Keterbukaan Informasi di Penjara Dipertanyakan

Home / Peristiwa / Pusat / Keterbukaan Informasi di Penjara Dipertanyakan
By
In Pusat

JAKARTA – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mempertanyakan adanya ketentuan mengenai pembatasan tugas peliputan pers di penjara. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan semangat keterbukaan informasi publik.

“LBH Pers mengecam munculnya aturan-aturan yang cenderung dapat berpotensi membatasi dan melarang tugas pers dalam mejalankan kerja-kerja jurnalistiknya,” kata Direktur Eksekutif LBH Pers Hendrayana dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (9/8).

Saat ini, menurut dia, muncul aturan pelarangan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS.HH.01.02.16. Dalam surat edaran ini dicantumkan larangan bagi setiap narapidana untuk diwawancarai, baik secara langsung maupun tidak langsung.

LBH Pers menilai aturan-aturan tersebut jelas bertentangan dengan semangat pemerintah yang ingin membangun semangat good governance, transparan dan akuntabilitas yang selama ini digembor-gemborkan dengan visi reformasi birokrasi.

“Kalau sekarang melakukan pembatasan-pembatasan, artinya kita kembali lagi seperti zaman dulu,” katanya.

LBH Pers juga mengimbau jika aturan itu diperlukan hendaknya jangan sampai bertentangan dengan ketentuan aturan atau undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang lainnya.

“Apa yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjen Pemasyarakatan bisa berpotensi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Dalam pasal 4 ayat 3 dikatakan jaminan kebebasan bagi pers untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Setiap orang atau lembaga yang menghambat atau menghalanginya terancam pidana penjara 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta. Selain itu juga bertentangan dengan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi,” katanya.(Ant/BEY)

Sumber: MetroTV

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.