Informasi Merupakan Kebutuhan Pokok yang Harus Dipenuhi

Home / Peristiwa / Daerah / Informasi Merupakan Kebutuhan Pokok yang Harus Dipenuhi
By
In Daerah

BALI, KI-Online. Globalisasi dan perkembangan teknologi komunikasi membuat informasi tidak hanya sebagai hak asasi, tapi juga merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang harus dipenuhi. Demikian dinyatakan Guru Besar Universitas Udayana, Profesor Wayan Windia, dalam Diskusi Publik “Hak Masyarakat atas Keterbukaan Informasi Publik” yang berlangsung di Bali, Rabu (12/7).

 

Dengan demikian, lanjutnya, kebutuhan ini harus dipenuhi oleh Badan Publik sehingga terjadi keharmonisan dalam kehidupan dan tidak perlu sampai bersengketa di Komisi Informasi. “Pejabat dalam badan publik harus memahami budaya masyarakat dan semakin profesionaltermasuk dalam menyampaikan dan memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Penuhi saja kebutuhan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun menjelaskan mengenai perkembangan implementasi UU KIP baik di dalam maupun di luar negeri serta stakeholder UU KIP yakni Badan Publik, pemohon informasi dan Komisi Informasi.

Menurutnya, dalam mengimplementasikan UU KIP, Badan Publik harus menyiapkan 3 (tiga) hal yakni membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik, dan mengklasifikasikan informasi.

Dengan menerapkan ketiga hal tersebut, Aman yakin akan meminimalisir sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi Pusat maupun Komisi Informasi Provinsi. Sebab, hingga akhir Juni 2012 sudah masuk 713 perkara. Dari jumlah tersebut sekitar 70%  sengketa informasi menyangkut informasi terbuka menurut UU KIP. Sisanya, atau sekitar 30% sengketa informasi dengan objek sengketa informasi yang spesifik.

Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali, Gede Santanu menambahkan, bahwa di Bali saat ini masih membutuhkan  banyak sosialisasi mengenai UU KIP terutama bagi Badan Publik agar siap menghadapi permohonan informasi dari masyarakat. Sosialisasi ini akan menjadi program utama Komisi Informasi Provinsi Bali yang baru dilantik pada tanggal 4 Juni 2012.

Susunan komisioner KI Provinsi Bali adalah Gede Santanu (Ketua), I Gede Agus Astapa (Wakil Ketua), I Nyoman Gde Legawa Partha (Anggota), I G.A.G.A Widiana Kepakistan (Anggota) dan I Gusti Ngurah Wirajasa (Anggota).

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.