Rombak Kelembagaan Kominfo

Rilis Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), 10 September 2014 Presiden terpilih Joko Widodo meletakkan pengaturan sektor komunikasi dan informasi sebagai salah satu program prioritas untuk lima tahun mendatang. Beberapa poin penting untuk sektor kominfo antara lain pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik di bawah UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14/2008, menata ulang alokasi frekuensi […]

Usulan Kebijakan Sektor Komunikasi dan Informasi untuk Pemerintahan Jokowi-JK

SIARAN PERS KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) Jakarta, 3 Oktober 2014 A.     Permasalahan Indonesia telah lama mengalami kesemerawutan regulasi penyiaran dan telekomunikasi. Regulasi dan regulator yang ada telah gagal menjalankan proses demokratisasi komunikasi dan informasi. Contoh kekacauan ini antara lain terdapatnya kartel (pemusatan) kepemilikan yang melanggar peraturan perundang-undangan, lemahnya infrastruktur telekomunikasi, dan selama lima tahun […]

Tolak Pemusatan Kepemilikan Lembaga Penyiaran

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta (23/3/2011). Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran menolak draft revisi UU Penyiaran yang sarat dengan upaya melegalkan konsentrasi kepemilikan. Sikap koalisi ini didasari arah perkembangan rencana revisi Undang-Undang Penyiaran yang belum sejalan dengan semangat demokratisasi penyiaran. Proses revisi undang-undang tersebut memasuki tahap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan […]

Negara Harus Berpihak kepada LPP dan LPK

Siaran Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) Jakarta, 19 Mei 2011. Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah memberikan pemihakan yang konkret kepada Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Komunitas (LPK). Di berbagai negara maju, lembaga penyiaran publik –seperti RRI dan TVRI– mendapat dukungan penuh negara, bahkan menjadi identitas nasional […]

SURAT TERBUKA; KOALISI INDEPENDEN UNTUK DEMOKRATISASI PENYIARAN (KIDP) KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Yang Terhormat, Presiden Republik Indonesia Bapak Soesilo Bambang Yudhoyono di Jakarta Dengan Hormat, Kami yang bertandatangan di bawah ini, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), anggota masyarakat sipil yang gusar menyaksikan carut-marut dunia penyiaran Indonesia. Dasar keprihatinan kami ialah pasal 52 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran: “Setiap warga negara Indonesia memiliki hak, […]
page 1 of 27
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.