Keterbukaan Informasi Bukan Ancaman Keamanan

Home / Analisa / Diskusi & Wawancara / Keterbukaan Informasi Bukan Ancaman Keamanan

Banyak kasus pembatasan informasi terjadi karena dianggap bertentangan dengan sektor keamanan nasional. Publik diasingkan dari informasi-informasi penting yang hanya dikuasai segelintir pihak dari kalangan struktur pemerintahan dan militer. Dari keprihatinan semacam itu, Prinsip-prinsip Tshwane hadir demi menjembatani kegagapan informasi yang selama ini diderita oleh publik. ”Hak publik atas informasi adalah hak publik yang paling fundamental dan tidak bisa diabaikan,” ujar Mufti Makaarim. Berikut perbincangan MediaLink dengan Direktur Institute for Defense, Security and Peace Studies (IDSPS) itu selengkapnya:

Prinsip-prinsip Tshwane tentunya lahir dari beberapa persoalan tertentu, apa saja yang melatarbelakanginya?

Kita tahu dalam sepuluh tahun terakhir, ada dua isu global yang menjadi satu landasan mengapa kemudian banyak negara mengubah kebijakan keamanan nasionalnya menjadi jauh lebih konservatif dan ketat, sehingga dalam banyak hal terjadi dampak yang lebih serius, di antaranya adalah pembatasan informasi publik. Tren yang pertama adalah ancaman terorisme, yang kemudian menyebabkan hampir semua praktik penyelenggaraan keamanan “melegitimasi” praktik-praktik terlarang dalam soal penyelenggaraan keamanan. Misalnya, penyadapan, penangkapan di luar prosedur hukum, penahanan, dan bahkan dalam beberapa kasus pembunuhan terhadap tersangka pelaku teroris.

Tren kedua, terkait dengan kebocoran informasi. Banyak kalangan yang menganggap bahwa keterbukaan informasi dan kemudahan akses informasi itu disalahgunakan juga untuk membocorkan informasi-informasi yang dianggap strategis dan penting. Oleh karena itu, di beberapa negara, bahkan termasuk di negara-negara yang sudah advance demokrasinya. Mereka memberlakukan praktek-praktek national security yang juga bertabrakan dengan kemajuan-kemajuan penyelenggaraan informasi publik di negara-negara tersebut.

Lantas bagaimana proses pembentukannya?

Beberapa kelompok advokasi untuk hak publik atas informasi, seperti teman-teman dari Open Society dan beberapa jaringan lawyer HAM di Amerika dan Eropa, mendorong gagasan perlunya aturan atau norma khusus khusus yang bisa menjadi satu landasan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keamanan nasional. Bila sebelumnya Prinsip Johannesburg (Johannesburg Principles) yang mengatur tentang seberapa besar negara harus mengakomodasi hak publik atas informasi dan menggunakan segala sumber daya yang ada di dalam negara tersebut untuk memfasilitasi hak publik atas informasi, maka Prinsip Tshwane berfungsi untuk menjembatani bagaimana penyelenggaraan prinsip itu di sisi lain tidak mengabaikan kepentingan penyelenggaraan nasional, karena harus diakui bahwa ancaman keamanan nasional adalah juga ancaman nyata di beberapa negara bahkan di lingkup global.

Dalam lima tahun terakhir dimulai beberapa perdebatan, rumusan, dan juga pertemuan-pertemuan yang membahas rancangan dari prinsip ini. Di region Asia sendiri di akhir tahun 2011, diselenggarakan suatu pertemuan dengan menghadirkan teman-teman dari 17 negara yang waktu itu juga difasilitasi oleh teman-teman dari OSI, Yayasan Tifa, dan juga Forum Asia, untuk mendiskusikan juga rancangan ini karena sebelumnya rancangan ini didiskusikan di Budapest untuk kemudian diputuskan perlu adanya satu pertemuan di tingkat regional, khususnya di tiga region yakni Asia Tenggara, Asia Selatan, Amerika Latin, dan sebenarnya juga Afrika yang waktu itu masih tentatif. Dari proses itulah masukan yang sifatnya regional diakomodasi sehingga pada beberapa bulan lalu, pertemuan final di Pretoria, Tshwane, memunculkan prinsip-prinsip yang mengambil nama dari tempat pertemuannya tersebut.

Apa yang kira-kira fundamental dan penting dalam deklarasi ini?

Kalau dibuka secara runut, deklarasi ini menegaskan ulang beberapa prinsip-prinsip yang sudah berlaku baik di level regional ataupun internasional. Itu adalah prinsip-prinsip yang tidak boleh dan tidak bisa diabaikan dalam penyelenggaraan keamanan nasional, walaupun tidak secara spesifik berhubungan dengan tema keamanan nasional. Termasuk juga beberapa rekomendasi dari mekanisme PBB dan juga dari beberapa aktivitas mekanisme seperti special rapporteur, itu juga menjadi bagian yang mengikat, di mana itu harus menjadi best practices dari keamanan nasional.

Di bagian pertama tentang prinsip umum, itu menegaskan hak publik atas informasi. Jadi poin-poin di dalam prinsip pertama itu menggarisbawahi bahwa hak publik atas informasi adalah hak publik yang paling fundamental dan tidak bisa diabaikan. Meskipun bahwa kepentingan keamanan nasional dan isu-isu keamanan nasional adalah isu-isu yang berhubungan dengan praktik secrecy (kerahasiaan) tapi itu juga bagian dari pelayanan publik, maka di dalam penyelenggaraan praktik keamanan nasional juga harus ada praktik perlindungan hak publik atas informasi. Selain itu prinsip ini pun memberikan suatu landasan pijak mengenai informasi-informasi yang boleh dikecualikan dan tidak boleh dikecualikan.

Apa saja sebenarnya informasi-informasi yang boleh dikecualikan dan tidak boleh dikecualikan?

Kalau informasi yang boleh dikecualikan, itu dibuat menjadi lebih rigid kategorinya. Misalnya, disebutkan pada bagian kedua, yang terkait dengan keamanan nasional itu berhubungan dengan perencanaan pertahanan, operasi dan kapabilitas yang digunakan dalam suatu operasi yang berjalan; informasi tentang produksi persenjataan, sistem militer, termasuk juga sistem komunikasi; informasi yang berhubungan dengan penyelenggaraan operasi intelijen, penyelenggaraan keamanan dan pendistribusian informasi di tingkat negara antar badan-badan pemerintah; termasuk juga informasi yang secara langsung berhubungan dengan terorisme dan counter-terrorism. Hal itu menunjukkan bahwa kalau dilihat kategorinya, walaupun dia kelihatannya besar, tetapi lebih rigid, lebih spesifik. Ini mematahkan asumsi, bahwa pada dasarnya pengecualian di dalam sektor keamanan nasional itu sangat sedikit, jadi tidak banyak. Belanja senjata tidak dikecualikan, anggaran militer tidak dikecualikan. Lalu jumlah pasukan, komposisi, keahlian, dan segala macam tidak dikecualikan, yang dikecualikan adalah teknis operasinya. Jadi sangat spesifik, tidak seperti yang selama ini diasumsikan oleh penyelenggaraan keamanan nasional, termasuk juga yang terjadi di kita.

Bagaimana bila ternyata publik menuntut keterbukaan informasi-informasi yang dikecualikan?

Itu diatur juga dalam prinsip kesepuluh. Memang ada saatnya informasi-informasi yang dikecualikan tadi bisa diabaikan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, di antaranya kalau terjadi pelanggaran terhadap hukum HAM internasional atau hukum humaniter. Maka pada batas tertentu informasi harus dibuka, misalnya kalau terkait dengan praktik penyiksaan yang terjadi dalam satu operasi militer atau praktik penahanan atau penangkapan yang itu bertentangan dengan prinsip hukum humaniter. Kasus semacam ini harus bisa dibuka file-nya ketika proses hukum berlangsung. Selain itu yang berhubungan dengan keselamatan dari seseorang yang terancam hak atas kebebasannya, termasuk hak untuk hidup. Atau yang terancam atas suatu tindakan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi lainnya, itu juga bisa dikecualikan. Termasuk juga yang berkaitan dengan penyalahgunaan struktur dan kekuatan oleh pemerintah, itu juga bisa dikecualikan. Misalnya, terjadi kudeta, lalu terjadi proses hukum terhadap satu aktivitas kudeta, maka itu bisa dibuka.

Menghadapi kasus pembocoran informasi ke publik, bagaimana Prinsip Tshwane ini memposisikan diri?

Whistle blower yang membuka informasi terhadap publik, tidak boleh menghadapi pembalasan dendam dari pemerintah, tidak boleh menghadapi suatu hukuman yang justru diberlakukan kena pidana atau fakta pelanggaran yang berdasarkan karena pemerintah merasa tercoreng karena kepentingan mereka dirusak oleh pembukaan informasi tersebut. Aksi kriminal yang berhubungan dengan pembocoran informasi harus benar-benar mempertimbangkan apa yang disebut dengan resiko riil dan teridentifikasi, serta akibat signifikan yang terjadi di masyarakat. Jadi tidak semata-mata asumsi, harus ada evident factual-nya, baru kemudian praktek itu bisa dibawa pada proses hukum.

Lalu bagaimana peran prinsip ini terhadap jurnalis, selaku pihak yang aktivitas sehari-harinya lekat dengan akses dan publikasi informasi?

Prinsip ini juga mengatur dua mekanisme perlindungan yang khusus untuk jurnalis. Pertama, jurnalis yang tidak bekerja untuk pemerintah, tidak boleh dipersalahkan ketika dia menerima, memproses ataupun membuka informasi yang dianggap dikecualikan kepada publik atau dituduh terlibat dalam suatu konspirasi atau aktivitas kriminal. Selama dia memang melakukan praktek pencarian informasi dan akses informasi, aktivitas tersebut tidak melanggar hukum.  Selain itu jurnalis tidak boleh menghadapi suatu proses hukum yang berlebihan, mengandung unsur pembalasan dendam, atau juga dipaksa untuk mempublikasikan informasi-informasi yang dia memiliki hak untuk melindunginya (narasumber, dsb), terutama dalam kasus pembocoran informasi. *

(c) MediaLink

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.