Frekuensi Tidak Boleh Dimonopoli

Home / Peristiwa / Pusat / Frekuensi Tidak Boleh Dimonopoli
By
In Pusat

Jakarta - Sidang lanjutan uji materil UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (5/4), kian menguatkan kesaksian-kesaksian sebelumnya, bahwa pemusatan kepemilikan dan penguasaan frekuensi pada satu orang atau satu badan hukum melanggar UU.

Para ahli menjelaskan, Pasal 18 Ayat 1 harus ditafsirkan bahwa lembaga penyiaran tidak boleh dimiliki secara monopoli oleh satu orang atau satu badan hukum.

Demkian pun Pasal 34 Ayat 4, bahwa pemindahtangan frekuensi ke pihak lain melanggar hukum. Dengan demikian, kasus akuisisi Indosiar oleh PT EMTK misalnya, jelas cacat hukum karena pemindatanganan dan pemusatan kepemilikan frekuensi terjadi pada kasus tersebut.

Para ahli berpandangan, berbagai pelanggaran selama ini terjadi karena pemerintah membiarkan pengusaha bersembunyi di balik UU Pasar Modal, untuk mengangkangi UU Penyiaran. Padahal UU Pasar modal harus tunduk pada UU Penyiaran. Demikian benang merah pandangan lima saksi ahli yang dihadirkan Mahkamah Konstitusi dalam upaya memberikan tafsiran yang benar atas dua pasal UU Penyiaran, yang digugat oleh Koalisi Independen Demokratisasi Penyiaran (KIDP).

Saksi-saksi yang dihadirkan adalah Prof Dr Alwi Dahlan, Prof Ichsanul Amal, Prof Dr Tjipta Lesmana, analis ekonomi dan pasar modal Yanuar Rizky, dan Ketua Pansus UU Penyiaran Paulus Widiyanto.

Paulus Widiyanto berpendapat, lembaga penyiaran tidak boleh dimiliki secara monopoli atau perorangan. “Sesuai pembahasan dalam rapat kerja Pansus Pasal 18 Ayat 1 harus dibaca tidak boleh terjadi pemusatan kepemilikan oleh satu orang atau satu badan hukum tertentu baik di satu wilayah siaran maupun beberapa wilayah siaran dan sebagai penyeimbang,” tegas Paulus.

Keberadaan pasal tersebut menurutnya untuk menjaga keseimbangan penyebaran informasi dengan tetap memberikan kesempatan bagi berkembangnya industri penyiaran lain di Indonesia.

“Pemusatan kepemilikan dan penguasaan berbagai Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dilakukan melalui mekanisme pengambilalihan saham-saham perusahaan penyiaran yang lain, antara mereka yang sudah mempunyai lembaga penyiaran,” ucap dia.

Terhadap praktik monopoli lembaga penyiaran, Prof Alwi Dahlan , Prof Ichsanul Amal, dan Prof Tjipta Lesmana meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan tafsiran yang arif, sehingga frekuensi tidak dikuasai konglomerat tertentu saja dan dengan mudah dipindahtangankan ke pihak lain.

Menurut mereka, praktik monopoli menjadi ancaman bagi industri televisi dan demokrasi. Untuk itu, pemerintah harus mengatur itu, sehingga terjadi pemerataan.

“Monopoli dan oligopoli penyiaran mengancam demokratisasi opini. Akibatnya, diversity of content hilang, yang terjadi malah monopoli opini. “Ini sangat berbahaya untuk demokratisasi penyiaran,” tegas Prof Tjipta.

 

Sumber, suarakarya-online.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.