Ke Jepang, DPRD Harus Bertanggungjawab

Home / Peristiwa / Daerah / Ke Jepang, DPRD Harus Bertanggungjawab
By
In Daerah

Sebanyak 31 anggota DPRD Kabupaten Badung harus mempertanggungjawabkan kunjungannya ke Jepang dengan menggunakan dana APBD senilai Rp 1,7 miliar. “Jangan seenaknya menggunakan uang rakyat untuk berpelesir ke luar negeri.
Pertimbangkan dulu manfaatnya bagi rakyat, lalu pertanggungjawabkan kunjungan ke luar negeri,” kata staf pengajar Program Studi Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana (Unud) I Made Anom Wiranata SIP MA, Minggu (28/10).

Dia meragukan kepergian 31 anggota legislatif itu bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Badung. “Apalagi kalau undangan dari Jepang itu palsu dan melanggar Permendagri (Peraturan Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang perjalanan dinas ke luar negeri bagi pejabat pemda dan pimpinan serta anggota DPRD),” kata peraih gelar master dari School for International Training, Vermont, Amerika Serikat, itu. Dikemukakannya, kalau anggota legislatif di negara maju, termasuk di AS, yang bepergian ke luar negeri dengan menggunakan uang rakyat, maka akan menjadi isu besar. “Publik di sana juga mencatat bahwa anggota dewan yang suka bepergian ke luar negeri tidak akan dipilih lagi dalam pemilu berikutnya,” kata Anom. Oleh sebab itu, Anom mendesak elemen masyarakat di Kabupaten Badung untuk proaktif meminta pertanggungjawaban kepada 31 anggota dDewan yang dijadwalkan pulang dari Jepang pada Minggu kemarin.

“Sudah seharusnya masyarakat menerapkan konsep demokrasi partisipatif sehingga tidak perlu menunggu anggota dewan memberikan penjelasan,” katanya. Dia juga mendorong masyarakat meminta pejabat eksekutif dan anggota legislatif menjelaskan penggunaan dana APBD karena sudah diatur dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik.

“Selama ini penggunaan APBD dan APBN lebih berorientasi pada kemampuan daya serap masing-masing instansi, tanpa mempertimbangkan asas manfaat bagi masyarakat,” kata Anom. Dia mencontohkan bahwa begitu penyerapan dana APBD tidak maksimal, maka instansi terkait buru-buru memanfaatkannya untuk kunjungan ke luar negeri atau perjalanan dinas lainnya.

Terkait kunjungan 31 anggota legislatif itu, Sekretaris DPRD Badung Made Wira Darmajaya mengemukakan bahwa undangan untuk anggota dewan adalah resmi. “Undangannya juga resmi sehingga menjadi dasar permohonan pengurusan izin ke Kemendagri, Sekneg, Kemenlu, hingga Kedutaan Besar Jepang,” katanya, Rabu (24/10). Sayangnya, Darmajaya tidak bisa menyebutkan nama instansi atau lembaga di Jepang yang mengundang 31 anggota dewan itu. “Saya tidak tahu namanya,” katanya. Sementara itu, Ketua DPRD Badung Nyoman Giri Prasta enggan membeberkan secara detail terkait perjalanan dinas dewan ke Jepang. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan ini sudah sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Dibuktikan dengan adanya izin pemerintah pusat melalui kementerian terkait.

“Besok (hari ini) akan kita jelaskan. Dokumen resmi sudah ada, pelaksanaan, dan surat-suratnya,” kata Giri Prasta. “Semua sudah sesuai. Kalau ada pernyataan seperti itu, akan kami jelaskan nanti,” tandasnya.

Sumber : www.nusabali.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.