Industri Film di Indonesia Berkembang Tanpa Campur Tangan Pemerintah

Home / Analisa / Diskusi & Wawancara / Industri Film di Indonesia Berkembang Tanpa Campur Tangan Pemerintah

Kamis (29/10) MediaLink bekerja sama dengan CIPG dan Komunikasi FISIP UI menggelar diskusi terbuka dengan tema “Mutu Konten dan ‘kreativitas’ di Sektor TV dan Film: Berbanding lurus atau terbalik? Bertempat di Aula FISIP UI, diskusi ini dihadiri oleh ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi dan praktisi. Hadir sebagai panelis: Ricky Pesik (Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif),  Ade Armando (Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI), Chand Parwez Servia (Produser/Direktur Utama Starvision Plus). Dengan penanggap, Fernandez Hutagalung dari Staf Khusus Bidang Media dan Kemitraan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Elnino M. Husein Mohi dari Komisi 1 DPR RI

Film sebagai bagian dari industri yang menggunakan ide dan kreativitas sebagai sumber daya utama. Namun, ada keprihatinan mutu konten yang tersedia di film saat ini, dan dianggap perlu peningkatan.

Chand Parwez Servia produser Starvision Plus, menuturkan bahwa film sebagai karya audio visual yang dibuat olehnya harus memiliki pesan. Film, jelas Chand tidak sekedar hiburan saja melainkan untuk diingat, tidak untuk dilupakan.

“Sebuah karya berangkat dari ide. Premisnya apa? Apa yang ingin dicapai ketika menjadi sebuah film? Seorang produser akan bicara dengan penulis dan sutradara dalam mengeksekusi agar tidak lari dari premisnya,” papar pria kelahiran Tasikmalaya ini dalam diskusi siang kemarin.

Film adalah industri yang masih demokratis, secara bisnis film langsung berhadapan dengan konsumen. Selama 15 tahun malang melintang di dunia film Chand mengatakan bahwa, yang menjadi penting adalah bagaimana memahani konten agar tepat sasaran dan bagaimana masyarakat penonton kita mengapresiasi sebuah karya.

“Ada tiga layers dalam membuat film. Pertama, film dengan selera rendah yang gampang dibuat, misal film horor yang menampilkan pemain seksi. Kedua, film yang sulit dibuat misal drama/komedi dan ketiga film yang sulit dibuat misalnya film yang punya nilai kemanusiaan/film inspiratif,” uangkapnya.

Dosen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Ade Armando menanggapi pernyataan Chand tentang perfilman Indonesia dengan pemaparan hasil risetnya yang diberi judul: film Indonesia bangkit, jatuh, kemudian bangkit lagi, lalu (apakah) bangkit lagi?

Dari data yang diperoleh, perfilman nasional pasca Soeharto sebenarnya menggembirakan: bila pada 2002 hanya ada 9 film nasional diproduksi, pada 2013 angka itu sudah mencapai diatas 100.

“Para pembuat film ini, jangan dulu dibebankan dengan kultural edukatif, buatlah dulu film yang bagus,” kata Ade Armando.

Dikutip dari filmindonesia.or.id yang menyebutkan bahwa pada tahun 2000 pangsa pasar nasional hanya 7,46% maka pada 2008 mencapai 50%. Namun, Ade menyayangkan perkembangan film ini tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah penonton. “Perkembangan ini tidak berlangsung linear,” ungkapnya menyayangkan.

Puncak jumlah penonton di Indonesia terjadi pada 2008 yang mencapai 32Jt penonton dan 2009 dengan 30Jt penonton, saat film nasional mencapai 88 dan 85 film. “Penurunan penonton terjadi pada 2014 dimana film nasional mencapai 122 sementara penonton hanya 20.4Jt saja,” jelas Ade.

Kini terlihat bahwa yang menjadi persoalan dalam dunia kreatif tidak hanya terletak pada mutu konten saja, melainkan konsumennya juga. Lantas, apakah pemerintah perlu terlibat dalam memperbaiki sektor kreatif ini, terlebih setelah dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Barekraf) pada Agustus silam. Mengingat industri kreatif misal fil ini, sangat berpotensi memberikan keuntungan besar bagi Indonesia.

Ternyata, dari 16 sektor industri kreatif yang ditangani oleh Barekraf, film tidak termasuk yang ditangani oleh Barekraf. “Ada UU 33 tentang Film yang menyatakan bahwa film nasional diatur oleh menteri kebudayaan,” jelas Ricky Pesik sebagai wakil Barekraf.

“Ketika mulai dibentuk, Barekraf pernah mengupayakan untuk melakukan terobosan-terobosan terkait film, misal ijin perfilman. Namun, hal itu perlu proses yang panjang dan harus ada persetujuan presiden,” tambah Ricky menegaskan.

Dalam kesempatan siang tadi, Ricky Pesik mengatakan bahwa untuk industri perfilman Indonesia perlu belajar dari sejarah perfilman Korea. Di Korea, pemerintah membiayai pembuatan film nasional. Pemerintah membiayai para kreator film untuk membuat film bagus, bukan untuk membuat propaganda. Pemerintah Korea meniadakan sensor dan menerapkan rating usia.

“Prancis juga bisa kita jadikan pelajaran. Disana ada badan khusus yang menangani perfilman, yang diberi dana sekitar €10Milyar untuk membiayai film nasional dan pajak hasil dari perfilman ini dikembalikan kepada kreator untuk kebutuhan/kemajuan film. Kini Prancis adalah negara pengeksport film terbesar kedua setelah Amerika ,” kisahnya.

Menurut Ricky Pesik, yang akan dilakukan oleh Barekraf dalam industri film adalah mengarahkan pengembangan kreatifitas ditingkat film yang lebih stategis karena film adalah pasar yang bicara dan pemerintah mendukungnya agar pasar tidak menguasai.

Namun, menurut Ade Armando, tanpa dukungan pemerintah perfilman di Indonesia sudah bekembang. Hal itu berkat orang kreatif dibidangnya dan potensinya sangat besar.

Dalam kesempatan yang sama, hadir juga Elnino M. Husein Mohi mewakili komisi 1 DPR RI yang membantah bahwa pihaknya menekan Lembaga Sensor Film (LSF) untuk mensensor sebuah tayangan sejak dari naskahnya.

“Komisi 1 merasa prihatin pada tayangan TV sekarang, yang lebih banyak memuat nilai asing pada tayangannya. Kami meminta agar ijin sensor dari LSF harus dimiliki minimal 2 minggu sebelum ditayangkan. Ini yang kami maksud perijinan sejak awal, bukan dari naskahnya,” papar mahasiswa pasca komunikasi UI ini menjelaskan.

Menurut Elnino, pemeriksaan sensor tayangan TV/film selama ini dilakukan oleh staff, bukan pengurus LSF. Hal itu disebabkan karena gaji yang diterima pengurus LSF tidak sepadan dengan tanggung jawabnya.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.