Jokowi Perlu Rombak Kelembagaan Kominfo

Home / Analisa / Kolom / Jokowi Perlu Rombak Kelembagaan Kominfo

wordcloudgovfresh

Rilis Pers, Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP), 10 September 2014

Presiden terpilih Joko Widodo meletakkan pengaturan sektor komunikasi dan informasi sebagai salah satu program prioritas untuk lima tahun mendatang. Beberapa poin penting untuk sektor kominfo antara lain pengelolaan dan pelayanan informasi kepada publik di bawah UU Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14/2008, menata ulang alokasi frekuensi penyiaran untuk mencegah kartel kepemilikan, dan mendorong industri telekomunikasi dan informasi sehingga mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Indonesia telah lama mengalami kesemerawutan regulasi penyiaran dan telekomunikasi. Regulasi dan regulator yang ada telah gagal mencapai demokratisasi komunikasi dan informasi. Contoh kekacauan ini antara lain jual-beli izin frekuensi, lemahnya infrastruktur telekomunikasi, dan selama lima tahun ini tidak ada UU penyiaran dan telekomunikasi baru untuk merespons perubahan dunia komunikasi yang begitu pesat.

Paulus Widiyanto dari KIDP mengatakan, “Saat ini kita sangat butuh perpu penyiaran baru untuk mencadangkan frekuensi penyiaran supaya tidak habis dijual kepada operator telekomunikasi (operator internet, seluler, dan sebagainya). Frekuensi penyiaran tersebut kosong akibat migrasi teknologi penyiaran dari analog ke digital (multipleksing).” Penjualan ini dimungkinkan oleh Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 729 dan Nomor 730 Tahun 2014–yang notabene cacat hukum–tentang peluang usaha penyelenggaraan penyiaran multipleksing. Ia mnambahkan, “Digitalisasi penyiaran, sebagai suatu kebijakan yang mengatur hajat hidup orang banyak, seharusnya diatur oleh peraturan setingkat undang-undang, bukan peraturan menteri.”

Kita butuh pengaturan kembali kelembagaan sektor komunikasi dan informasi untuk mengatasi kekacauan ini. Model kelembagaan Kemenkominfo saat ini telah terbukti tidak tepat karena Kemenkominfo melakukan fungsi pemberdayaan, regulasi, dan sekaligus eksekutif yang cenderung mengarah pada penyimpangan kekuasaan. Kemenkominfo justru melupakan tugas utamanya untuk menjaga kedaulatan frekuensi publik dan membangun infrastruktur telekomunikasi. Banyak pelaku industri telekomunikasi mengeluh bahwa infrastruktur broadband Indonesia sangat tertinggal dan bahwa Kemenkominfo tampak hanya fokus pada peningkatan pendapatan sehingga menjadikan industri telekomunikasi sebagai sapi perah.

Ada beberapa alasan mengapa pengaturan sektor komunikasi dan informasi menjadi penting untuk didiskusikan. Pertama, Kemenkominfo selama ini mengurusi persoalan telekomunikasi, penyiaran, serta penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik sekaligus. Ada penilaian fungsi tersebut berjalan tidak maksimal, antara lain: implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) hingga tahun 2014 (6 tahun sejak diimplementasikan) yang masih berkutat 51% dari seluruh lembaga pemerintah yang ada di pusat hingga daerah.  Padahal, di sisi lain Indonesia sudah menjadi inisiator dan anggota dari inisiatif global kemitraan untuk tata pemerintahan yang terbuka (Open Government Partnership-OGP).

Ahmad Faisol dari MediaLink menambahkan, “Di sisi lain, capaian penyediaan infrastruktur telekomunikasi masih terfokus ke Pulau Jawa. Data Kemenkominfo menunjukkan bahwa hingga tahun 2010, 62.5%  layanan kabel fiber optic terkonsentrasi di Pulau Jawa, 20,31 % di Sumatera dan 6,13% di Kalimantan.  Wilayah timur Indonesia, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua belum terlayani secara baik.”

Kedua, perlu dipertimbangkan kembali penyatuan penanganan urusan penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik serta telekomunikasi oleh satu kementerian seperti yang dilakukan Kemenkominfo selama ini. Dua urusan tersebut menempati posisi yang cukup penting dalam pemerintahan Jokowi, sehingga apabila disatukan cukup riskan pencapaian secara maksimal.

KIDP menyimpulkan bahwa kebijakan penyiaran dan telekomunikasi saat ini berjalan tanpa arah dan jauh dari keberpihakan terhadap kebutuhan publik akan penyiaran dan telekomunikasi yang berkualitas

KIDP mengidentifikasi dua hal yang mendesak untuk dilakukan:

1. Penataan ulang kelembagaan

KIDP mendukung ide Lembaga Administrasi Nasional (LAN) supaya Kemenkominfo menjadi lembaga non-portofolio (melakukan regulasi dan pemberdayaan saja, bukan lembaga eksekutif).

Urusan penyelenggaraan informasi dan komunikasi saat ini juga dilengkapi dengan keberadaan komisi negara sebagai pelaksana. Ketiga lembaga atau komisi negara tersebut adalah: Badan Regulasi dan Telekomunikasi Indonesia (BRTI) untuk sektor telekomunikasi, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk urusan penyiaran, dan Komisi Informasi (KI) untuk urusan informasi publik.

Supaya mengemban tugas secara maksimal, ketiga regulator tersebut yang melakukan tugas fungsional dan mereka harus independen. Sebagai wujud independensi, BRTI harus berada di luar Kominfo, anggaran KPI harus bersumber dari luar Kemenkominfo, dan mandat akses informasi publik yang selama ini diemban Kemenkominfo juga harus dikelola oleh badan sendiri.

2. Penataan ulang regulasi

Regulasi yang bermasalah antara lain yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 729 dan Nomor 730 tanggal 25 Juli 2014 yang cacat hukum karena mendasarkan antara lain pada Permen Menkominfo No. 22/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (free to air) yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Permen No. 729 dan 730 ini tampak hanya mengejar waktu jelang pergantian kekuasaan dan memaksakan sistem penyiaran digital yang tidak jelas. KIDP meminta Menkominfo Tifatul Sembiring untuk membatalkan kedua peraturan menteri tersebut.

Recommended Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.