Pembocor Informasi Pemerintah Tidak Boleh Dihukum

Home / Activity / Media @en / Pembocor Informasi Pemerintah Tidak Boleh Dihukum
By
In Media

JAKARTA–Setelah reformasi ada jaminan tidak akan ada lagi pembredelan pers, namun sekarang ini banyak gugatan yang diarahkan pada narasumber pemberitaan. Ini ancaman baru bagi kebebasan pers di Indonesia.

Demikian diungkapkan Nawawi Bahrudin, Direktur LBH Pers pada diskusi “Peluncuran Tshwane Principles on National Security and Right to Information: Konteks dan Tantangan Legislasi Keamanan Bagi Akses Informasi di Indonesia dan ASEAN”, pada Rabu (3/7).

Kebebasan pers, bagi Nawawi, seharusnya menjamin perlindungan narasumber. Prinsip Tshwane penting menjadi acuan para pejuang kebebasan pers sebab di dalamnya terkandung norma-norma yang jelas mengenai akses informasi, termasuk perlindungan narasumber dan peniup peluit (whistle blower). “Dengan adanya prinsip ini maka menjadi sangat penting untuk lembaga-lembaga seperti LBH pers dan MediaLink yang mempunyai concern terhadap isu kebebasan media pers,” ujar Nawawi.

Hal penting lain yang terkait dalam prinsip-prinsip ini adalah jaminan hak tolak. Wartawan yang bekerja sesuai etika memiliki alasan yang tidak boleh ia langgar. “Ia tidak boleh menyebarkan berita bohong, menerima suap, dan mempunyai hak tolak untuk membuka narasumber,” tambahnya.

Direktur Institute for Defence, Security and Peace Studies (IDSPS), Mufti Makarim yang juga hadir dalam peluncuran tersebut memaparkan bahwa jurnalis tidak boleh dihukum ketika ia membuka informasi pemerintah. Akses informasi itu adalah hak fundamental dan tidak bisa dibatasi, meskipun memang tidak semua hal dapat dibuka, misalnya dalam soal teknik operasi keamanan nasional.

Nawawi, dalam penjelasannya lebih lanjut, mencermati bahwa posisi jurnalis sangat rentan di tengah upaya pengambilan, pengolahan, dan publikasi informasi. Apalagi menyangkut informasi militer yang menjadi rahasia negara, jurnalis seharusnya dapat mengungkapkan kasus-kasus tertentu melalui jurnalisme investigasi tanpa dihalangi dan tanpa rasa takut. Di daerah-daerah konflik, seperti area pertambangan Freeport di Papua,  akses jurnalis harus dijamin dan dilindungi. “Jadi keamanan jurnalis itu pun harus diperhatikan, dan prinsip-prinsip Tshwane dapat menjadi pelindung bagi gerakan jurnalis untuk membuka akses informasi kepada khalayak luas,” pungkas Nawawi. *

© MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.