KI Putuskan Sarvodaya Berhak Atas Informasi Dana Bansos Kemenkes

Home / Peristiwa / Pusat / KI Putuskan Sarvodaya Berhak Atas Informasi Dana Bansos Kemenkes
By
In Pusat

KI-Online, Ketua Majelis Komisioner Abdul Rahman Ma’mun bersama Anggota Majelis Komisioner Henny S. Widyaningsih dan Ramly Amin Simbolon memutuskan LSM Sarvodaya berhak atas data informasi tentang dana Bansos (Bantuan Sosial) Kementerian Kesehatan RI. Dalam amar putusan sengketa informasi yang dibacakan Majelis Komisioner secara bergantian pada sidang putusan di Kantor Sekretariat KIP Jakarta, Senin (21/01/2013), telah memerintahkan kepada Terhomon untuk memberikan seluruh data informasi yang dimohonkan Pemohon. Data informasi yang dimintakan Pemohon kepada Termohon adalah data informasi tentang penggunaan dana bantuan sosial (Bansos) senilai sekitar Rp 101 Miliar tahun 2010. Meski dalam penjelasan Wakil Termohon Direktorat Bina Gizi Masyarakat Kemenkes yang sekarang menjadi Direktorat Bina Gizi Ibu dan Anak, Bonar Sianturi dan Pujo Hartono, bahwa penggunaan dana Bansos tersebut sebagian besar dipergunakan untuk dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK).

Berdasarkan Kebijakan Menteri Kesehatan, maka dana Bansos itu dipergunakan untuk dana BOK seluruhnya dan tersisa Rp8,9 Miliar yang dipergunakan untuk Bea Siswa  kepada mahasiswa di sejumlah Perguruan Tinggi sesuai dengan kontrak dengan Rektor. Tidak semua dana untuk Bea Siswa itu terpakai sehingga ada dana yang tidak digunakan dan dikembalikan ke negara sebesar Rp1,5 Miliar.

Sementara itu pada sidang sebelumnya antara Pemohon dari ICW melawan Termohon DPP PPP berlangsung kurang mulus. Padatnya jadwal sidang gugatan yang sedang dihadapi DPP PPP mengakibatkan gagalnya mereka untuk memenuhi permintaan Majelis Komisioner pada sidang sengketa informasi sebelumnya.

Ketua Majelis Komisioner Ramly Amin Simbolon didampingi dua Anggota Majelis Komisioner Abdul Rahman Ma’mun dan Henny S. Widyaningsih pada sidang di Kantor Sekretariat KIP Jakarta, Senin (21/01/2013) memutuskan untuk menskors persidangan hingga 28 Januari mendatang.

Sebelumnya, Ketua Majelis Komisioner Ramly sempat memanggil staf LBH DPP PPP Herman yang hadir dalam persidangan, namun karena staf tersebut tidak memiliki surat kuasa maka dinyatakan tidak berhak mewakili DPP PPP. Untuk itu, Herman yang sebelum duduk di bangku Termohon diperintahkan Majelis Komisioner untuk duduk di posisi pengunjung sidang sengketa informasi antara Pemohon ICW melawan Termohon DPP PPP dengan nomor Sengketa:  209/VI/KIP-PS-M-A/2012.

Kuasa ICW yang diwakili Abdullah Dahlan dan Apung Widadi tak memberikan tanggapan dalam persidangan yang dijadwalkan berakhir dengan itikad baik Termohon untuk menyerahkan data informasi yang disengketakan Pemohon. Pemohon menerima penjadwalan ulang persidangan minggu depan dengan agenda persidangan pemeriksaan data informasi yang dilanjutkan pada sidang berikutnya pada hari yang sama untuk membacakan putusan.

Sementara itu, Herman yang mendapat tugas dari Ketua LBH DPP PPP Arsul Sani mengatakan, seyogianya kuasa DPP PPP akan menghadiri persidangan ini, namun mereka semua berada di luar kota. “Mereka bertugas mewakili DPP PPP dalam persidangan masalah dengan anggota DPRD PPP di Tuban, Blitar dan Pasuruan yang mempersengkatan masalah pergantian antar waktu,” kata ia menjelaskan.

Sumber : www.komisiinformasi.go.id

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.