Khawatir Dijual ke Luar Negeri : Dokumen Amdal Tambang yang Enggan Diberikan BLH ke Jatam

Home / Peristiwa / Daerah / Khawatir Dijual ke Luar Negeri : Dokumen Amdal Tambang yang Enggan Diberikan BLH ke Jatam
By
In Daerah

Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Samarinda Endang Liansyah akhirnya angkat bicara soal tudingan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Katim yang menyebut, BLH tidak memiliki data Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) perusahaan tambang se-Samarinda.

 

Pernyataan Endang ini menyusul saat Jatam meminta data lingkungan perusahaan tambang ke BLH yang berbuntut sengketa informasi di Komisi Informasi Kaltim. Jatam kala itu meminta dokumen seperti Amdal, pemegang PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan IUP (Izin Usaha Pertambangan), serta dokumen reklamasi.

Namun, permintaan Jatam tak direspons BLH. Sikap ini membuat Jatam melayangkan surat keberatan pada Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang dan akan memperkarakannya di Komisi Informasi Kaltim. Langkah ini mengacu Undang-Undang (UU) 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Kepala BLH Endang menyebut, sebenarnya dokumen Amdal terbuka untuk publik. Namun, untuk mengakses dokumen tersebut, harus jelas peruntukannya. Sebab, jangan sampai pihak lain, termasuk Jatam memanfaatkan dokumen Amdal untuk kepentingan bisnis semata. ”BLH mencurigai data lingkungan akan dijual ke luar negeri. Karena banyak LSM seperti itu, saya tidak mau kestabilan negara terggangu dengan memberikan data sembarangan,” tegasnya.

Ketika disinggung mengenai tudingan Jatam bahwa BLH tidak mempunyai data Amdal perusahaan tambang Samarinda, Endang malah berujar. “Perusahaan tambang yang mana tidak memiliki Amdal? Harus ada bukti. Kalau tidak terbukti, sama saja pencemaran nama baik,” imbuhnya. Endang bahkan bercuriga jika eksistensi Jatam di Kaltim, hingga kini tidak sah. Sebab dia tengarai tanpa terdaftar di Kesbangpol sebab selama dia meminta akta notaris beserta AD/ART-nya, Jatam tidak pernah memberikan.
Sebelumnya, Kepala Divisi Hukum Jatam Kaltim Merah Johansyah menduga, kukuhnya BLH yang tak mau membagi Amdal perusahaan tambang, bisa jadi karena instansi itu memang memiliki datanya. “Mengapa BLH tidak buka data ini? Apakah ada mafia Amdal? Menjadikan Amdal sebagai bisnis di BLH?  Jatam akan mengawal isu ini, untuk membongkar kejahatan lingkungan di Samarinda,” katanya.

Terkait, dugaan BLH bahwa Jatam tidak legal di Kaltim, semalam (27/11), Merah meminta BLH untuk tidak mengaburkan pokok persoalan utama dengan melempar wacana Jatam tidak legal. ”Jatam adalah organisasi nasional, tercatat di pemerintah pusat. Tentunya Jatam legal, terbukti ketika Jatam menyengketakan BLH ke Komisi Informasi Kaltim, ada lampiran akta notaris sebagai persyaratan sengketa,” imbuhnya.

Sumber : www.kaltimpost.co.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.