Kemendagri Didesak Perkuat Kelembagaan KI Provinsi

Home / Peristiwa / Daerah / Kemendagri Didesak Perkuat Kelembagaan KI Provinsi
By
In Daerah

BANDUNG – Komisi Informasi Se-Indonesia mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat payung hukum berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang mengatur  mengenai keberadaan sekretariat Komisi Informasi (KI) Provinsi.

Hal itu menjadi salah satu rekomendasi dari Rapar Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Informasi se-Indonesia yang berlangsung pada 3-5 Juli 2012, di Bandung, Jawa Barat. Rakornas Komisi Informasi diikuti Komisi Informasi Pusat  dan 17 Komisi Informasi Provinsi yang telah terbentuk.  Namun hingga kini dari 17 KI Provinsi, baru sekitar 8 provinsi yang memiliki sekretariat definitif, sebagai support system yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi.

“Dari 8 sekretariat, masih ada yang statusnya staff perbantuan bukannya sekretariat definitif. Sehingga, payung hukum berupa Permendagri diperlukan untuk keberadaan sekretariat KI Provinsi yang definitif. Dengan begitu, setelah dilantik maka Komisioner KI Provinsi dapat langsung menjalankan tugas utamanya yakni menyelesaikan sengketa informasi melalui mediasi maupun ajudikasi,” kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Joko Tetuko.

Misalnya di Jawa Barat, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang telah dilantik sejak April 2011, masih belum dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif. Hal ini disebabkan, meskipun telah memiliki sekretariat definitif, jumlah personil dan kapasitas mereka masih belum memadai.

“Sampai saat ini kami sudah menerima 241 permohonan penyelesaian sengketa informasi. Tapi, dengan jumlah sekretariat yang hanya tiga orang, penyelesaian sengketa menjadi tidak efektif dan seringkali melewati batas waktu seratus hari. Belum lagi kapasitas mereka yang kurang memadai dengan adanya kebutuhan panitera,” papar Dan.

Mengenai kesekretariatan, diatur dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) disebutkan bahwa, sekretariat Komisi Informasi Pusat dipimpin oleh sekretaris yang ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informatika berdasarkan usulan Komisi Informasi. Kemudian, Sekretariat KI provinsi dilaksanakan oleh pejabat yang tugas dan wewenangnya di bidang komunikasi dan informasi di tingkat provinsi yang bersangkutan.

“Kemendagri kurang serius dalam mendorong implementasi UU KIP,” kecam Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Yhannu Setyawan. Dia menegaskan, Komisi Informasi bertugas menegakkan peraturan perundangan terkait keterbukaan informasi publik sehingga membutuhkan peran dan dukungan Sekretariat definitif.

“Bukan ranah komisioner memikirkan anggaran,” tambah Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Juniardi.

Hal yang sama diungkapkan Ketua Komisi Informasi Pusat, Abdul Rahman Ma’mun. Menurutnya, dalam mempercepat implementasi UU KIP dibutuhkan peran serta para stakeholder yakni Komisi Informasi, Badan Publik termasuk Pemerintah, dan masyarakat.

“Kementerian terkait mestinya memberikan dukungan terhadap regulasi yang menguatkan kelembagaan Komisi Informasi, Badan Publik segera menjalankan ketentuan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik, dan mengklasifikasikan informasi. Kemudian masyarakat membentuk simpul-simpul masyarakat yang sadar akan informasi,” papar Aman.

Mengenai kesekretariatan ini, 17 KI Provinsi membentuk tim kecil yang akan menginventarisir berbagai permasalahan kesekretariatan yang menjadi hambatan bagi pelaksanaan tugas KI Provinsi termasuk diantaranya akan mengajukan judicial review Pasal 29 UU KIP tersebut.

Selain permasalahan kesekretariatan, Rakornas ke-3 Komisi Informasi ini juga menghasilkan sejumlah rekomendasi lainnya, antara lain masukan-masukan terhadap perbaikan Peraturan Komisi Informasi (Perki) Nomor 2 tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PPSIP), program right to know day (hari Hak untuk Tahu) 28 September, materi sosialisasi dan advokasi.

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

 

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.