Kembalikan Kepercayaan Publik

Home / Peristiwa / Pusat / Kembalikan Kepercayaan Publik
By
In Pusat

Hambatan pembenahan di tubuh Polri karena minimnya keteladanan dan pengawasan Kapolri dalam menindak anak buahnya yang nakal.

KEPOLISIAN Republik Indonesia (Polri) dianggap gagal menjawab ekspektasi publik yang merindukan polisi bersih. Kepercayaan publik menyusut lantaran mencuat kasus korupsi yang melibatkan perwira tinggi Polri. Kepala Kepolisian RI (Kapolri) Jenderal Polisi Timur Pradopo pun dituding tidak serius melakukan bersih-bersih. Institusi yang dipimpinnya justru resisten terhadap desakan publik yang mengharap Polri transparan agar bersih dari korupsi.

Komisioner Komisi Informasi, Dono Prasetyo menyoroti tidak transparannya Polri. Sebagai badan publik, dia menilai, Polri tidak patuh melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Mencuatnya kasus dugaan korupsi senilai Rp100 miliar dalam proyek pengadaan Simulator SIM di Korps tahun 2011 senilai Rp196,8 miliar, dinilai Dono, sebagai bukti Polri tidak transparan. “Pengadaan barang dan jasa harusnya terpampang dan diinformasikan secara berkala kepada publik. Namun, itu (proyek Simulator SIM Polri) tidak transparan, tidak terbuka,” ujar Dono kepada Jurnal Nasional, di Jakarta, Rabu (10/10).

Dono menegaskan, dalam proyek pengadaan yang dibiayai uang negara, wajib hukumnya bagi Polri untuk menginformasikan kepada publik secara berkala. “Institusi publik yang tidak transparan, berpotensi korupsi. Polri harus transparan kepada KPK, berikan data dan informasi kepada KPK,” imbuhnya.

Komisi Informasi juga mencatat Polri pernah membangkang atas putusan Komisi Informasi. Sebagai institusi penegak hukum, Polri tidak mematuhi putusan Komisi Informasi yang memerintahkan agar informasi pemilik rekening mencurigakan petinggi Polri yang pernah diperkarakan Indonesia Corruption Watch (ICW), dibuka untuk kepentingan publik. “Sebagai badan publik, Polri harusnya tunduk kepada hukum, mematuhi putusan Komisi Informasi. Sampai hari ini, Polri tidak memberikan informasi (rekening gendut petinggi Polri) kepada ICW,” sesal Dono. Kasus tersebut sebenarnya telah mencuat sejak 2003. Namun, kasus itu makin meredup di era kepemimpinan Timur Pradopo. Dia seakan menunjukkan gelagat lepas tangan. Padahal, saat baru dilantik menjadi Tribrata 1, Timur Pradopo berjanji akan menuntaskan perkara tersebut secara transparan.

Sekretaris Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Logan Siagian mengingatkan Polri pentingnya kepercayaan publik. Apalagi, Polri tengah gencar melakukan program kemitraan kepolisian masyarakat (Polmas). Dia mengibaratkan Polri dan masyarakat seperti ikan dan air. “Ibarat ikan dan air saling membutuhkan,” kata Logan kepada Jurnal Nasional kemarin. Selain itu, Logan menekankan Polri untuk tetap mengedepankan akuntabilitas, profesionalitas, transparansi, dan kemandiriannya sebagai tolak ukur kinerja Polri yang dinilai Kompolnas.

Salah satu upaya membangkitkan kepercayaan publik, Logan menyarankan Polri untuk mentaati perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait konflik dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Presiden menegaskan dukungannya terhadap KPK dalam memberantas korupsi. Presiden tidak sepakat dengan cara Polri yang berupaya menangkap Kompol Novel Baswedan, penyidik KPK yang tengah menangani kasus korupsi Simulator SIM di Korlantas Mabes Polri.

Pengamat kepolisian Novel Ali menyesalkan jika muncul pernyataan petinggi Polri yang tetap melanjutkan proses penyidikan dugaan kasus penganiayaan yang dilakukan Novel Baswedan. “Jangan ada kesan melakukan pembangkangan terhadap perintah Presiden. Masyarakat sudah tidak bisa menerima kriminalisasi,” katanya. Mantan anggota Kompolnas itu menilai, jika penyidikan dugaan kasus yang melilit Novel Baswedan dilanjutkan, harus dibentuk tim independen guna menghindari intervensi. “Agar lebih objektif.”

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyarankan Presiden SBY memberikan batas waktu kepada Kapolri Timur Pradopo untuk melakukan pembenahan. “Kalau dalam waktu tiga bulan misalnya tidak ada perbaikan, ya diganti saja Kapolri,” tegas Neta kepada Jurnal Nasional, Rabu (10/10). Menurut dia, hambatan Polri untuk melakukan perbaikan karena rendahnya keteladanan serta ketidakmampuan Kapolri dalam mengawasi dan menindak anak buahnya yang nakal. Neta menambahkan, upaya membersihkan Polri dari korupsi dan penyalahgunaan kewenangan sangat sulit dilakukan. “Sudah menjadi semacam kangker. Polri membutuhkan pemimpin yang berani melakukan terobosan, membersihkan semua itu. Kapolri gagal,” kritik Neta.

Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Gede Pasek Suardika lebih menekankan Polri meningkatkan komunikasi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Politisi Partai Demokrat itu menilai, yang sering menjadi masalah antara lembaga penegak hukum adalah ketika terjadi masalah pidana yang saling bertabrakan penanganannya. Persoalan ini bisa diselesaikan dengan mudah, tanpa perlu saling berkonflik. “Tinggal duduk bersama dan selesaikan dengan bagus,” katanya. Pasek kurang sepakat jika kinerja Polri dinilai buruk. Alasannya, tugas Polri tidak hanya mengurusi pemberantasan korupsi. “Penanganan terorisme sudah bagus, Polri memiliki kemampuan lebih,” ujarnya.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Polisi Boy Rafli Amar tidak mempersoalkan jika masyarakat menilai kinerja Polri saat ini buruk.
Menurut dia, Polri tidak akan melakukan upaya pencitraan agar institusi tersebut dinilai baik. “Polri bertekad bekerja dengan baik, profesional. Pencitraan yang kami lakukan hanya bekerja baik dan profesional sesuai dengan hukum. Terserah penilaian masyarakat. Yang pasti selama ini sudah on the track,” kata Boy. Dia menganggap, citra polisi dianggap buruk karena ada pihak-pihak yang menyudutkan Polri.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Agus Rianto mengatakan, Polri telah berupaya melakukan perbaikan. Semangat reformasi birokrasi di internal Polri dimulai dengan penyusunan Buku Biru Polri pasca reformasi. Perubahan menuju Polri yang profesional dalam Buku Biru tersebut mencakup perubahan struktural, instrumental, dan perubahan kultural yang mencakup perubahan mindset (pola pikir). Agus menambahkan, perubahan kultural itu memerlukan waktu.

Namun, Agus mengingatkan agar masyarakat juga berperan meningkatkan kinerja Polri. Kontrol masyarakat dalam pelaksanaan tugas Polri diperlukan agar penyalahgunaan wewenang yang dilakukan personel Polri dapat diminimalisasi. Dia pun mengharap masyarakat tidak mengajak anggota Polri melakukan pelanggaran. Misalnya, kalau ada masyarakat yang ditilang, lebih ingin damai. Jangan mengajak Polisi melakukan pelanggaran. Silakan Polri diawasi, tegur kami karena Polri milik rakyat, bertanggung jawab pada rakyat,” tegas Agus.

 

Sumber : www.jurnas.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.