Jatam Minta PN Ekseskusi Amdal Tambang di Samarinda

Home / Peristiwa / Daerah / Jatam Minta PN Ekseskusi Amdal Tambang di Samarinda

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim menyampaikan permintaan eksekusi data Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tambang di Samarinda kepada Ketua pengadilan Negeri (PN) Samarinda, Hery Supriyono di PN Samarinda, Kamis (14/2/2013). Setelah berkonsultasi dengan Ketua PN, Merah Johansyah dari divisi Hukum Jatam Kaltim dipersilahkan untuk memasukkan permintaan secara resmi ke bagian umum PN Samarinda. Dan surat Jatam diterima oleh kabag Umum PN Samarinda Herlina Ningsih dan disampaikan bahwa pada Senin (18/2) PN akan memberikan respon terhadap permintaan tersebut.

Merah mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima data Amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda sesuai kesepakatan dalam mediasi Komisi Informasi (KI) Provinsi Kaltim pada 27 Desember 2012 lalu. Pemintaan ekseskusi ini menurutnya sesuai dengan pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan.

Dalam pasal 11 dikatakan “Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di masing – masing lingkungan peradilan”. Dan pasal 12 ayat 1 “Putusan Komisi informasi yang berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang oleh pemohon informasi”.

“Salah satu jalan dari proses sengketa informasi publik jika mengalami kebuntuan adalah keputusan KI yang sudah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Samarinda, terkait pengingkaran BLH Samarinda untuk memberikan dokumen publik yakni Amdal pertambangan batu bara seluruh kota Samarinda,” kata Merah.

Merah berharap, agar langkah hukum yang disediakan ini bisa memberikan kepastian kepada publik bahwa masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan akses setara dalam mendapatkan dokumen publik, khususnya Amdal tambang batu bara.

“Karena, di situasi krisis lingkungan hidup seperti ini adalah sebuah problem besar jika instansi pemerintah seperti BLH Samarinda justru tidak mau memberikan data Amdal tersebut,” katanya.

Dipaparkan Merah lagi, ada langkah hukum lain yang juga bisa ditempuh Jatam sesuai Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 yang mengatur pidana di pasal 52 yang menyatakan bahwa jika ada badan publik yang tidak menaati keputusan Keterbukan Informasi Publik maka diancam hukuman 1 tahun penjara dan dikenai denda.

“Putusan KI sama kekuatannya dengan putusan pengadilan. Ini setara dengan putusan pengadilan,” kata Merah.

Sumber : www.tribunnews.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.