DKI Dinilai Tak Siap Terapkan UU Keterbukaan Informasi

Home / Peristiwa / Pusat / DKI Dinilai Tak Siap Terapkan UU Keterbukaan Informasi
By
In Pusat

JAKARTA—Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinilai belum siap menerapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Buktinya, dari 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada ternyata belum mempunyai pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Akibatnya, permintaan informasi dari masyarakat belum dapat dilayani dengan baik.

 

“Ada faktor ketidakpahaman atau ketidaksiapan pemerintah provinsi mengimplemetasikan UU tersebut,” tegas Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) DKI Jakarta YuliantoWidirahardjo menjawab Harian Terbit, Selasa (24/7).

Menurut Yulianto, sejak dibentuk 15 Maret 2012 hingga hari Jumat (20/7) pekan lalu, KIP DKI Jakarta sudah menerima 155 pengaduan dari masyarakat. Dari 155 pengaduan itu yang ditindaklanjuti baru 30 kasus di tingkat mediasi dan 11 kasus dibawa ke siding ajudikasi karena menemui kesulitan mendapatkan berbagai informasi dari SKPD Pemprov DKI Jakarta.

“Karena gagal ditingkat mediasi terpaksa dilanjutkan ke sidang ajudikasi,” kata Yulianto seraya menambahkan, ke 11 kasus itu baru akan masuk disidang. Dalam sidang ajudikasi nanti, KIP bertindak sebagai hakim.

Dia menjelaskan, pengaduan dari masyarakat ke KIP DKI Jakarta beraneka ragam, seperti permintaan laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta, mengenai dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), in formasi seputar dana hibah, pengaduan mengenai pengadaan barang dan jasa di Dinas Pekerjaan Umum sampai pengaduan ke Dinas Pemakaman Umum.

Mengenai 11 kasus yang akan disidang ajudikasi nanti, Yulianto menyatakan, kasusnya terkait soal permintaan informasi keuagan tahun anggaran 2011 di Kota Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan dan Kota Jakarta Tmur.

“Masyarakat hendak meminta informasi mengenai laporan keuangan tetapi menemui kesulitan, sebab pemerintah bertahan tidak mau memberi informasi itu,”katanya.

Yulianto menambahkan, sikap pemerintah daerah yang berusaha menutup-nutupi informasi itu harus diusut. Kalau memang sifatnya rahasia masih harus diperdebatkan seperti apa rahasinya. “Kerahasiaan yang dimaksud kita uji dulu di sidang ajudikasi,”terangnya.

Sumber :www.harianterbit.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.