KIDP Yakin MK Kabulkan Gugatan UU Penyiaran

Home / Peristiwa / Pusat / KIDP Yakin MK Kabulkan Gugatan UU Penyiaran
By
In Pusat

Jakarta – Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran (KIDP) optimistis Mahkamah Konstitusi (MK) akan mengabulkan gugatan uji materi atas 2 pasal UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yakni Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 34 Ayat (4).

Integritas dan ketajaman hakim-hakim MK dalam memahami UU tersebut, seperti yang sudah terbukti dalam berbagai kasus uji materi atas sejumlah UU selama ini, menjadi dasar keyakinan KIDP untuk menang.

Gugatan ini dilayangkan KIDP, karena selama ini pemerintah membiarkan UU yang sebenarnya sudah jelas tapi diberi kesan seakan-akan UU itu multitafsir. Akibatnya, terjadi pelanggaran secara masif dan menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi di tanah air.

Hal ini disampaikan KIDP kepada wartawan seusai menyerahkan kesimpulan akhir uji materi setebal 80 halaman kepada Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Rabu (18/4). “Kami sangat optimistis MK akan mengabulkan gugatan ini. Hari ini kami menyerahkan kesimpulan proses uji materi ke MK, dan diharapkan MK memberikan tafsir konstitusional untuk melindungi kepentingan publik,” kata anggota KIDP dari LBH Pers Jakarta, Hendra.

Hendra menjelaskan, selama ini banyak pelanggaran yang dilakukan lembaga-lembaga penyiaran swasta (LPS,) karena pemerintah membiarkan pengusaha media menafsirkan secara salah UU Penyiaran yang sebenarnya sudah jelas.

Akibatnya, para penguasa bebas mendirikan industri pers hingga terjadi monopoli atau pemusatan kepemilikan frekuensi dan dengan mudah memindahtangankan frekuensi yang ada. “Ini semua pelanggaran terhadap UU Penyiaran akibat tafsiran salah yang dilakukan secara sepihak oleh pemilik industri pers. Karena itu, kami mengajukan gugatan uji materi, dengan menghadirkan saksi-saksi ahli yang kompeten, yang sangat paham dunia penyiaran, sejarah terbentukan UU ini dan sebagainya,” kata dia.

Sementara itu, Koordinator KIDP, Eko Maryadi menjelaskan, kesimpulan akhir ini dirumuskan oleh tim hukum KIDP berdasarkan proses dan fakta persidangan yang berlangsung selama ini. Eko menegaskan, apa yang dilakukan KIDP semata-mata untuk memperbaiki dunia penyiaran Indonesia, melalui pengaturan kembali masalah kepemilikan lembaga penyiaran yang selama ini dimonopoli sekelompok elite pengusaha tertentu.

Di samping itu KIDP juga ingin memperbaiki konten siaran agar lebih berpihak kepada kepentingan publik.

KIDP berpendapat, penyiaran adalah suatu usaha yang mempergunakan ranah publik yakni frekuensi, yang merupakan sumber daya alam terbatas dan seharusnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. “Tak dapat dipungkiri, saat ini terjadi praktek jual-beli frekuensi penyiaran dan pemusatan kepemilikan bisnis penyiaran,” tambah Eko Maryadi.

Ia mencontohkan, pemusatan kepemilikan dan penguasaan lembaga penyiaran swasta, pemberian, penjualan, dan pengalihan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) dalam kasus PT Elang Mahkota Teknologi (EMTK) Tbk yang menguasai PT Indosiar Karya Media, yang memiliki PT Indosiar Visual Mandiri (Indosiar) dan menguasai PT Surya Citra Media Tbk (SCMA,) yang memiliki PT. Surya Citra Televisi (SCTV), yang dilakukan sekitar Juni 2011. (Rully/Ant)

Sumber: Suara Karya

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.