Jatam Bikin ”Keok” BLH Sidang Mediasi di Komisi Informasi, Bersedia Beri Dokumen Amdal

Home / Peristiwa / Daerah / Jatam Bikin ”Keok” BLH Sidang Mediasi di Komisi Informasi, Bersedia Beri Dokumen Amdal

Ini pelajaran bagi seluruh instansi pemerintah yang menolak membuka dokumen publik. Meski tak sampai ke ranah pidana, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda akhirnya bersedia memberikan dokumen lingkungan kepada Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Tentu setelah organisasi nonpemerintah itu menyengketakan BLH di Komisi Informasi (KI) Kaltim.

Setelah absen dalam pertemuan pertama, BLH Samarinda hadir di kantor KI Kaltim di Jalan Basuki Rahmat, Kamis (27/12) kemarin. Sidang mediasi dipimpin Ketua KI Kaltim Jaidun. Lewat sidang mediasi, sengketa informasi menghasilkan keputusan damai.  Sempat terjadi perdebatan mengenai data yang diminta Jatam kepada BLH yaitu dokumen reklamasi.

BLH menyatakan, kuasa atas dokumen di Dinas Energi dan Pertambangan Samarinda. Dengan alasan itu, Jatam memaklumi. Sedangkan, permintaan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dari seluruh perusahaan pertambangan di Samarinda disanggupi BLH. Sidang kemarin berjalan tertutup dan singkat. Mediasi berjalan kurang lebih 30 menit. Menurut Jaidun, terjadi beberapa perbedaan pandangan dalam penyusunan redaksi kesepakatan damai.

”Yang jelas keputusan damai ini final dan tidak bisa diganggu gugat. Kesepakatan mediasi, BLH menyanggupi memberikan hard copy amdal kepada Jatam pada 13 Januari 2013,” ucapnya. Kepala Divisi Hukum Jatam, Merah Johansyah Ismail, menyambut baik keputusan tersebut. Ini merupakan angin segar dalam keterbukaan informasi public, terutama dokumen amdal pertambangan.

Jatam menilai, data ini sangat penting diketahui publik karena masih banyak masalah lingkungan di Samarinda. Amdal juga akan dipakai Jatam sebagai database untuk mengawasi lingkungan di Samarinda. ”Ini merupakan kemenangan bagi rakyat.” jelasnya. Kepala BLH Samarinda Endang Liansyah yang akhirnya bersedia menyerahkan dokumen amdal hanya sedikit berkomentar. “Hasil mediasi positif. Kesepakatannya damai,” ucapnya, singkat.

Sengketa ini bermula, saat Jatam meminta dokumen amdal perusahaan tambang di Samarinda. Baik mereka yang mengadakan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B/izin pusat) maupun penerima Izin Usaha Pertambangan (IUP/izin pemkot).  Selain amdal, Jatam juga memohon dokumen reklamasi.
Namun, permintaan Jatam tak direspons BLH Samarinda. Penolakan BLH membuat Jatam melayangkan surat keberatan kepada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan membawanya ke KI Kaltim, 19 November 2012 lalu. Pada 17 Desember, proses mediasi pertama batal karena Kepala BLH berhalangan hadir dengan alasan dinas di luar kota.

Sumber : www.kaltimpost.co.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.