Hentikan Pelaksanaan Tender TV Digital

Home / Kegiatan / Media / Hentikan Pelaksanaan Tender TV Digital
By
In Media

Jakarta – Rencana pemerintah untuk mengalihkan penyiaran dari sistem analog ke digital tampaknya tidak akan berjalan mulus. Sementara tender yang sedianya akan digelar pemerintah pada 6 April mendatang nampaknya juga mengalami nasib yang sama. Beberapa pihak meminta pemerintah untuk menghentikan rencana pelaksanaan tender tersebut.

Tidak kurang tim pakar revisi UU Penyiaran, Paulus Widiyanti melihat bahwa tender tersebut terkesan dipaksakan. “Kami minta pihak yang berwenang agar pelaksanaan tender TV digital dibatalkan atau ditunda pelaksanaannya,” kata Paulus dalam diskusi yang degelar MediaLink di Cikini, Jakarta, Minggu kemarin (26/2).

Ia menambahkan bahwa Permen Kominfo No. 22/2011 tentang Migrasi Siaran Digital sampain saat ini masih mengundang perdebatan publik. Permen tersebut dinilainya overlap dengan UU No 32/2002 tentang Penyiaran, karena banyak aturan yang berkaitan dengan hal tersebut belum dimasukkan dalam UU. Ia menambahkan, “Seharusnya, UU Penyiaran yang baru (revisi UU 32/2002) yang harus diterbitkan dahulu, tetapi Permen sudah keluar.”

Senada dengan Paulus, Helmy Fauzy, Anggota Komisi I DPR dari PDIP, mengatakan akan mengajukan nota keberatan dan pencabutan Permen tersebut dalam waktu dekat ini. “Intinya sangat keberatan, karena implikasinya sangat luas. Bukan digitalisasi saja yang kami lihat, tetapi juga soal pengaturan frekuensi. Kami sangat keberatan terhadap Permen No. 22/2011 ini,” katanya.

Tender ditujukan bagi lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran televisi ini dibuka di lima zona. Kelimanya, yakni zona layanan 4 (DKI Jakarta dan Banten), zona layanan 5 (Jawa Barat), zona layanan 6 (Jawa Tengah dan Yogyakarta), zona layanan 7 (Jawa Timur), dan zona layanan 15 (Kepulauan Riau).

Monopoli Frekuensi

Lebih lanjut, Helmy Faisal mengatakan bahwa Permen Kominfo No. 22/2011 memberikan peluang yang sangat lebar adanya monopoli frekuensi, khususnya bagi pemain lama. Sehingga jika ini terjadi akan menyebabkan kondisi yang tidak sehat bagi iklim penyiaran di Indonesia.

“Bila Permen ini terus berlaku, di belakang hari nanti bisa terjadi monopoli dan perilaku usaha tidak sehat,” katanya.

Menurut Helmy, dalam tender itu mengatur tentang batas waktu kepemilikan frekuensi bagi Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multipleksing (LP3M). Sementara, kata dia, yang memiliki multipleksing di Indonesia disinyalir hanya beberapa perusahaan penyiaran swasta yang besar. Kondisi yang seperti ini menurutnya jelas bertentangan dengan semangan UU Penyiaran No. 32/2002.

“Penguasaan frekuensi dari hulu ke hilir, menguasai infrastruktur dan lembaga program penyiaran, sangat bertentangan dengan iklim usaha yang sehat. Tidak boleh suatu usaha menguasai dari hulu dan hilir kecuali RRI dan TVRI,” imbuhnya.

Hal senada disampaikan Anggota Tim Pakar Revisi UU Penyiaran 2012 Paulus Widiyanto. Menurutnya, Permen No.22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Teresterial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free to Air) berpotensi memunculkan monopoli dalam industri penyiaran. Pasal 5 ayat (4) Permen tersebut menyatakan bahwa LP3M boleh menguasai multiipleks lebih dari satu zona siaran.

Sementara Koordinator Program MediaLink Mujtaba Hamdi mengatakan, diberikannya tender kepada LP3M kepada televisi nasional tetap akan menciptakan oligopoli kepemilikan yang tetap tidak mengubah struktur industri penyiaran. “Stasiun televisi lokal maupun pemain baru dalam industri penyiaran kesempatannya akan tertutup untuk memegang LP3M yang bergantung pada pengelola kanal tersebut,” katanya.

 

 

Diolah dari, jurnas.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.