BNP2TKI Berikan Info Terbuka Laporan RKA-DIPA

Home / Peristiwa / Pusat / BNP2TKI Berikan Info Terbuka Laporan RKA-DIPA
By
In Pusat

BNP2TKI mendukung gagasan Forum Transparansi untuk Anggaran (Fitra) untuk mempublikasikan laporan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kepada masyarakat luas. Sebagai lembaga publik, BNP2TKI telah mengumumkan informasi publik secara berkala. Informasi yang harus dibuka itu antara lain RKA-DIPA.

Keterbukaan Kementerian/Lembaga untuk mempublikasikan RKA-DIPA dapat dijadikan indikator kemajuan dalam transparansi atas kinerja masing-masing.

Demikian dikatakan Kepala Bagian Humas BNP2TKI Haryanto pada “Paparan Hasil Studi Fitra dan Diskusi Publik “RKA-DIPA, Masihkan Rahasia?” yang diselenggarakan oleh Sekretariat Nasional Fitra di Jakarta, Rabu (13/3).

Menurut Haryanto, semangat membuka RKA-DIPA merujuk pada keterbukaan informasi badan publik berangkat dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dia menuturkan, berdasarkan pasal 9 UU itu, badan publik diamanatkan untuk mengumumkan informasi publik secara berkala, baik itu informasi yang berkaitan dengan badan publik, kegiatan dan kinerja badan publik maupun laporan keuangan.

BNP2TKI, sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non-Kementrian (LPNK) yang bertanggungjawab kepada Presiden telah melakukan transparansi RKA-DIPA dan selama ini tidak ada persoalan dengan pempublikasian tersebut.

“Kepala BNP2TKI Moh Jumhur Hidayat memang memberikan kesempatan kepada masyarakat mengkontrol. Dengan terpublikasi maka masyarakat akan mengetahui program dan anggaran pada suatu K/L,” paparnya.

Pada kesempatan diskusi, Haryanto juga memberikan koreksi atas kinerja KIP yang salah satu tugasnya dan fungsinya sebagai institusi yang diberikan amanah oleh UU 14/2008 untuk menyelesaikan sengketa informasi publik agar lebih hati-hati dalam melakukan mediasi. Dia mencotohkan, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BNP2TKI pernah dimediasi dan dalam mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan namun justru ada pemberitahuan untuk ajudikasi.

Koreksi Kabag Humas ini menjadi perhatian salah satu Komisioner KIP Alamsyah Saragih dan mencatatnya sebagai koreksi positif bagi KIP dan akan ditindaklanjuti.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Fitra untuk mengukur keterbukaan informasi anggaran berbasis website, RKA-DIPA belum sepenuhnya dilaporkan secara berkala oleh badan publik. Hanya ada delapan kementerian, tiga lembaga negara dan 11 pemerintah provinsi yang telah mempublikasikan informasi anggaran untuk tahun 2011-2012.

Sumber : www.bnp2tki.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.