Archives

JAKARTA—Rencananya besok rabu (3/10) hasil judicial review atau uji materi terhadap UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang diajukan oleh Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) akan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendapatkan penghargaan sebagai Badan Publik Pusat Terbaik I dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

JAKARTA-Di era keterbukaan informasi, Pemprov DKI membuka seluas-luasnya informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan membentuk Komisi Informasi Provinsi (KIP) DKI Jakarta yang diemban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKI Jakarta No.157/2012, tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta periode 2012-2016 yang dikukuhkan 15 Maret 2012. Dengan adanya lembaga tersebut, masyarakat diajak untuk lebih sadar akan informasi yang merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia.

Jakarta-Laporan keuangan dan pendanaan partai seharusnya dijadikan syarat partai politik untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

JAKARTA -- Kepolisian adalah salah satu instansi yang  sering berhubungan dengan publik. Namun, terkadang masyarakat sulit untuk mengakses informasi dari kepolisian. Padahal, hak atas informasi ini menjadi bagian penting untuk berpartisipasi dalam urusan publik maupun negara, berdasarkan prinsip demokrasi.

JAKARTA -- Untuk mengakses informasi dari kepolisian, bisa dilakukan melalui layanan aksesinfopolisi.org. Menurut Koordinator Program MediaLink, Mutjaba Hamdi, kemarin, publik dapat mengakses website ini, dan melakukan permintaan informasi sektor kepolisian. Sebaliknya, pihak kepolisian dapat melayani dan menanggapi permintaan yang diajukan.

Jakarta, KI-Online. Komisi Informasi Pusat selenggarakan sidang ajudikasi sengketa informasi dengan sengketa nomor 197/VI/KIP-PS-M-A/2011antara Pemohon, Yayasan Pusat Pengembangan Informasi Publik (YP2IP) dengan Termohon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, tanpa dihadiri kedua belah pihak.

JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum siap menerapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Buktinya, dari 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada ternyata belum mempunyai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Akibatnya, permintaan informasi dari masyarakat belum dapat dilayani dengan baik.

JAKARTA— Komisi Informasi Pusat (KIP) membentuk Dewan Kehormatan yang terdiri dari  Dr. Harifin A Tumpa, SH, MH (Mantan Hakim Agung MA) sebagai Ketua. Dan dua anggotanya Akhiar Salmi, SH, MH (Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan Natalia Soebagjo, MA (Ketua Dewan Pengurus Transparancy International Indonesia).

Jakarta, KI-Online. Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menggelar sidang ajudikasi perdana sengketa informasi publik antara Pemohon Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat dengan Termohon Badan Narkotika Nasional (BNN) yang beragendakan meminta keterangan kepada kedua belah pihak (klarifikasi) Jumat, (20/7).