Kebuntuan Informasi di Tengah Neraka Pertambangan

Home / Peristiwa / Daerah / Kebuntuan Informasi di Tengah Neraka Pertambangan

JAKARTA–Betapa ironis kondisi kehidupan di lokasi pertambangan. Perusahaan tambang menguras tanpa ampun kekayaan tanah dari pucuk hingga ke dasar dagingnya, sementara kualitas hidup masyarakat di sekitarnya makin memburuk. Banyak kasus lahir dari konflik-konflik antara warga desa yang menjadi korban eksploitasi dengan pihak perusahaan beserta algojo-algojonya.

Konflik muncul lantaran warga berusaha mempertahankan tanah kehidupannya dengan cara menentang keberadaan perusahaan tambang di wilayah mereka. Kenapa menentang? Betapa tidak, warga nyaris tidak dilibatkan pada proses awal penetapan wilayah pertambangan di lingkungannya. Kesimpulan ini ditunjukkan dalam penelitian terbaru Walhi yang mengambil studi kasus di tiga wilayah tambang, yakni Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur/NTT), Kolaka (Sulawesi Tenggara) dan Batang Toru (Sumatera Utara).

Poin-poin penting dalam prosedur awal penetapan wilayah pertambangan, seperti kajian lingkungan hidup strategis (KLHS), penetapan tata ruang, sampai perencanaan pembangunan ternyata jarang sekali melibatkan warga setempat, nyaris hanya bersifat manipulatif karena tidak memberi informasi sama sekali kepada masyarakat. Demikian disampaikan oleh Asep Yunan Firdaus, salah satu peneliti Walhi, dikutip dari mongabay.co.id (31/08/2013).

“Rakyat hanya dijadikan stempel untuk ACC tambang. Manipulatif,” katanya saat launching penelitian di Jakarta, Kamis (29/8/2013).

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif Walhi Nasional mengatakan, penelitian ini tindak-lanjut dari  judicial review UU Minerba oleh Walhi ke Mahkamah Konstitusi. Putusan MK  Juni 2012, menyatakan, dalam menentukan wilayah pertambangan (WP) harus melibatkan partisipasi publik.

Tiadanya keterlibatan bahkan sekadar “sedekah” informasi terhadap masyarakat yang lingkungan tempat tinggalnya akan segera dirampas oleh tangan-tangan mesin perusahaan tambang, bahkan ketika akhirnya masyarakat itu berdiri melakukan penolakan, mereka dibasmi dengan kekerasan. Seperti kasus yang terjadi pada warga Batang Toru yang sebelumnya diamankan polisi, kemudian dibebaskan tapi setelah mengalami kekerasan dengan luka memar di tangan. Aksi mereka menentang perusahaan tambang, G Resources, yang ingin membuang limbah di sungai (lihat foto di atas: dokumen KontraS).

Bahkan di Hakatotubu, Tambea,  pemerintah daerah menyatakan tak penting melibatkan masyarakat dalam menyusun (WP).  “Ada yang menyatakan keterlibatan warga sudah ada di Analisis Dampak Lingkungan (Amdal). Itu sudah terlambat. Harusnya dari awal saat penetapan WP,” tambahnya.

Kasus di Lumajang bisa menjadi contoh serupa bagaimana agen perusahaan tambang beserta pejabat publik tidak mau mengabulkan permintaan informasi Amdal dari kerja penambangan pasir pantai di Wotgalih.

“Teman-teman komunitas Laskar Hijau (bergerak di bidang konservasi alam) di Wotgalih meminta Amdal kepada Kades setempat, tapi tidak kunjung dikasih. Akhirnya kami pun tidak bisa melakukan tindakan apapun,” ujar A’ak, pegiat komunitas di Lumajang pada workshop ‘Penguatan Akses Informasi Publik’ di Hotel Ranu Klakah (31/08/2013).

Fenomena ini bertentangan bila dihadapkan pada hukum legal di Indonesia, UU No.14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik melindungi hak setiap rakyat Indonesia untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Mereka berhak meminta informasi kepada pihak Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan jangka waktu penerimaan jawaban 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari. Jika hingga waktu yang telah ditentukan tidak juga diberikan respon, mereka bisa melakukan sengketa informasi publik ke Komisi Informasi.

Pada hakikatnya tidak ada informasi yang dirahasiakan selama menyangkut hajat hidup orang banyak, terlebih bila itu untuk persoalan pertambangan dimana proses kerjanya menari-menari di atas tangisan alam dan manusia-manusia yang hidup di atasnya. *

Sumber: Diolah dari Mongabay-Indonesia

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.