Digitalisasi Televisi, Pemerintah Harus Menyiapkan Infrastruktur dan Payung Hukum

Home / Peristiwa / Pusat / Digitalisasi Televisi, Pemerintah Harus Menyiapkan Infrastruktur dan Payung Hukum
By
In Pusat

Jakarta – “Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) harusnya menyiapkan infrastruktur dan payung hukum lebih dulu, bila ingin mengalihkan televisi analog ke digital. Karena, hal itu menyangkut hajat hidup orang banyak.”

 

Demikian dikemukakan anggota Komisi I DPR RI, Roy Suryo ketika dihubungi Suara Karya semalam. Memang, diakuinya, pengalihan itu merupakan kebutuhan yang sudah dilakukan lebih dulu oleh banyak negara.

“Tapi, mereka sudah lebih dulu difasilitasi oleh berbagai infrastruktur dan aturannya,” kata pakar telematika itu. Kalau di Tanah Air, sambungnya, hal tersebut belum ada.

Penggunaan Peraturan Menteri (Permen) No 22 tahun 2011 tentang Digitalisasi sebagai landasan, dikatakan Roy masih belum kuat. Harusnya, pemerintah dalam hal ini Kominfo bersabar untuk menunggu. Apalagi UU No 32 tahun 2002 sedang direvisi.

Dalam revisi tersebut, disebutkannya, juga bakal dimasukan poin-poin mengenai digitalisasi. “Harusnya, pemerintah sabar menunggu,” ujarnya. Terkait dengan rencana Kominfo untuk melakukan tender digitalisasi pada hari ini (Senin, 14/5), menurut anggota Komisi I tersebut, itu sangat salah.

“Kasihan buat mereka yang ikut tender, sedangkan kami sendiri (Komisi I DPR RI) telah meminta agar Kominfo mengkaji ulang mengenai Permen No 22 Tahun 2011,” tuturnya. Dengan begitu, besar kemungkinan apa yang dilakukan Kominfo dalam rangka digitalisasi ini tidak memperoleh persetujuan dewan.

Sebelumnya, sesungguhnya pernyataan senada juga telah disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI dan Ketua Panja Revisi UU Penyiaran, Hayono Isman. Dikemukakannya, sejauh ini Kominfo belum juga memberi tanggapan atas permintaan dewan untuk mengkaji ulang Permen yang diterbitkannya.

Selain itu, kata dia, Komisi I juga telah meminta Menkominfo agar proses migrasi dari siaran analog ke digital menunggu selesainya revisi UU No 3 Tahun 2002. “Karenany, kalau toh Kominfo mengatakan mereka menggunakan UU itu sebagai landasan hukum. Tapi kan, undang-undang itu sedang direvisi,” katanya.

Sehubungan dengan tender digitalisasi (dimulai Senin, 14/5), Hayono Isman mengemukakan, kalau dijalankan juga maka berarti Kominfo telah mengabaikan permintaan Komisi I. Dia berpendapat, kalau hanya menggunakan Permen saja bisa berbahaya. “Kalau menterinya ganti akan mudah berubah aturannya,” ucapnya.

Yang lebih parah lagi, ujarnya, akan merusak hubungan antara Komisi I dan pemerintah. Kalau itu sampai terjadi, maka seperti dikatakan Hayono, apa yang dilakukan Kominfo tidak memperoleh dukungan dari DPR. Komisi I pasti tidak akan mendukung. Sebab, sederhana saja tidak cukup dengan Permen harus dengan undang-undang.

 

Sumber, www.suarakarya-online.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.