MediaLink

CSO-OGP Indonesia, bahas Strategi Penyusunan Rencana Aksi OGI

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, membahas
strategi dalam implementasi Open Government Partnership yang ada di Indonesia. Merujuk
pada pelaksanaan rencana aksi sebelumnya, ada beberapa kelemahan yang dihadapi baik di
tingkat Kementerian/Lembaga maupun pada masyarakat sipil. Dengan kendala-kendala
yang dihadapi, maka CSO menyusun strategi dalam implementasi rencana aksi OGI.

Strategi yang akan dijalankan oleh CSO dengan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP
Indonesia (Medialink) melalui engagement antara Kementerian/Lembaga dengan CSo sejak
awal pembahasan rencana aksi. Komunikasi yang intensif antara CSO dan Pemerintah harus
dilakukan sejak awal perencanaan. Pembahasan ini juga merujuk pada Rencana Kerja
Pemerintah yang didetailkan pada Rencana Kerja yang ada di Kementerian/Lembaga. Hal ini
untuk menjamin, adanya dukungan anggaran dalam setiap implementasi rencana aksi.

Strategi berikutnya, rencana aksi harus merujuk pada program prioritas pemerintah dalam
beberapa tahun ke depan, misalnya program 100 janji presiden terpilih yang akan menjadi
focus pada pemerintahan ke depan. Rencana Aksi penguatan satu data menjadi salah satu
pilihan yang akan dikoordinasikan dengan isu perempuan, isu indigenous, isu layanan public
dan isu-isu penting lainnya. Sehingga ke depan, tidak perlu memiliki banyak rencana aksi,
namun dalam pelaksanaannya dikawal “dikeroyok” oleh banyak CSO dan
Kemernterian/Lembaga.

Saalah satu pendekatan dalam penyusunan rencana aksi, juga melakukan kemitraan dengan
Kementerian Koordinator (Kemenko). Kementerian Koordinator memiliki kewenangan yang
cukup strategis dalam mengkoordinasikan program-program yang akan dijalankan oleh
Kementerian/Lembaga. Hal yang tidak kalah penting, terkait potensi dukungan dari mitra
pembangunan pemerintah menjadi salah satu strategi untuk penyusunan renaksi.

Leave a Comment