Digitalisasi TV Sebaiknya Tunggu Revisi UU Penyiaran

Home / Peristiwa / Pusat / Digitalisasi TV Sebaiknya Tunggu Revisi UU Penyiaran
By
In Pusat

Jakarta – Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Informasi (LPPMI) menyarakankan  digitalisasi TV menunggu selesainya revisi Undang-undang (UU) No 32/2002 tentang Penyiaran.

 

“Rencana digitalisasi TV sekarang ini tidak dapat dibenarkan sampai menunggu revisi UU Penyiaran. Pasalnya,  penyelenggara multiplexer tidak dikenal dalam UU tersebut. Apalagi,  definisi penyiaran  digitalisasi berbeda dengan analog karena tidak hanya bersifat broadcast tapi juga on demand,” ungkap Direktur Eksekutif LPPMI Kamilov Sagala.

Diakuinya, migrasi ke TV digital harus menjadi program nasional  dan ada batasan maksimal semua analog TV harus migrasi (2015).  Karena itu diusulkan, dalam revisi UU No. 32/2002, harus ada pembatasan bahwa penyelenggara multiplexer di satu wilayah tidak dapat menjadi penyelenggara multiplexer di wilayah lain.

“Agar netral, penyelenggara multiplexer harus tidak memiliki hubungan dengan pemilik izin penyiaran. Sebaiknya disediakan negara atau BUMN,” katanya.

Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing adalah lembaga yang menyalurkan beberapa program siaran melalui suatu perangkat multipleks dan perangkat transmisi kepada masyarakat di suatu zona layanan.

Sebelumnya, Masyarakat Peduli Penyiaran Indonesia (Masppindo) meminta regulator menunda pelaksanaan tender TV digital terestrial hingga revisi UU No.32 tentang Penyiaran diselesaikan oleh DPR.

Menurut Masppindo  tender TV digital terestrial memerlukan waktu persiapan lebih panjang agar pihak yang siap mengikuti tender bisa lebih banyak, bukan hanya lima kelompok pemilik televisi, seperti pernyataan regulator beberapa waktu lalu.

Diungkapkan organisasi ini, saat ini baru ada dua konsorsium yang menyatakan siap mengikuti tender, yaitu Konsorsium Televisi Digital Indonesia dan Mobile 88. Ada lima kelompok besar penguasa televisi swasta, yaitu MNC Group, Viva Group, Trans Corp, Metro, dan SCTV dengan Indosiar.

Pemenang tender  diyakini akan memiliki kekuasaan untuk membangun dan operasional tower yang bisa diisi hingga 12 stasiun televisi, lebih banyak dibandingkan dengan siaran analog sebanyak satu stasiun per tower.

Hal ini memberikan kekuasaan untuk menyaring kerjasama, stasiun televisi mana saja yang bisa bergabung dan menyiarakan kontennya di sebuah zona wilayah. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 300 stasiun televisi lokal dan 143 televisi jaringan.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.