Implementasi UU KIP Masih Abaikan Masyarakat Kelas Bawah

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Implementasi UU KIP Masih Abaikan Masyarakat Kelas Bawah

JAKARTA—Perkumpulan Media Lintas Komunitas (MediaLink) berpendapat bahwa implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) belum bisa menghilangkan sifat pelayanan informasi yang selama ini masih bersifat elitis. Tatacara permintaan informasi yang rumit membuat layanan keterbukaan informasi hanya diakses kelompok menengah ke atas. Sementara masyarakat kebanyakan lebih senang mengakses informasi melalui media massa, yang tidak semuanya merupakan informasi publik dan sesuai dengan kebutuhannya.

“Selama penerapan UU KIP yang berjalan satu tahun dua bulan ini, kami melihat permintaan informasi dilakukan oleh kelompok masyarakat tertentu. Kebanyakan peneliti dan LSM,” ujar Direktur MediaLink Ahmad Faisol di sela-sela diskusi Jagongan Ramadhan “Akses Informasi dan Ketimpangan Sosial” (Kamis 4/8). Diskusi yang diselenggarakan MediaLink ini bertujuan merefleksikan implementasi UU KIP dan manfaatnya bagi masyarakat. Sebagaimana diketahui UU KIP (UU No 14/2008) diterapkan sejak Mei 2010 lalu. UU ini merinci tatacara publik memperoleh informasi pada badan-badan publik, terutama lembaga penyelenggara pemerintahan.

Menurut Faisol, masyarakat bawah bukannya enggan memanfaatkan UU KIP ini untuk memperoleh informasi. Tapi ada dua problem yang muncul, yaitu keengganan masyarakat untuk berhadapan dengan rumitnya prosedur yang ada di lembaga-lembaga publik dan kedua, informasi yang disajikan terkadang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Mereka butuh informasi yang relevan untuk meningkatkan keadaan sosial-ekonomi mereka. Mereka tidak butuh informasi lain yang kurang berkenaan dengan kehidupan langsung mereka,” Faisol menekankan. Konsekuensinya, lanjutnya, jika pemerintah memang berkomitmen pada keterbukaan informasi publik, kebutuhan informasi masyarakat bawah ini lah yang harus diprioritaskan.

Bagi MediaLink, pemerintah seharusnya memprioritaskan layanan keterbukaan informasi secara proaktif yang mudah diakses dan dimanfaatkan masyarakat kelas menengah ke bawah. Jenis informasi yang dibuka pun bukan sekadar profil lembaga, struktur, nama pejabat dan sejenisnya. “Informasi mengenai layanan kesehatan, program perlindungan sosial-ekonomi, beasiswa untuk masyarakat miskin, misalnya, harus dibuka secara proaktif. Proaktif, artinya tidak perlu menunggu diminta,” tambah Faisol.

Selain itu, medium penyebaran informasi haruslah mudah dijangkau masyarakat bawah. Penyebaran informasi lewat situs resmi saja tidak cukup. “Infrastruktur dan jaringan komunikasi kita masih timpang. Kapasitas mengakses teknologi juga tidak merata,” kata Faisol.  Menurutnya, ketimpangan infrastruktur tersebut belum tuntas diselesaikan, maka jangan sampai UU KIP ini malah mempertajam ketimpangan tersebut. “Tantangan implementasi keterbukaan informasi publik adalah bagaimana mengurangi ketimpangan sosial, bukan malah melanggengkannya,” tandasnya. *

Sumber: Siaran Pers MediaLink, 4 Agustus 2011.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.