DPP PPP Bersedia Serahkan Data Keuangan

Home / Peristiwa / Pusat / DPP PPP Bersedia Serahkan Data Keuangan
By
In Pusat

KI-Online, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersifat kooperatif dalam persidangan sengketa informasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Corruption Watch (ICW). Dalam persidangan perdana yang dipimpin Ketua Majelis Komisioner Ramly Amin Simbolon didampingi dua Anggota Majelis Komisioner Abdul Rahman Ma’mun dan Henny S. Widyaningsih di Kantor Sekretariat KIP Jakarta, Senin (14/01/2013), tanpa adu argumentasi yang serius, akhirnya Syamsul Bahri dari LBH DPP PPP menyatakan bersedia menyerahkan data informasi yang diminta ICW. “Saya akan menyerahkan semua data informasi yang diminta ICW pada persidangan nanti,” kata Syamsul Bahri meyakinkan dalam persidangan itu. Karena menurut ia, permintaan data informasi ini hanya kurang komunikasi saja sehingga data yang diminta ICW belum sempat diberikan namun setelah mendapatkan masukan dari ICW tentang pentingnya transparansi data informasi demi kemajuan PPP sendiri maka dengan serta merta ia mengatakan bisa penuhi permintaan itu.

Syamsul menjelaskan bahwa, sebenarnya siapa saja berhak mendapatkan informasi program kerja dan informasi keuangan apalagi jika memang yang meminta adalah dari pihak lembaga kompeten seperti ICW. Menurut ia, untuk data informasi program kerja pasti disiapkan secara terbuka pada saat rakernas DPP PPP, juga data keuangan pasti diberikan pada saat Musornas dan setiap tahun diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Memang sempat dipertanyakan Syamsul soal data informasi keuangan yang diperoleh dari luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun setelah mendapat penjelasan dari Ketua Majelis Komisioner, Ramly bahwa semua data keuangan di luar APBN juga wajib dilaporkan secara terbuka sesuai dengan undang-undang. Untuk itu, Syamsul menyatakan akan membawa semua dokumen informasi yang diperlukan ICW pada sidang berikutnya.

“Sebenarnya, DPP PPP tidak akan lolos verifikasi dan daftar ulang ke Komisi Pemilihan Umum jika data informasi keuangannya yang tidak transparan,” katanya lagi. Untuk itu, segala bentuk keberatan telah dieliminir sehingga dua wakil Pemohon dari ICW Abdullah Dahlan dan Apung menyatakan sangat apresiasif dengan itikad baik dari wakil DPP PPP itu.

Apung menyatakan, dalam laporan permohonan keberatan atas permintaan informasi laporan keuangan DPP PPP yang didaftarkan ke Komisi Informasi Pusat pada 5 Juli 20012 sebagai kelanjutan dari laporan komprehensif terhadap Sembilan Parpol sekaligus pada 26 Juni 2012 dengan nomor Sengketa  209/VI/KIP-PS-M-A/2012 itu.

Dalam surat permohonan Wakil Koordinator Badan Pekerja ICW Adnan Topan Husodo kepada KIP, diminta dua poin data informasi kepada Sembilan Parpol. Pertama rincian program umum dan kegiatan partai tahun 2010 dan 2011, kedua laporan keuangan 2010 dan 2011 meliputi rencana dan realisasi anggaran, neraca, arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Adapun Sembilan Parpol yang diminta transparansi oleh ICW adalah Partai Demokrat (PD), Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Sementara tiga Parpol yan telah memberikan data informasi yang dimintan ICW adalah PKS, Hanura, dan Gerindra.

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.