Jalankan Operasi Keamanan, Negara Harus Transparan

Home / Kegiatan / Akses Informasi / Jalankan Operasi Keamanan, Negara Harus Transparan

JAKARTA—Operasi keamanan yang dijalankan negara wajib disertai jaminan hak atas informasi publik. Persepsi bahwa seluruh tindakan negara yang mengatasnamakan keamanan nasional itu rahasia merupakan mitos belaka. “Akuntabilitas dan transparansi bukan hambatan bagi pelaksanaan keamanan nasional,” kata Mufti Makaarim, Direktur Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS), di Jakarta, Rabu (3/7).

Menurut Mufti, asumi-asumsi keliru tentang keamanan, yang seakan-akan adiluhung dan sakral, perlu diluruskan. Negara-negara lain yang menerapkan akuntabilitas dan transparansi justru berhasil meningkatkan situasi keamanan nasional. Absennya transparansi publik malah menghambat keberhasilan operasi. Mufti memberi contoh operasi Detasemen Khusus 88 (Densus 88). “Operasi Densus 88 tidak efektif, sebab gagal mendapatkan dukungan masyarakat,” ujarnya. Gagalnya operasi karena negara merasa paling tahu, tidak terbuka terhadap masyarakat sekitar.

Lebih lanjut, ketertutupan dalam operasi keamanan juga dianggap melegalkan beberapa pelanggaran hak asasi manusia. “Misalnya, pembunuhan terhadap suspect yang dianggap bersalah tanpa memberikan informasi yang jelas kepada publik,” ucap Mufti.

Apakah berarti seluruh informasi tentang operasi keamanan nasional harus dibuka kepada publik luas? Bagi Mufti, ada batasannya. Prinsip-prinsip hak akses informasi yang diakui secara internasional memberikan batasan ketat terhadap kategori “rahasia” dalam hal informasi sektor keamanan. Prinsip Tshwane (The Tshwane Principles), misalnya, menegaskan bahwa strategi dan teknik operasi tetap menjadi rahasia keamanan nasional. “Tetapi jumlah pembelian peralatan militer harus dibuka kepada publik, sebab menggunakan anggaran publik. Ini menyangkut akuntabilitas,” ujar Mufti.

Perahasiaan informasi sektor keamanan nasional yang dilakukan oleh negara, lanjut Mufti, pun harus diumumkan. Negara tidak boleh serta-merta merahasiakan jenis informasi tertentu. “Prinsip Tshwane memberikan penegasan, jika memang ada yang harus dibatasi maka pembatasan itu harus dengan alasan yang jelas,” tandas Mufti. Ini untuk memelihara agar negara tidak kembali jatuh pada rejim otoriter yang mematikan kehidupan demokrasi.

Ada kecenderungan menguatkan rejim keamanan yang tertutup pasca peristiwa penyerangan gedung WTC di New York, yang dikenal dengan “peristiwa 9/11”. Banyak negara, lanjut Mufti, menjadi lebih konservatif dan lebih tertutup pasca peristiwa 9/11. Salah satu dampaknya adalah makin menguatnya regulasi mengenai keamanan nasional. Karena itulah, komunitas masyarakat sipil internasional menyusun Prinsip Tshwane yang berisi garis-garis besar prinsip jaminan akses informasi di sektor keamanan nasional. “Ini untuk menjembatani keamanan nasional dengan akses informasi publik, sehingga kehidupan demokrasi tetap terpelihara,” kata Mufti. *

(C) MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.