Digitalisasi Penyiaran Jangan Lupakan Hak Publik Atas Informasi

Home / Peristiwa / Pusat / Digitalisasi Penyiaran Jangan Lupakan Hak Publik Atas Informasi
By
In Pusat

Jakarta – Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) meminta kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Komisi I DPR agar pengaturan digitalisasi penyiaran diletakkan dalam level undang-undang.

Karena itu, MediaLink juga meminta Kemenkominfo tidak memaksakan implementasi Peraturan Menteri (Permen) tentang Digitalisasi Penyiaran untuk siaran terrestrial sebelum revisi UU Penyiaran tuntas.

MediaLink memandang digitalisasi penyiaran sebagai peluang untuk menciptakan penyiaran yang berkualitas dengan peluang pemaksimalan penggunaan frekuensi penyiaran.

“Komisi I DPR dengan digitalisasi penyiaran dapat menata kembali anatomi sistem penyiaran yang demokratis seperti penguatan lembaga penyiaran publik, penataan lembaga penyiaran swasta yang menjamin diversity of ownership dan diversity of content,” jelas Ahmad Faisol, Direktur Eksekutif MediaLink dalam siaran persnya kepada Beritasatu.com di Jakarta, Minggu (11/3).

Lebih lanjut, Faisol menyebut persoalan digitalisasi penyiaran tidak bisa disimplifikasi menjadi penataan zonasi penyiaran dan tender pengelola lembaga multipleksing.

“Kita harus mendiskusikan paltform penyiaran di era digitalisasi. Persoalannya bukan sekadar pembagian zonasi dan tender untuk pengelola lembaga multipleksing”, pungkas Faisol.

Sumber, beritasatu.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.