Kebijakan Lebih Berkutat pada Pengaturan Mekanisme Kepesertaan

Home / Analisa / Kebijakan Lebih Berkutat pada Pengaturan Mekanisme Kepesertaan

MediaLink- Selama rentang tiga bulan (November 2016-Februari 2017, tim MediaLink dikomandani oleh Anton Novenanto, peneliti dari Malang Jawa Timur, lulusan S3 jurusan Antropologi Universitas Heidelberg, Jerman, melakukan penelitian mengenai regulasi terkait pelaksanaan JKN-PBI di level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pasca penerbitan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional No 40 tahun 2004. Penelitian ini focus pada regulasi di pemerintah pusat, pemerintah provinsi Jakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Sidoarjo.

Secara umum penelitian ini menekankan analisis pada ihwal kepesertaan, mekanisme penanganan keluhan, dan politik penganggaran dengan melihat kewenangan para aktor kunci dalam program tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi advokasi JKN-PBI, khususnya dalam mendorong a) kepesertaan JKN-PBI yang lebih inklusif, b) layanan kesehatan yang lebih bermutu dan responsif, serta c) dukungan anggaran yang lebih memadai.

Adapun beberapa temuan dari penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini menemukan bahwa secara umum struktur kebijakan regulatif lebih banyak berkutat pada pengaturan tentang mekanisme kepesertaan. Akan tetapi, mekanisme inklusi peserta JKN-PBI yang diatur dalam Permensos 5/2016 sifatnya cenderung struktural-birokratis. Kesulitan dalam mengintegrasikan penduduk ke dalam skema JKN-PBI diatasi oleh pemerintah setempat dengan menyusun skema Jamkesda.

Dari struktur regulasi semacam itu dapat disimpulkan bahwa pemerintah belum tuntas dalam melakukan penyempurnaan tata kelola administrasi kependudukan yang terbuka, partisipatif, dan mudah diakses. Ketidaksempurnaan semacam itu dapat dilihat dari lemahnya sistem kependudukan bagi penduduk migran dan ketika masyarakat terpapar bencana yang mengharuskan penduduknya pindah dari tempat asalnya, seperti kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo.

2. Penelitian ini menemukan bahwa cukup banyak regulasi yang sudah mencantumkan politik anggaran yang mengatur pembiayaan bagi jaminan kesehatan nasional dan daerah. Sekalipun angka kemiskinan cenderung menurun secara nasional dan di beberapa daerah, anggaran bagi penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi penduduk miskin justru cenderung meningkat. Secara umum, alokasi anggaran kesehatan sudah jauh melampaui angka kemiskinan yang ada. Bahkan, sudah terdapat regulasi daerah yang memberikan jaminan kesehatan selain bagi penduduk miskin.

Pemprov DKI Jakarta, misalnya, berusaha untuk memberikan jaminan kesehatan pada seluruh penduduknya pada tahun 2017 berakhir. Selain itu, Pemprov Jawa Timur memberikan jaminan kesehatan pada penduduk yang menderita beberapa penyakit khusus dan kategori lain di luar miskin dan tidak mampu. Namun, struktur regulasi Pemprov Jawa Tengah cenderung menunjukkan usaha untuk menghindar dari kewajiban mengalokasikan anggaran daerah bagi jaminan kesehatan dengan adanya indikasi untuk melemparkan tanggung jawab itu pada pemerintah nasional ataupun kabupaten/kota. Di Sidoarjo, sudah ada regulasi yang mengatur tentang kewajiban fasilitas kesehatan swasta untuk memberi layanan pada masyarakat miskin dan tidak mampu sebagai bentuk tanggung jawab sosial, sesuatu yang belum muncul di daerah lain.

3. Temuan penting lain dari penelitian ini adalah fakta bahwa regulasi tentang sistem jaminan kesehatan belum banyak mengakomodasi perihal penanganan keluhan. Masih belum dijumpai regulasi yang secara khusus disusun untuk mengatur mekanisme dan standarisasi penanganan keluhan yang disampaikan oleh peserta, baik PBI dan non-PBI. Sidoarjo adalah daerah yang memiliki regulasi soal penanganan keluhan oleh pengelola fasilitas kesehatan secara lebih rinci, akan tetapi regulasi itu masih berbicara soal layanan kesehatan secara umum dan tidak secara khusus mengatur soal peserta JKN-PBI.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.