DPR Bahas Kembali RUU Rahasia Negara

Home / Peristiwa / Pusat / DPR Bahas Kembali RUU Rahasia Negara
By
In Pusat

JAKARTA – Komisi I DPR segera menghidupkan kembali pembahasan RUU Rahasia Negara pada masa sidang II tahun 2012-2013. RUU ini dinilai memiliki urgensi kuat sebagai kelanjutan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan, UU KIP sendiri mengamanatkan pengaturan mengenai rahasia negara itu harus diatur khusus di dalam UU. “Jadi, ini adalah tindak lanjut dari UU KIP. Kalau di UU KIP, kan prinsip dasarnya publik punya hak terhadap keterbukaan informasi, termasuk informasi mengenai pengelolaan negara.Tetapi di situ juga ada pengecualian hal-hal yang termasuk rahasia negara,” kata dia di Gedung DPR, Jakarta,kemarin.

Menurut dia, substansi itu yang kemudian akan diatur di dalam UU secara khusus. Dia menyebutkan, sebenarnya, sebelumnya draf RUU Rahasia Negara ini sudah pernah ada. Namun, substansi pembahasannya sendiri belum mengerucut, karena masih mengatur hal-hal yang bersifat umum. Karena itu,Mahfudz mengungkapkan, pembahasan RUU Rahasia Negara nantinya akan lebih difokuskan ke dalam beberapa hal krusial.

Pihaknya akan fokus dalam menentukan apa yang disebut rahasia negara, termasuk klasifikasinya, dan bagaimana perlakuan terhadap rahasia negara. “Kita belum tahu apa saja yang termasuk rahasia negara itu.Jadi,draf yang dulu ditarik pemerintah apakah yang sama diajukan atau naskah baru. Ini belum ada naskah akademik dan drafnya. Baru ada kesepakatan dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) saja,” imbuhnya.

Dengan demikian, rencana pembahasan RUU Rahasia Negara ini memang baru pada kesepakatan informal. Pihaknya sendiri berharap,pada masa sidang depan,RUU Rahasia Negara ini sudah masuk ke pembahasan. Di samping RUU Rahasia Negara, pihaknya juga akan memproses RUU Hukum Disiplin Militer.RUU ini secara resmi juga belum disampaikan ke DPR.

Namun, urgensi pembahasan RUU ini dimaksudkan untuk memperkuat peningkatan profesionalisme prajurit. “Sehingga betul-betul ke depan ini tidak ada lagi kasuskasus indisipliner yang dilakukan oleh TNI,karena ada penegakan hukum yang lebih kuat. Kita ingin memperkuat profesionalisme prajurit melalui RUU ini,”tuturnya.

Sementara itu,Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengutarakan selama ini negara memang belum memiliki peraturan perundangundangan yang khusus mengatur mengenai rahasia negara, begitu juga dengan pendefinisian rahasia negara dan pengategoriannya. Dia menjelaskan,dalam Pasal 17 huruf (c) UU No.14/2008 tentang KIP sebenarnya sudah diakomodasi mengenai rahasia negara.

Namun pelaksanaannya masih multitafsir, karena belum ada parameter ataupun indikator tegas mengenai kategorisasi rahasia negara. “Untuk itu, sangatlah penting untuk mengatur secara khusus dalam RUU Rahasia Negara tersebut. Nantinya akan ditegaskan indikator mengenai kategorisasi apa yang dimaksud dengan rahasia negara,” paparnya.

Dia melanjutkan, adapun ketentuan dalam Pasal 17 huruf (c) UU KIP dijelaskan, informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik, dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan keamanan negara.

Lalu, ada juga dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.

 

Sumber : www.seputar-indonesia.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.