KI Lampung: Data Keuangan Masih Sulit Didapat

Home / Peristiwa / Daerah / KI Lampung: Data Keuangan Masih Sulit Didapat
By
In Daerah

Lampung-Komisi Informasi Provinsi Lampung menyatakan informasi mengenai data keuangan badan publik masih sulit didapat meski sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung Juniardi, melalui rilisnya, di Bandarlampung, Minggu, menyebutkan, dari 22 kasus sengketa informasi di KI Lampung, hampir seluruh badan publik tidak siap untuk mengimplementasikan amanat UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu dilihat dari belum ada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), sementara bagian humas, tata usaha, dan pegawai institusi tersebut juga tidak memahami UU KIP.

“Rata-rata menyatakan tahu UU KIP setelah berada di Komisi Informasi. Dan, terkait dengan informasi tentang keuangan, mereka masih beranggapan itu adalah rahasia,” kata Juniardi.

Bahkan, kata dia, beberapa kabupaten, kota, dan dinas yang disengketakan ke Komisi Informasi, seperti Kabupaten Tanggamus, Lampung Timur, Kota Metro, Tulang Bawang Barat, beberapa dinas provinsi, Dinas Pendidikan Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung.

“Mayoritas sengketa adalah informasi data keuangan, dan tidak diberikan” katanya.

Setelah tahu ada UU KIP, lanjut dia, badan publik pun baru bersedia memberikan informasi sebatas profil lembaga, sementara informasi melaporkan hasil kinerja masih minim.

“Pengetahuan badan publik di daerah terkait dengan UU KIP juga masih sangat minim,” ujar Juniardi.

Persoalan lain, ada juga badan publik yang mengetahui mengenai UU KIP tentang kewajiban pelayanan informasi pada masyarakat. Namun, mereka masih terbentur dengan kebijakan pimpinan daerah.

“Belum ada instansi yang memiliki aturan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan informasi,” katanya.

Belum lagi, ujarnya, ketertutupan informasi keuangan karena terbiasa dengan orde baru. Yang pada masa itu segala sesuatu dirahasiakan sehingga masyarakat hanya mengetahui informasi yang terlihat di luar.

Selama dua tahun ini, Dinas Komunikasi dan Informasi masing-masing kabupaten Kota, termasuk provinsi pun mengakui masih kurangnya pengetahuan tentang UU KIP.

“Artinya, kita masih berharap sosialisasi UU KIP lebih diperketat sehingga masyarakat menyadari hak-hak mereka untuk mendapatkan informasi,” katanya.

Lebih lanjut dia mengatakan,”Masyarakat harus sadar bahwa keterbukaan informasi itu penting. Kalau masyarakat sadar, nantinya akan lebih mudah membuka informasi dari badan publik.”

Sumber : www.beritadaerah.com

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.