Kemenkes Lakukan Pelecehan Hak Publik Peroleh Informasi

Home / Peristiwa / Pusat / Kemenkes Lakukan Pelecehan Hak Publik Peroleh Informasi
By
In Pusat

JAKARTA-Media Link menilai, penolakan pihak Kemenkes, BPOM dan IPB untuk mengumumkan secara luas merek susu formula yang tercemar bakteri itu, adalah bentuk pelecehan hak atas informasi publik.

Pelecehan itu diperparah dengan tindakan ketiga pihak tersebut yang menolak membayar biaya perkara yang sudah diputus pengadilan, sebesar Rp. 2.064.000. Semua ini kian jelas menunjukkan didzaliminya hak publik atas informasi.

Media Link juga berpandangan, dalih yang kerap dikatakan pihak Kemenkes, BPOM dan IPB, bahwa pengungkapan informasi merek susu formula berbakteri itu tidak perlu, karena masa penelitian sudah berlalu, sungguh tidak beralasan.

“Ini alasan yang terkesan dibuat-buat. Sampel penelitian tersebut memang diambil pada rentang waktu April-Juni 2006, dan hasil penelitian dipublikasikan di website IPB pada 2007. Namun, bukankah seharusnya justru tidak ada keberatan melepas informasi yang ‘kadaluarsa’? Tapi mengapa justru keberatan? Mengapa justru ditutup-tutupi?” imbuh Faisol.

Pengumuman merek-merek susu bebas bakteri pada pekan lalu itu juga menjadi dalih Kemenkes, BPOM dan IPB untuk tidak melaksanakan putusan MA. Menurut Media Link, hal ini jelas tetap tidak mengurangi pertanyaan publik, apakah 47 nama dan merek susu formula itu sama dengan 22 sampel yang diambil IPB.

“Ini justru semakin menimbulkan pertanyaan, mengapa masih keberatan mengumumkan merek susu formula yang 22,73 persen dari 22 sampel itu, jika yakin bahwa uji ulang sudah dilakukan dengan hasil negatif? Apa masalahnya?” pungkas Faisol.

Secara terpisah, Alamsyah Saragih, Ketua Komisi Informasi Pusat (KI) menyatakan, temuan hasil penelitian tersebut tidak ada kaitannya dengan gugatan David L Tobing yang meminta pemerintah membuka informasi 22 merek susu frormula yang berbakteri E. Sakazii, seperti hasil penelitian dr. Sri Estuningsih dari IPB.

Alamsyah juga mempertanyakan pemilihan 47 merek susu formula yang dijadikan sampling penelitian, apakah sudah mengcover secara keseluruhan produsen susu formula yang beredar di Indonesia atau tidak. Jika tidak, pemerintah jelas-jelas melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat.

“Jangan-jangan apa yang dilakukan pemerintah justru mempromosikan produsen susu tertentu dengan menggunakan dana publik untuk kegiatan penelitian. Publikasi yang demikian ini berpotensi melanggar UU KIP!”, tegas Alamsyah.

( Hartono Harimurti / CN31 / JBSM )

Sumber: Suara Merdeka

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.