MediaLink

CSO-OGP Indonesia, evaluasi Renaksi OGI 2018-2020

Jakarta, OGPNews Indonesia – Medialink selaku Sekretariat CSO – OGP Indonesia,
mengadakan FGD “Konsolidasi CSO untuk OGP Indonesia dalam menyusun Rancangan
Usulan Rencana Aksi Open Government Indonesia (OGI) 2020-2022, 30 Januari 2020 di
Hotel Akmani Jakarta.

Kegiatan ini dihadiri oleh jaringan CSO – OGP Indonesia baik yang masuk sebagai Steering
Committee maupun CSO yang baru bergabung dalam inisiatif ini. Adapun CSO yang hadir
adalah Transparansi International Indonesia (TII), Indonesia Corruption Watch (ICW), Aliansi
Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Kapal Perempuan, Perkumpulan Pemilu dan
Demokrasi (Perludem), International NGO Forum on Indonesian Development (INFID),
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), Publish What You Pay (PWYP) Indonesia,
Wahana Visi Indonesia (WVI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan
Komite Pemantau Legislatif (Kopel).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Open Government Partnership (OGP) Indonesia, melakukan
evaluasi pada implementasi rencana aksi OGI 2018-2020. Dalam pembahasan ini sesuai
dengan hasil evaluasi bersama tentang efektifitas implementasi rencana aksi OGI. Catatan
bersama masyarakat sipil terkait implementasi rencana aksi sebelumnya memberikan
catatan beberapa hal. Komitmen di kementerian/Lembaga dinilai masih kurang,
indikatornya rencana aksi OGI yang ada di Kementerian/Lembaga masih hanya sebagai
kegiatan rutin yang ada di instansi tersebut.

Evaluasi berikutnya adalah terkait, kurangnya dukungan dari Kementerian Dalam Negeri
untuk implementasi yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga. Rencana Aksi yang
dijalankan, pelaksanaan di daerah sangat tergantung dari dukungan Kemendagri, karena
yang memilikikan kewenangan secara structural dalam memberikan instruksi kepada
Pemerintah Daerah. Ada beberapa rencana aksi memiliki kendala dalam implementasinya,
seperti Rencana Aksi pada “Akuntabilitas Data PBI”. Kementerian Sosial (Kemensos) tidak
dapat memaksa kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi untuk
data kepesertaan PBI melalui mekanisme yang sudah disiapkan oleh Kemensos yaitu Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS NG). Hal ini, karena Kemensos tidak
memiliki kewenangan untuk memerintah Pemerintah Daerah.

Seangkan evaluasi lainnya adalah terkait pola komunikasi antara CSO yang mengawal
rencana aksi dengan Kementerian yang melaksanakan Renaksi. Ko-kreasi hanya terjadi pada
saat penyusunan rencana aksi, namun dalam implementasinya Kementerian/Lembaga tidak
melibatkan CSO. Begitu juga berkaitan dengan penurunan indicator capaian rencana aksi
yang diturunkan oleh pihak Kementerian/Lembaga tanpa ada persetujuan dulu dari
Kementerian/Lembaga.

Hasil evaluasi ini, akan menjadi rujuakan dalam penyusunan rencana aksi OGI pada periode
2020-2022 yang sudah mulai disusun oleh masing-masing CSO. Usulan renaksi dari CSO,
akan dikoordinasikan oleh Sekretariat CSO-OGP Indonesia yaitu Medialink, dengan
menyiapkan “template” yang akan segera dikirimkan ke jaringan CSO.

Leave a Comment