Deklarasi Pelaksanaan OGP di Makassar

Home / Artikel / Deklarasi Pelaksanaan OGP di Makassar

Makassar- Ada kejadian penting pada November 2017 yang sepertinya sayang dilewatkan. Hal ini terkait dengan komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan Pemerintahan Terbuka.

20 November 2017, Pemerintah Kota Makassar meluncurkan Open Government Partnership (OGP) Kota Makassar, di ruang Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar. Peluncuran ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama antar Pemerintah Kota Makassar, unsur perguruan tinggi, media massa, dan kelompok masyarakat sipil.

Hadir pada launching tersebut Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto, Ketua Forum Dosen Adi Suryadi Culla, Bastian Lubis dari Universitas Patria Artha, Upi Asmaradhana, Mulyadi Prayitno, Syamsuddin Alimsyah dari Kopel, dan Mustjaba Hamdi dari MediaLink.

“Ini daerah ke 6. Sebelumnya sudah ada 5 daerah, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Aceh, Kota Bandung, dan Bojonegoro. Menariknya, keanggotaan Pemerintah Kota Makassar ini diusul dari bawah, beda dengan daerah lain dengan penunjukan,” kata Mutjaba.

Prinsip-prinsip dasar dalam pemerintahan terbuka antara lain, transparansi atau keterbukaan, kesetaraan, co-creation, dan akuntabilitas. “Sebenarnya kita sudah lama menerapkan ini, dan mereka apresiasi. Makanya kita tinggal mem-framing semua dalam bentuk kerjasama,” kata Danny, Wali Kota Makassar.

Meski diakui Danny sudah lama menerapkan sistem pemerintahan yang transparan, namun ia masih perlu banyak melakukan perubahan dan perbaikan birokrasi. Sebab, menurutnya, saat ini baru sebagian birokrasi yang memahami cara kerja, semangat dan tujuan pemerintahan yang transparan.

“Saat ini baru sebagian artinya baru tingkatan level atas yang memahami cara kerja, semangat dan tujuan kita. Nah, untuk mereka yang di bawah kita masih perlu kerja keras,” lanjutnya.

Pasca-peluncuran dan deklarasi bersama Open Government Partnership (OGP) ini, kelompok masyarakat sipil menindaklanjuti dengan langsung bergerak untuk menyusun Rencana Aksi.

Selama dua hari, bertempat di Hotel Remcy Makassar, sejumlah NGO dan media menyusun rencana aksi yang akan dilaksanakan selama dua tahun ke depan.
NGO yang hadir antara lain LBH Makassar, YLBHM, ACC, KPI, FIK Ornop, YKPM, Yasmib, LBH Apik, Kopel, serta unsur Pemerintah Kota Makassar dari Ortala dan Inspektorat.

Kegiatan ini difasilitasi MediaLink yang berakhir 22 November 2017. “Alhamdulillah Kota Makassar sudah menghasilkan rencana aksi OGP” ujar Hanafi dari IPC (Indonesia Parlementary Center) Jakarta, sebagai fasilitator kegiatan.

Terdapat lima rencana aksi yang dihasilkan yakni Open Budgeting, Open Legislasi, Open Data Access on Public Service Delivery, Open Map, dan Open Parliament.

Untuk mendetailkan hal tersebut juga dibentuk tim perumus yang terdiri dari Kopel, YLBHM, KPI, dan Fik Ornop.
Hasilnya akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Makassar dalam waktu dekat ini. “Kita sudah sepakati awal bulan depan, kita akan serahkan hasilnya ke Wali Kota Makassar,” tutup Herman dari Kopel. (Dari berbagai sumber)

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.