Dipertanyakan Penggunaan Dana Jaminan Listrik Pelanggan PLN

Home / Peristiwa / Pusat / Dipertanyakan Penggunaan Dana Jaminan Listrik Pelanggan PLN
By
In Pusat

KI-Online, Uang Jaminan Listrik (UJL) pelanggan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dipertanyakan dalam sidang ajudikasi antara pemohon dari LSM Sarvodaya KPODI dengan termohon PLN Distribusi Jakarta Tangerang. Persidangan perdana soal sengketa informasi Sarvodaya dan PLN Disjaya Tangerang dilakukan di Kantor Sekretariat Komisi Informasi Pusat (KIP) Gedung ITC Lt. 5 Jl. Abdul Muis No. 8 Jakarta Pusat, Kamis (10/01/2013). Dalam persidangan yang sebelumnya telah melewati proses mediasi itu dipimpin Ketua Majelis Komisioner Henny S. Widyaningsih didampingi anggota majelis komisioner Abdul Rahman Ma’mun bersama Ramly Amin Simbolon. Dalam proses persidangan dipertanyakan penggunaan uang jaminan listrik pelanggan yang harus diserahkan bersama biaya pasang baru para pelanggan PLN hingga 2010.

Namun dalam jawaban termohon soal penggunaan dana UJL yang diwakili Humas PLN Disjaya Tangerang, Bambang belum bisa memberikan perincian karena untuk pengelolaan seluruh dana pelanggan yang masuk ke kantor distribusi langsung dikirimkan ke kantor Pusat PLN. Ia mengatakan semua penggunaan dana dilakukan kantor pusat, sementara kantor distribusi hanya diberikan berdasarkan pengajuan dan biaya rutin yang diperlukan kantor distribusi.

Untuk itu, soal penggunaan dana Penerangan Jalan Umum (PJU) yang ditarik dari para pelanggan PLN juga tidak bisa dijawab kantor distribusi PLN. Maka selanjutnya, Bambang memohon kepada Majelis Komisioner agar dapat menghadirkan saksi dari PLN yang dapat menjelaskan segala bentuk penggunaan dana pelanggan.

Ketua Majelis Komisioner Henny menyetujui untuk menghadirkan saksi dari PLN yang berkompeten memberikan penjelasan tentang penggunaan dana para pelanggan PLN. Guna melanjutkan persidangan ajudikasi, maka majelis menetapkan lanjutan sidang pada 16 Januari pada pukul 11.00-12.00 WIB.

Sebagaimana sengketa informasi yang disampaikan pemohon dengan nomor Sengketa 156/IV/KIP-PS-M-A/2012, pemohon menggugat termohon ke KIP karena termohon tidak bersedia memberikan data informasi pelanggan dan data penggunaan dana UJL. Menurut Ketua LSM Sarvodaya KPODI Parta Timbo pengajuan permintaan kedua data informasi tersebut telah dilakukan terhadap PLN sejak 1 Pebruari 2012 namun tidak ada tanggapan dari Pejabat Pembuat Informasi dan Dokumenstasi (PPID)  PLN Disjaya Tangerang.

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.